Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan akan ada 296 laporan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif (PHPU Pileg) calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - DPR RI melalui Rapat Paripurna DPR, Kamis (6/4), menetapkan lima Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan tujuh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode Tahun 2017 - 2022 yang diseleksi oleh Komisi II DPR setelah melewati tahapan uji kelayakan dan kepatutan dan dipilih melalui mekanisme voting.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Meskipun penyelenggaraan Pilkada Serentak 15 Februari 2017 secara umum berjalan dengan baik dan aman namun Pilkada jilid II itu juga tidak luput dari permasalahan. Adanya permasalahan inilah yang mendorong Bawaslu untuk terus melakukan evaluasi. Hal tersebut juga sesuai dengan amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Pasal 22 b huruf d bahwa Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Meskipun Penyelenggaraan Pilkada Serentak 15 Februari 2017 secara umum berjalan dengan baik dan aman namun Pilkada jilid II dapat juga tidak luput dari permasalahan. Baik mengkampanyekan kotak kosong yang belum diatur dalam Undang-undang, persoalan daftar pemilih tetap (DPT), disabilitas, pemilih ganda, partisipasi masyarakat yang masih rendah, persoalan KTP maupun surat keterangan (Suket).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Salah satu penyebab sulitnya menekan praktik politik uang dalam proses Pemilihan Kepala Daerah dinilai karena aturan main yang tidak membuat jera para pelaku.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Melalui proses voting terbuka pada Rabu (5/4) dinihari, Komisi II DPR akhirnya memilih lima anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022. Lima nama Anggota Bawaslu, terpilih didominasi oleh orang yang berlatar pendidikan hukum.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2017-2022, Sri Wahyu Ananingsih menyampaikan bahwa visi yang dimilikinya adalah tidak hanya mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang kredibel dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, namun juga yang adil.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2017-2022, Mochammad Afifuddin dalam penyampaian visi misi dalam proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Gedung DPR, menyampaikan pengawasan pemilihan tidak akan dapat efektif apabila hanya dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu saja. Penguatan pengawasan dapat dilakukan dengan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi setiap proses pemilihan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pada penyampaian visi misi dalam proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2017-2022, Rahmat Bagja mengusung visi “Membangun Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Penyelesai Sengketa Pemilu yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel”. Menurutnya tiga hal tersebut dapat dicapai dengan cara peningkatan pemahaman tentang pengawasan pemilu kepada seluruh jajaran Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2017-2022, Herwyn Jefler Hielsa Malonda mengungkapkan kedepan terdapat tantangan berat dalam kompleksitas penyelenggaraan pemilu serentak 2019 serta pemilihan kepala daerah serentak 2018,2020, dan 2020. Menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu menurutnya harus mampu menjadi lembaga pengawas yang berintegritas dan profesional.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2017-2022, Syafrida R Rasahan dalam penyampaian visi misi dalam proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/4) mengusung misi “Menjadikan Lembaga Bawaslu Menjadi Pilar Utama Dalam Mengawal Proses Berdemokrasi Di Indonesia”. Visi tersebut menurutnya dapat dicapai dengan menjalankan empat misi.