Webmail
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan akan ada 296 laporan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif (PHPU Pileg) calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengapresiasi kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya dalam mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 lalu. Menurutnya, Pilkada sudah berlangsung dengan demokratis, aman dan terkendali.
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan "Bawaslu Award 2016" kepada pemerintah daerah dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) terbaik dalam pilkada di Balai Sarbini, Jakarta, Senin malam.
"Saya ingin mengucapkan selamat kepada hadirin, pemenang dan penyelenggara pemilu yang bersama KPU telah menyelenggarakan pilkada dengan baik dan aman," kata Jusuf Kalla.
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Bawaslu Award 2016 di Balai Sarbini, Senin, 29 Februari 2016. Acara ini merupakan bentuk apresiasi Bawaslu terhadap individu atau lembaga yang secara konsisten bekerja dan berpartisipasi dalam menyukseskan pilkada 2015.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menghadiri malam penganugerahan Bawaslu Award di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Pusat, Senin (29/2/2016).
Malam penganugerahan Bawaslu Award ini juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Ade Komaruddin dan Ketua DPD Irman Gusman.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara Pemilu dan pihak lainnya yang telah menyukseskan Pilkada serentak Tahun 2015. Jusuf Kalla yang akrab disapa JK ini mengatakan, penyelenggara Pemilu telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dengan sangat demokratis.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, insiden pengrusakan dan pembakaran Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang terjadi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lalu, bukan karena kelemahan pengawas pemilu. Insiden itu terjadi karena adanya pihak-pihak yang tidak bisa menerima rekomendasi Bawaslu Provinsi Kaltara.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menginginkan dalam draf revisi Undang Undang Pilkada, pihaknya mendapatkan wewenang untuk memutuskan sengketa administrasi pada tahapan Pilkada 2017.
Pimpinan Bawaslu, Masrullah, mengatakan hal tersebut didasarkan banyaknya sengketa administrasi khususnya saat pencalonan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara tegas menyebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilihan, menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
Banten, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Prof. Muhammad mengapresiasi kinerja jajaran pengawas pemilu ditingkat Kabupaten/Kota serta Panwas ditingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2015 yang lalu.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Kesenjangan pemahaman peraturan menteri keuangan (PMK) tentang standar biaya masukan dengan kondisi riil pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengawas Pemilu dinilai perlu dijembatani dengan membuat sejumlah petunjuk teknis pengelolaan kegiatan dan keuangan. Pasalnya ketidaktepatan pengelolaan keuangan dapat mengakibatkan pejabat atau staff pengelola keuangan berakhir di balik jeruji besi.
 |
