• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, penundaan tahapan Pilkada 2020 yang sudah berjalan harus melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), beserta penyelenggara pemilu, yakni: KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKP) menyepakati penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, meskipun saat ini virus Korona sedang menjadi pandemi, fungsi pencegahan potensi pelanggaran Pilkada 2020 terus digalakkan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus bekerja memeriksa dugaan pelanggaran Pilkada Serentak 2029 meskipun ada pandemi virus Korona. Hingga 27 Maret 2020 terdapat 475 dugaan pelanggaran Pilkada 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) diperlukan bila melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Kamis, 21 Mei 2015 - 23:30 WIB
Dilihat : 738 kali
Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Walikota di Ballroom Hotel Novotel, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, Rabu, (20/5).
Ditulis oleh : falcao
pada : Kamis, 21 Mei 2015 - 20:52 WIB
Dilihat : 797 kali

Palangka Raya, Bawaslu – Tahapan Pilkada serentak 2015 sudah dimulai, namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah belum mendapat anggaran yang cukup untuk pengawasan pemilu. Oleh karena itu, rencananya dalam revisi nanti, tambahan anggaran akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah.

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Kamis, 21 Mei 2015 - 17:44 WIB
Dilihat : 905 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensosialisasikan tata cara penggunaan aplikasi pencalonan perseorangan, partai politik dan gabungan partai politik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.

Ditulis oleh : hendru
pada : Kamis, 21 Mei 2015 - 17:15 WIB
Dilihat : 692 kali

 

Ditulis oleh : falcao
pada : Kamis, 21 Mei 2015 - 00:15 WIB
Dilihat : 749 kali

Kotawaringin Timur, Badan Pengawas Pemilu – Pilkada di Kotawaringin Timur yang digelar serentak dengan Pilkada yang lain pada 9 Desember mendatang, harus menjadi perhatian khusus. Pasalnya, Kotawaringin Timur punya sejarah tidak bagus terutama dalam Pemilu.

Ditulis oleh : falcao
pada : Rabu, 20 Mei 2015 - 23:42 WIB
Dilihat : 1,520 kali

Kotawaringin Timur, Badan Pengawas Pemilu - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kerap dimanfaatkan oleh segelintir orang dengan melibatkan pegawai negeri sipil (PNS). Walaupun dilarang oleh peraturan manapun, fenomena tersebut sulit dihilangkan dan bahkan cenderung semakin parah.

Ditulis oleh : admin
pada : Rabu, 20 Mei 2015 - 05:55 WIB
Dilihat : 668 kali

Musi Rawas, Badan Pengawas Pemilu – Pemilu merupakan arena penyadaran hak politik masyarakat. Melalui kerja politik akan mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia di masyarakat. Dalam prinsip pemilu hak pemilu itu melekat.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Selasa, 19 Mei 2015 - 21:47 WIB
Dilihat : 761 kali

Bogor, Badan Pengawas Pemilu - A.M. Santiaji Pananrangi resmi menjabat sebagai Kepala Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara setelah dilantik oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro, Senin (18/5) malam.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Selasa, 19 Mei 2015 - 21:30 WIB
Dilihat : 770 kali

Bogor, Badan Pengawas Pemilu- Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan  Bawaslu, digelar kegiatan 'Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Negara/Lembaga/Satuan Kerja dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Pembukuan Bendahara dan Penyusunan LPJ Bendahara

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Selasa, 19 Mei 2015 - 19:21 WIB
Dilihat : 783 kali

Sibolga, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu siap merekomendasikan penundaan pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati/walikota, apabila pemerintah daerah setempat belum menganggarkan dana pengawasan pilkada bagi panitia pengawas pemilu (Panwaslu).

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text