• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, penundaan tahapan Pilkada 2020 yang sudah berjalan harus melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), beserta penyelenggara pemilu, yakni: KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKP) menyepakati penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, meskipun saat ini virus Korona sedang menjadi pandemi, fungsi pencegahan potensi pelanggaran Pilkada 2020 terus digalakkan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus bekerja memeriksa dugaan pelanggaran Pilkada Serentak 2029 meskipun ada pandemi virus Korona. Hingga 27 Maret 2020 terdapat 475 dugaan pelanggaran Pilkada 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) diperlukan bila melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020.

Ditulis oleh : falcao
pada : Kamis, 9 April 2015 - 16:12 WIB
Dilihat : 689 kali

Jakarta, Bawaslu – Ketua DP

Ditulis oleh : falcao
pada : Kamis, 9 April 2015 - 09:19 WIB
Dilihat : 1,004 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -  Sekretariat Jenderal Bawaslu RI menggelar tes tertulis untuk seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum Republik Indonesia bertempat di lantai 4 Gedung Bawaslu RI (9/4).

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Rabu, 8 April 2015 - 12:14 WIB
Dilihat : 1,123 kali

Banggai, Badan Pengawas Pemilu  -- Pendaftaran anggota Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota terus meningkat di sejumlah provinsi, kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pemillihan bupati dan walikota pada tahun 2015.

Ditulis oleh : falcao
pada : Senin, 6 April 2015 - 17:33 WIB
Dilihat : 1,142 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pelaku politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tetap bisa dijerat sanksi pidana. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mendorong penegak hukum untuk memproses hukum pelaku politik uang berdasarkan sanksi pidana yang ada dalam pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ditulis oleh : falcao
pada : Senin, 6 April 2015 - 15:20 WIB
Dilihat : 760 kali

Ternate, Bawaslu - Pengawas Pemilu dengan media mempunyai titik kulminasi yang sama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu keduanya melakukan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh media sama dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Pemilu.

Ditulis oleh : mzaint
pada : Jumat, 3 April 2015 - 17:36 WIB
Dilihat : 1,034 kali

Yogyakarta, Bawaslu – Pengelolaan kearsipan pada lembaga pengawas pemilu sangat penting, agar sejarah pengawasan pemilu, baik secara kelembagaan ataupun personal pimpinan yang pernah mempimpin lembaga ini dapat terekam dalam sejarah sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk peningkatan peran lembaga pengawas pemilu dalam ha

Ditulis oleh : falcao
pada : Kamis, 2 April 2015 - 21:36 WIB
Dilihat : 626 kali
Berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada hari Selasa, 31 Maret 2015, Panitia Seleksi menyatakan nama-nama di bawah ini yang memenuhi syarat un
Ditulis oleh : ali imron
pada : Kamis, 2 April 2015 - 16:44 WIB
Dilihat : 1,069 kali

Semarang, Bawaslu Jateng -  H-1 menjelang penutupan pendaftaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Bawaslu Jateng kebanjiran pendaftar calon anggota Panwaslu. Sampai berita ini diturunkan, setidaknya sudah ada 86 orang yang berasal dari 5 kabupaten yang harus mengikuti Pilkada tambahan pada tahun 2015.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Rabu, 1 April 2015 - 20:55 WIB
Dilihat : 1,309 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI bersama 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia melaksanakan kerjasama di bidang pengembangan dan penguatan sumber daya manusia yaitu dengan membuka program studi strata dua (S-2) bidang Tata Kelola Pemilu, Rabu, (1/4).

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Rabu, 1 April 2015 - 17:46 WIB
Dilihat : 1,177 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sedikitnya 10 (sepuluh) perguruan tinggi negeri di Indonesia membuka program studi stata dua (S-2) bidang Tata Kelola Pemilu pada tahun 2015.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text