• English
  • Bahasa Indonesia
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu telah rampung menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020. Penyusunan IKP dilakukan pada 9 provinsi dan 260 kabupaten/kota yang menggelar pilkada.

Merauke, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan data motif pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Lubuklinggau, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo mengimbau Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk jeli terhadap berbagai bentuk baru dari pelanggaran yang mungkin akan muncul dalam Pilkada 2020.

Natuna, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja memastikan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dapat digunakan oleh partai politik, bakal calon, pasangan calon, dan masyarakat di kabupaten Natuna serta daerah lain yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengajak jemaat Gereja Masehi Injili di Manado (GMIM) untuk sama-sama mengawal dan menyukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di Sulawesi Utara, khususnya di Manado.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Selasa, 4 Februari 2020 - 21:21 WIB
Dilihat : 625 kali

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menampik stigma pemilu di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dianggap kacau. Hal ini disebabkan tingginya angka pelanggaran pidana di Sulsel.

Ditulis oleh : anastasia ratri
pada : Selasa, 4 Februari 2020 - 20:07 WIB
Dilihat : 856 kali

Serpong, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Bawaslu sedang merampungkan penyusunan buku modul panduan untuk menggunakan sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS) untuk Pilkada Serentak 2020. Modul ini menjadi panduan jajaran pengawas hingga tingkat kabupaten/kota.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Selasa, 4 Februari 2020 - 19:33 WIB
Dilihat : 992 kali

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Workshop penerapan Pasal 71 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Gelombang Kedua berlangsung penuh antusias. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pun mengapresiasi adanya lokakarya ini sebagai sinergitas jelang Pilkada serentak 2020.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Selasa, 4 Februari 2020 - 19:21 WIB
Dilihat : 382 kali

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengajak mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk berpartisipasi mengawasi gelaran Pilkada 2020. Menurutnya, aktivitas mengawasi pemilu hakikatnya adalah tugas semua warga bangsa termasuk civitas akademika.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Selasa, 4 Februari 2020 - 11:28 WIB
Dilihat : 2,841 kali

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo meminta Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) mewaspadai soal godaan uang yang mungkin terjadi selama Pilkada Serentak 2020. Dia menerangkan, Panwascam sebagai jajaran pengawas Ad hoc (sementara) sangat rentan digoda dengan materi.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Selasa, 4 Februari 2020 - 09:38 WIB
Dilihat : 933 kali

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo minta adanya komitmen yang kuat dalam tiga institusi di Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yaitu Bawaslu, kejaksaan, dan kepolisian. Hal ini menurutnya merupakan bentuk jawaban terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tidak mengalami perubahan dalam menghadapi Pilkada 2020.

Ditulis oleh : irwan
pada : Selasa, 4 Februari 2020 - 08:13 WIB
Dilihat : 937 kali

Jembrana, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 yang dilahirkan Bawaslu mulai disosialisasikan ke partai politik (parpol). Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, SIPS ini dikenalkan dan disosialisasikan agar parpol mengetahui adanya system cepat dalam melaporkan sengketa proses pilkada melalui SIPS.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Senin, 3 Februari 2020 - 20:10 WIB
Dilihat : 13,288 kali

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengharapkan, Panitia Pengawas (Panwas) Desa/Kelurahan untuk Pilkada Serentak 2020 sudah terbentuk pada Maret 2020. Dia juga meminta jajaran Bawaslu daerah mulai melakukan perekrutan sejak 10 Februari 2020.

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Senin, 3 Februari 2020 - 18:55 WIB
Dilihat : 1,684 kali

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu M Afifuddin menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, hal tersebut selain meningkatnya partisipasi pemilih. Dia beralasan, hal tersebut bakal berdampak terhadap kepercayaan penyelenggara pemilu atau pilkada.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Senin, 3 Februari 2020 - 16:09 WIB
Dilihat : 1,935 kali

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan, kewenangan Bawaslu dalam pengawasan Pilkada 2020 tetap menggunakan Undang Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.

Halaman

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan Pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umu

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pa

File Pendukung: 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0322/K.BAWASLU/HK.01.00/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas

File Pendukung: 

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text