Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak mengatakan bahwa tidak adanya sanksi pidana terhadap tindak pidana politik uang (money politics) dalam UU No.8/2015 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015, bisa menyebabkan dua hal, yakni praktiknya yang semakin massif dan merajalela atau semakin kecil terjadi.
Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilu -- Bawaslu Provinsi Riau hingga Senin (30/3), tengah merampungkan rekruitmen pada 9 (sembilan) dari 12 (dua belas) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pemilihan bupati/walikota tahun 2015.
Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilu – Sebanyak 9 dari 12 pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Riau yang akan menggelar Pemilu Bupati/walikota serentak pada Desember tahun 2015, belum menganggarkan kebutuhan dana pengawasan pemilihan bupati/walikota secara ideal dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2015.
Denpasar, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan tes tertulis Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Kantor Camat Negara, Kabupaten Jembrana pada Jumat (27/3). Tes tertulis Panwas ini diikuti oleh 8 (delapan) dari 9 (sembilan) peserta yang lolos Administrasi.
Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas, Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu RI memperpanjang masa pendaftaran sampai tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.00 WIB. Untuk informasi lebih lengkap lihat PENGUMUMAN atau unduh file di bawah ini.
Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Dosen Program Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Adi Suryadi Culla megatakan partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara. Menurutnya tanpa adanya partisipasi demokrasi adalah omong kosong atau tidak berarti.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan Komisi Yudisial (KY) turut menggandeng perguruan tinggi untuk mengawasi peradilan banding sengketa proses pemilihan gubernur, bupati dan walikota (GBW). Hal itu untuk meminimalisir penyimpangan proses peradilan dan pengambilan putusan sengketa.
Badan Pengawas Pemilu – Dualime kepemimpinan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang belum mencapai titik temu dikhawatirkan dapat mengakibatkan konflik pendaftaran calon kepala daerah dalam pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota tahun 2015.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan jika belajar belajar dari pileg dan pilpres wajar apabila ada kekhawatiran terhadap lembaga survei. Apalagi, pilkada hampir serupa pilpres dalam skala lebih kecil.
 |
Webmail
