• English
  • Bahasa Indonesia

Batam, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap Bawaslu bisa menjadi laboratorium pengawasan pemilu tingkat dunia. Pasalnya, Bawaslu merupakan produk lokal dan baru yang ada ada di Indonesia.

Sanur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengajak jajaran pimpinan Bawaslu di daerah untuk berani mengambil resiko melakukan improvisasi dalam kepemimpinannya.

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afiffuddin memberikan masukan terkait evaluasi sistem informasi partai politik (Sipol) dalam pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi partai politik (parpol) pada tahapan Pemilu 2019 lalu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sebanyak 1.134 orang mendaftar menjadi peserta Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Angkatan Kedua yang diselenggarakan Bawaslu.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu M Afifuddin mengatakan, pemilu berurusan dengan teknis lapangan dan keterampilan.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Minggu, 15 September 2019 - 21:33 WIB
Dilihat : 817 kali

Sulawesi Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memandang, para pembuat UU melupakan membenahi pemilihan kepala daerah (pilkada). Pasalnya, UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dijadikan dasar pelaksanaan pilkada, membuat kewenangan Bawaslu lemah dibandingkan kewenangan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Jumat, 13 September 2019 - 14:36 WIB
Dilihat : 181 kali

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Mochammad Afifuddin mengatakan, mencegah politik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), berita bohong, ataupun politik uang tidak hanya dengan sekadar deklarasi. Dia menegaskan, langkah antisipasi dengan cara memberikan perlawanan terhadap politik sara, hoaks, dan politik uang.

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Jumat, 13 September 2019 - 11:20 WIB
Dilihat : 210 kali

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menilai kebijakan penganggaran pengawasan Pilkada Serentak 2020 sudah menuju pada konsolidasi yang lebih mapan atau lebih stabil.

"Kita harus bangga kita bisa mengawal konsolidasi baik kepedulian nasional dan bentuk (kepedulian) kepala daerah" ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (12/9/2019).

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Jumat, 13 September 2019 - 10:34 WIB
Dilihat : 109 kali

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, salah satu kunci sukses pelaksanaan Pemilu 2019 berkat sinergi yang baik. Menurutnya, sinergisitas KPU dan Bawaslu membuat pelaksanaan Pemilu 2019 berhasil diselenggarakan dengan baik.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Jumat, 13 September 2019 - 10:03 WIB
Dilihat : 190 kali

Nusa Dua, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan, kepada seluruh jajaran Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menangani pelanggaran pemilu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ada. Hal ini baginya agar tak menimbulkan persoalan, khususnya terkait dugaan pelanggaran kode etik.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Jumat, 13 September 2019 - 09:55 WIB
Dilihat : 156 kali

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan, dalam persiapan Pilkada Serentak 2020, Bawaslu tingkat kabupaten/kota telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD). Bagja pun menilai ini adalah langkah baik untuk memulai rangkaian tahapan Pilkada 2020 dengan menyusun peruntukan anggaran sesuai kriteria daerah.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Jumat, 13 September 2019 - 09:44 WIB
Dilihat : 112 kali

Nusa Dua, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu berencana menggelar pelatihan bersama bimbingan teknis (bimtek) dengan hakim di kamar Tata Usaha Negara (TUN) Mahkamah Agung (MA). Pelatihan tersebut sebagai persiapan Bawaslu menghadapi Pilkada Serentak 2020.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Jumat, 13 September 2019 - 08:11 WIB
Dilihat : 124 kali

Nusa Dua, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, Rapat Kerja Teknis (Rakernis) gelombang II digelar untuk meningkatkan kinerja Bawaslu tingkat kabupaten/kota dalam menangani pelanggaran pemilu. Menurut dia, banyak faktor penghambat kinerja seperti sumber daya manusia (SDM) kurang memadai atau sarana dan prasarana yang kurang mendukung.

Ditulis oleh : irwan
pada : Kamis, 12 September 2019 - 16:33 WIB
Dilihat : 127 kali

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu diminta untuk jujur, adil, mandiri, dan berintegritas dalam bekerja dan mengabdi untuk negara sebagai pengawas pemilu. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengungkapkan, empat sikap tersebut sesuai dengan lagu ‘mars pengawas pemilu’ yang dia ciptakan.

Ditulis oleh : irwan
pada : Kamis, 12 September 2019 - 13:41 WIB
Dilihat : 124 kali

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sebanyak 80 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu Tahun 2019 yang tersebar di 14 provinsi dan Bawaslu RI mengikuti pelatihan dasar (latsar) di Pusat Pelatihan dan Pengembangan, serta Kajian Manajemen Pemerintahan (Puslatbang KMP)  Lembaga Administrasi Negara (LAN), Makassar, Kamis (12/09/2019).

Halaman

LAPORAN PERIODIK POSKO PENGADUAN HAK PILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Berdasarkan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tingkat nasional pada 16 September 2018, diputuskan bahwa akan dilakukan penyempurnan oleh KPU berdasarkan masukan/tanggapan dari Bawaslu dan peserta Pemilu selama 60 hari sejak ditetapkan (hingga 16 november 2018).

File Pendukung: 

Surat Imbauan Netralitas ASN

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ProvinsiSulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:
 

PENGUMUMAN PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN DAN REVISI JADWAL SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: K26-30/V 141-2/99, tanggal 3 Oktober 2018 perihal Perpanjangan Jadwal Pendaftaran CPNS Tahun 2018, menyampaikan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia, Perpanjangan Masa Pendaftaran dan Revisi Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

File Pendukung: 

Penjadwalan Verifikasi Tingkat atau Jenis Disabilitas

(RALAT) PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia lulusan Sarjana Strata 1 (S-1) / Diploma IV (D-IV) dan Diploma III (DIII) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018. 
 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI
Nomor: 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI BALI DAN PROVINSI PENAMBAHAN TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali dan Provinsi Penambahan Terpilih Masa Jabatan
2018-2023 Nomor 0504/K.BAWASLU/HK.01.00/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dan atas
kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Rabu, 4 September 2019 WIB
Tempat :
Tanggerang
Waktu:
Selasa, 3 September 2019 WIB
Tempat :
Tanggerang
Waktu:
Rabu, 4 September 2019 WIB
Tempat :
Lampung
Waktu:
Selasa, 3 September 2019 WIB
Tempat :
Lampung
Waktu:
Senin, 2 September 2019 WIB
Tempat :
Lampung

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text