• English
  • Bahasa Indonesia

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta jajaran Bawaslu daerah untuk terus meningkatkan kapasitas dan kepercayaan publik dalam melakukan pengawasan jelang Pilkada Serentak 2020.

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Membuka Rapat Kerja Teknis Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019, Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Petalolo menyinggung soal permasalahan penanganan pelanggaran yang berasal dari regulasi.

Batam, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap Bawaslu bisa menjadi laboratorium pengawasan pemilu tingkat dunia. Pasalnya, Bawaslu merupakan produk lokal dan baru yang ada ada di Indonesia.

Sanur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengajak jajaran pimpinan Bawaslu di daerah untuk berani mengambil resiko melakukan improvisasi dalam kepemimpinannya.

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afiffuddin memberikan masukan terkait evaluasi sistem informasi partai politik (Sipol) dalam pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi partai politik (parpol) pada tahapan Pemilu 2019 lalu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 30 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,216 kali

Surabaya, Awaslupadu.com. - Badan Pengawas Pemilu Menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholders Pengawasan Pemilu dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Bagi Media Massa dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2013 Kada Provinsi Jawa Timur, Senin (29/7). Tujuan diselenggarakannya Rakor Stakeholder dan pelatihan media massa dan ormas ini adalah untuk melakukan koordinasi pengawasan antar pemangku kepentingan Pemilu Kada Provinsi Jawa Timur dan Pemilu legislatif 2014.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 25 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,313 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. KBRN, Sampang : Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sampang, Rabu (24/7) menggelar launching MoU Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di salah satu rumah makan di Kecamatan Camplong.


Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Sampang Akhmad Ripto, Kapolres AKBP Imran Edwin Siregar dan Kepala Kejaksaan Negeri Danang Purwoko.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 23 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,187 kali

Jakarta, Awaslupadu.com.Bawaslu menilai bahwa keputusannya soal Sengketa Pemilu antara Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam daftar calon sementara (DCS) sudah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang. Termasuk memperkuat keputusan KPU, bahwa salah satu caleg PAN tidak memenuhi syarat sebagai bacaleg.
“Tidak ada itikad atau niat yang tidak baik dalam mengeluarkan keputusan ini. Keputusan sengketa tersebut dikeluarkan demi kepentingan yang lebih besar,” ujar Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas, dalam Sidang DKPP, di Jakarta, Selasa (23/7).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 23 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,216 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Ketua Bawaslu Muhammad, Pimpinan Bawaslu Nasrullah, Daniel Zuchron, dan Nelson Simanjuntak menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 23 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,613 kali

Jakarta, Awaslupadu.com.– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan Rapat Kerja (Raker) Penyusunan draft Perbawaslu tentang Pedoman Pengawasan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melakukan penyesuaian draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye di Jakarta, Senin (22/07).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 22 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 3,819 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memeriksa, mengkaji, dan memutuskan bahwa 6 caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak lolos menjadi bakal caleg peserta Pemilu 2014. Sedangkan, dapil PKPI di Jawa Barat V, Jawa Timur VI, dan NTT I dinyatakan berhak mengikuti Pemilu.

“Memutuskan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Pemohon memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu atas Dapil Jawa Barat V, Jawa Timur VI, dan NTT I,” ujar Majelis Pemeriksa, Nasrullah, di Gedung Bawaslu, Jakarta (18/7).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 22 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,212 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan Bawaslu, sebaiknya aparatus Pengawas Pemilu yang bermasalah diverifikasi terlebih dahulu sebelum disidangkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ini untuk memudahkan, jika ada aparatus Pengawas Pemilu yang ternyata sudah tidak memenuhi syarat.

“Sebelum pasukan kami dipecat kami ingin tahu dulu kesalahannya. Jika ada pengawas Pemilu yang salah maka akan dipercepat sidangnya. Namun jika hanya fitnah, maka semata ada hak kami untuk membela aparatus kami,” ujar Muhammad, dalam Rapat Koordinasi Teknis Stakeholder Penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan DKPP, di Jakarta, Senin (22/7)

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 19 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,337 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pengawas Pemilu, Gunawan Suswantoro melantik pejabat Eselon II, III, dan IV Sekretariat Jenderal Bawaslu, di Jakarta, Jumat (19/7). Gunawan berharap pejabat, pejabat tersebut siap bekerja keras untuk mendukung upaya pengawasan Pemilu yang maksimal.

Selain itu, Gunawan bersyukur karena pelantikan tersebut juga merupakan momen penting bagi Bawaslu untuk dapat setara dengan lembaga koleganya, Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perjuangan Bawaslu untuk dapat setara dengan KPU sudah berlangsung pada 2009, saat gugatan Judicial Review UU Penyelenggara Pemilu terhadap UUD 1945. Pada saat itu, MK menerjemahkan pasal 22 huruf e UUD 1945, yakni menyetarakan antara KPU dan Bawaslu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 18 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,171 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. - Sebanyak 84 (delapan puluh empat) Kementerian dan Lembaga (K/L) pemerintah pada tahun 2014 mendatang, diwajibkan membuat dan menerapkan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di instansinya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik. Bagi K/L yang tidak melaporkan aksi PPK dipastikan mendapatkan rapor merah kinerja K/L.


Direktur Analisis Peraturan Perundang-undangan Bappenas, Dr. Diani Sadia Wati SH, LLM, Rabu (17/7), mengatakan, pemerintah melalui Bappenas dibantu Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) hingga tahun 2025 akan memantau terus pencegahan dan pemberantasan korupsi di setiap K/L melalui sistem pelaporan yang dirancang untuk itu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 17 Juli 2013 - 00:00 WIB
Dilihat : 1,175 kali

Jakarta, Awaslupadu.com. – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Daniel Zuchron menerima kunjungan Audiensi dari beberapa LSM Pemantau Pemilu di Gedung Bawaslu Jakarta, Rabu (17/7).

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Selasa, 24 September 2019 WIB
To event remaining 3 days
Tempat :
Mabel POLRI, Jakarta
Waktu:
Minggu, 22 September 2019 WIB
To event remaining 1 day
Tempat :
Surabaya
Waktu:
Minggu, 22 September 2019 WIB
To event remaining 1 day
Tempat :
Bali
Waktu:
Sabtu, 21 September 2019 WIB
The upcoming date less then 1 day.
Tempat :
Bali
Waktu:
Jumat, 20 September 2019 WIB
Tempat :
Bali

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text