Webmail
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan akan ada 296 laporan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif (PHPU Pileg) calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan usia ke-14 Bawaslu yang masih terbilang muda, namun mengalami kemandirian untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Dinamika kewenangan Bawaslu dari waktu ke waktu menurutnya berkat kerja keras dari Bawaslu hingga daerah dan tingkat ad hoc (sementara) sampai Pengawas TPS, bahkan banyak yang telah gugur dalam mengawasi Pemilu 2019.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam usia ke-14 Bawaslu dan masa akhir kepemimpinan Bawaslu periode 2022, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengaku bersyukur tumbuh bersama Bawaslu. Dalam usia ke-14 ini, Bawaslu semakin dipublik sehingga harapannya bisa semakin lebih baik dalam masa mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro menceritakan perkembangan kelembagaan Bawaslu dari setiap periode saat Hut ke-14 Bawaslu, Sabtu (9/4/2022). Menurutnya, setiap periode memiliki keberhasilannya masing-masing. Periode pertama tahun 2008-2012, kata Gunawan meski hanya menjabat selama empat tahun, tetapi pada periode tersebut sebagai peletak tonggak besarnya Bawaslu hingga bisa seperti saat ini.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna memaksimalkan peran serta pelibatan masyarakat, Bawaslu sedang mematangkan draf Perbawaslu (Peraturan Bawaslu) yang mengatur mengenai pengawasan partisipatif kepemiluan. Aturan ini sedianya menjadi payung hukum agar pengawas pemilu dapat memaksimalkan berbagai program yang diharapkan bisa menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat untuk mengawasi pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rangka mempersiapkan tahapan Pemilu Serentak2024, Ketua Bawaslu Abhan meminta sumber daya manusia (SDM) di Bawaslu melakukan 'self improvement' (pengembangan diri). Menurutnya hal ini diperlukan untuk menciptakan SDM yang berkualitas dan mumpuni.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan tiga fokus pengawasan Bawaslu pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik (parpol) peserta pemilu. Hal pertama dia menyebutkan pengawasan dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Lalu, kedua pendaftaran parpol dan penyerahan data keanggotaan di kabupaten/kota dan ketiga pengawasan verifikasi kantor, dan keterwakilan perempuan di tingkat nasional.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menganggap perlu ada koneksi atau 'link' (pranala/hubungan kerja sama)
antar-lembaga dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) guna menindak konten yang mengandung unsur 'hoaks' (kabar bohong). Hal ini baginya dapat meredam kegaduhan informasi akibat penyebaran konten hoaks.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, penegakan hukum pemilu harus bersifat tegas dan tidak multitafsir (lex scripta, lex stricta, lex certa). Penegakan hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pemilu.
"Serta menggunakan prosedur cepat dan terintegrasi dalam rangkaian tahapan Pemilu," ujarnya dalam forum daring Electoral Justice System yang digelar Utrecht Law School Alumni Lecture Series, Jumat (1/4/2023).
 |
