• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu terus berupaya menyempurnakan kinerja Sentra Penegakkan Hukum Terpada (Gakkumdu) dalam melakukan penanganan tindak pidana pemilu. Sebab, kinerja Sentra Gakkumdu pada Pemilu 2019 masih menemui berbagai hambatan.

Humbang Hasundutan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan apresiasi atas transparansi proses penghitungan surat suara ulang (PSSU) di Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Rabu (21/08/2019

Badung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, penegakan hukum pemilu menjadi indikator penting menjamin kualitas demokrasi. Namun menurutnya, masih ada beberapa permasalahan dan kendala dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Majelis Sidang Bawaslu memutuskan, menerima dan menindaklanjuti laporan terkait pengabaian putusan Bawaslu di Kota Jayapura, Papua.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menggelar pertemuan dengan Jaksa Agung HM Prasetyo, Ketua Bawaslu Abhan memberikan apresiasi sekaligus menegaskan perlunya evaluasi terhadap Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) atas kinerja dalam menegakkan pidana Pemilu 2019.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 4 April 2014 - 13:31 WIB
Dilihat : 898 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melalui gugus tugas pengawasan kampanye di televisi sedang mempersiapkan rekomendasi pencabutan ijin siaran televisi yang tetap melanggar jumlah spot iklan kampanye yang sudah di atur di Peraturan KPU.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 3 April 2014 - 18:02 WIB
Dilihat : 927 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu- Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali mengeluarkan putusan untuk mengabulkan permohonan calon peserta pemilu DPD Sumatra Utara yakni Eric Sitompul Media Centre, Gedung Bawaslu, Kamis (3/4).

 

Menurut Bawaslu berkas yang diajukan pemohon hendaknya dapat dikabulkan oleh KPU Sumatra Utara karena pemohon mengajukan berkas tersebut masih dalam koridor yang telah ditentukan batas perundang-undangan yakni sebelum tanggal 2 Maret 2014 pukul 23.59 waktu setempat.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 3 April 2014 - 15:19 WIB
Dilihat : 862 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Ashiddiqie menampik beberapa pihak yang menyatakan bahwa Pemilu 2014 sebagai Pemilu yang inkonstitusional.  Dia menyebut bahwa pendapat tersebut dinilai sebagai pendapat pribadi dan tidak perlu dibesar-besarkan.  

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 3 April 2014 - 13:01 WIB
Dilihat : 920 kali

altJAKARTA, Badan Pengawas Pemilu –Badan Pengawas Pemilu menerima laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu dari Pasang Haro Rajagukguk, kuasa hukum keluarga mantan Presiden RI, almarhum Abdurahman Wahid, Kamis (3/4). Laporan tersebut terkait maraknya penggunaan poster dan foto almarhum Abdurahman Wahid oleh sejumlah caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam masa kampanye Pemilu 2014.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 3 April 2014 - 12:26 WIB
Dilihat : 883 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan sudah siap melaksanakan dan mengawasi pemilu yang akan berlangsung enam hari ke depan.

KPU menyatakan siap dalam melaksanakan pemilu termasuk dengan kesiapan logistik yang sudah mencapai 99 persen.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 2 April 2014 - 18:39 WIB
Dilihat : 882 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu-  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak permohonan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur dalam sidang sengketa pemilu, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (2/4).

Dalam sidang yang terbuka untuk umum tersebut, Bawaslu mengungkapkan bahwa PPP Kabupaten Ngada menyerahkan laporan awal dana kampanye pada 3 Maret 2014 atau lewat dari batas waktu yang ditentukan yakni 14 hari sebelum kampanye rapat umum dimulai. Batas waktu sesuai dengan UU dan Peraturan KPU adalah pada tanggal 2 Maret 2014 pukul 23.59 waktu setempat.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 2 April 2014 - 17:47 WIB
Dilihat : 842 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah  menegaskan tidak mentoleransi adanya tindak kekerasan apapun berlatar belakang pemilu. Salah satu caranya ialah memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah atau mengambil tindakan terhadap tindakan kekerasan baik sebelum atau pasca pemilu dilaksanakan.

“Kami sudah memberikan rekomendasi kepada banyak pihak termasuk aparat penegak hukum, jika ada kekerasan yang terjadi jelang pemilu,” ujar Nasrullah, saat menerima Komisi Untuk Orang Hilang dan Kekerasan (Kontras), di Jakarta, Rabu (2/4).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 2 April 2014 - 13:30 WIB
Dilihat : 956 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu–Badan Pengawas Pemilu akan memastikan pemantauan pengawasan pada sistem drobbox (kotak jemputan) yang di antar oleh petugas pemungutan suara luar negeri (PPLN). Hal ini dikarenakan dropbox yang dikirim sebagai pengambilan suara dari pemilih, masih terindikasi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu  yang diperuntukkan untuk dimanipulasi.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 2 April 2014 - 09:22 WIB
Dilihat : 1,131 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Penyelewengan dan penyalahgunaan dana kampenye menjadi salah satu fokus dalam Rapat Pembahasan Keputusan Bersama Antara Bawaslu, KPU, KPK, KIP, dan PPATK di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (2/4). Lima lembaga tersebut akan tergabung dalam gugus tugas yang memperkuat basis pencegahan dan penindakan.

“Penyalagunaan dan penyelewengan dana dalam pemilu sangat rentan terjadi pada tahapan kampanye terbuka, masa tenang, pemungutan serta penghitungan suara, dan rekapitulasi. Oleh karena itu, basis pencegahan dan penindakan menjadi fokus dalam keputusan bersama ini,” ujar Pimpinan Bawaslu, Nasrullah.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 2 April 2014 - 08:25 WIB
Dilihat : 905 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad dan Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Farida Farichah menandatangani Nota Kesepahaman Keikutsertaan IPPNU dalam Gerakan Sejuta Pengawas Pemilu di Gedung Bawaslu RI Jakarta, Rabu (2/4).

Organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berbasis pelajar putri ini, beranggotakan sekitar tiga juta orang tersebar pada 320 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, yang sebagian besar telah memiliki hak pilih sebagai pemilih pemula.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 17 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Jumat, 14 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Kamis, 13 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H. Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Rabu, 12 Juni 2019 WIB
Tempat :
Geudng Bawaslu, Ruang sidang A dan B Jl. M.H Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Selasa, 11 Juni 2019 WIB
Tempat :
LAP 02/LP/PL/ADM.RI/V/2019 AGENDA : PEMBACAAN LAPORAN PELAPORAN, JAWABAN TERLAPOR DAN PEMERIKSAAN SAKSI

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text