Bintaro, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Menyongsong Pemilu Serentak 2024, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu untuk memetakan kebijakan strategis pengawasan pemilu. Hal itu disampaikan Afif saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan Standar Tata Laksana Pengembangan Pengawasan dan Kebijakan Strategis Tahapan Pemilu, di Bintaro, Banten, Senin (14/2/2022).
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna memaksimalkan peran kelembagaan menjelang Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) berupaya meningkatkan tata kelola kehumasan dengan berkomunikasi dengan jajaran Bawaslu RI (pusat). Anggota Bawaslu Sumbar Nurhaida Yetti mengatakan informasi pemilu agar meningkatkan pelibatan publik dalam mengawasi pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebagai President Asia Global Network on Electoral Justice (GNEJ), Ketua Bawaslu Abhan memaparkan rencana dua kegiatan akbar kepemiluan internasional. Dalam hal ini, Bali dipilih sebagai tempat pelaksanaan dengan dua tema berkaitan
peradilan pemilu dan investigas pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat (KIP) Agus Widyanto Nugroho berharap Bawaslu RI dapat menularkan gelar badan publik informatif yang didapatkan kepada Bawaslu provinsi hingga kabupaten/kota. Hal itu disampaikannya dalam Diseminasi Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kamis (10/2/2021).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak partai politik (parpol) untuk melakukan beberapa langkah untuk turut mencerdaskan para pemilih. Menurutnya, Pemilu 2024 diyakini sebagai pemilu penentuan apakah demokrasi berjalan atau tidak sesuai harapan bersama.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan memberikan penjelasan terkait dimensi hukum terkait politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dimensi hukum tersebut diantaranya, tiga fase politik uang beserta unsurnya dan subjek juga sanksi hukum yang ada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin berharap permasalahan daftar pemilih yang kerap terjadi saat pemilu dan pemilihan tidak terjadi lagi pada Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Hal tersebut Afif katakan saat menghadiri Rakornas Dukcapil tahun 2022 secara daring, Rabu (9/2/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan potensi sengketa proses yang bakal terjadi pada Pemilu 2024. Potensi sengketa proses tersebut yaitu pada verifikasi partai politik dan calon peserta pemilu 2024.
Tulungagung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengajak pemilih muda untuk melibatkan diri menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Juga pada bagian pengawasan bisa menjadi Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) hingga Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).
 |
Webmail
