• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memberikan keterangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon (paslon) nomor urut 01 dan paslon 03.




Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan percepatan dalam  kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan Bawaslu harus mencapai target 100 persen dalam pengisian.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan perlunya melakukan evaluasi penanganan tindak pidana Pemilu 2024 guna mencari solusi atas berbagai kendala dari pengalaman yang ada.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis Sidang Bawaslu memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyampaikan evalusi hasil kerja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran Pemilu 2024 kepada Komisi II DPR RI.

Ditulis oleh : admin bawaslu
pada : Sabtu, 19 Juli 2014 - 21:24 WIB

Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad menilai, proses rekapitulasi suara Pemilu Presiden (Pilpres) di tingkatan provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi, lebih baik dibandingkan dengan penghitungan suara pada Pemilu legislatif lalu.

Ditulis oleh : admin bawaslu
pada : Sabtu, 19 Juli 2014 - 21:19 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Keberhasilan pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 merupakan kesuksesan besar bagi bangsa Indonesia terutama dalam berdemokrasi dan juga hukum. Kesuksesan tersebut sejalan dengan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi berdasar hukum sekaligus negara hukum yang demokratis.

Ditulis oleh : admin bawaslu
pada : Sabtu, 19 Juli 2014 - 01:58 WIB

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan konsolidasi data terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Provinsi. Bawaslu Riau juga optimis masalah-masalah yang mungkin muncul dapat diselesaikan dengan baik.

Ditulis oleh : admin bawaslu
pada : Sabtu, 19 Juli 2014 - 01:50 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan bahwa yang kerap menjadi permasalahan terkait soal Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang bertambah secara masif dikarenakan antusias masyarakat yang ingin menggunakan hak suaranya pada Juli kemarin di pemilihan umum luar negeri. Kondisi yang membludak tersebut kurang diakomodir oleh penyelenggara khusnya PPLN yang bertugas pada saat pemilihan umum di luar negeri.

Ditulis oleh : admin bawaslu
pada : Kamis, 17 Juli 2014 - 11:49 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – KPU dan Bawaslu wajib menghadirkan sebuah hasil Pemilu yang dapat diterima secara akuntabel dan benar-benar dari hasil suara rakyat.

Ditulis oleh : admin bawaslu
pada : Kamis, 17 Juli 2014 - 01:38 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu– Pihak Pemohon dari partai gerindra dan pihak termohon KPUD Banten Belum menemukan titik temu pada proses mediasi yang kedua sengketa pemilu. Mediasi sengketa pemilu di gelar di ruang rapat lantai 4 gedung Bawaslu RI dipimpin oleh Pimpinan Bawaslu Nasrullah, Selasa (15/7).

Ditulis oleh : admin bawaslu
pada : Kamis, 17 Juli 2014 - 01:29 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Biro Administrasi Sekretaris Jendral Bawaslu RI menggelar reviu penyusunan RKA/KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) bersama dengan 33 Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi seluruh indonesia bertempat di Aula Hotel Millenium, Jakarta (15/7).

Ditulis oleh : admin bawaslu
pada : Rabu, 16 Juli 2014 - 23:32 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI tidak berkepentingan terhadap siapapun pemenang Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 lalu.

Ditulis oleh : admin bawaslu
pada : Rabu, 16 Juli 2014 - 23:23 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, segala bentuk manipulasi pungut hitung dan rekapitulasi suara Pemilu Presiden 9 Juli 2014 dikategorikan pelanggaran HAM dan para pelakunya merupakan pelanggar HAM. Jika terbukti terdapat manipulasi suara Pilpres, Komnas HAM akan mengeluarkan rekomendasi para pelaku adalah pelanggar HAM berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Ditulis oleh : admin bawaslu
pada : Rabu, 16 Juli 2014 - 23:05 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komnas HAM dan Bawaslu berencana terjun bersama dalam pengawasan langsung daerah-daerah yang menjadi titik rawan terhadap manipulasi hak-hak pilih warga negara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 2014 lalu. Selain itu, 6 kantor perwakilan Komnas HAM yang akan menjadi posko pengaduan sebagai wadah untuk menampung kekecewaan dan pelanggaran soal hak pilih.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text