• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima izin prinsip formasi aparatur sipil negara (ASN) Bawaslu tahun 2024 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu meluncurkan dana kerahiman saat Hut ke-16 Bawaslu. Tidak hanya itu, Bawaslu juga memberikan santunan bagi pengawas pemilu yang gugur dalam tugas.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memastikan jajaran pengawas pemilu untuk melakukan mitigasi pengawasan dalam tahapan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024. Mitigasi tersebut meliputi banyak hal, termasuk evaluasi kinerja pengawas ad hoc (sementara) dalam Pemilu Serentak 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menghadirkan satu ahli dan tujuh saksi dalam lanjutan Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Senin, 21 Maret 2016 - 10:04 WIB

Kendari, Badan Pengawas Pemilu - Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati Muna di tiga tempat pemungutan suara (TPS) yang dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), akan digelar 22 Maret mendatang.

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Jumat, 18 Maret 2016 - 19:02 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu menyarankan regulasi terkait penyelenggaraan Pilkada segera tuntas. Pasalnya regulasi ini kerap menimbulkan benturan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disampaikan Pimpinan Bawaslu Nasrullah dalam kegiatan diskusi publik di Gedung Bawaslu, Jumat (18/3).

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Jumat, 18 Maret 2016 - 02:17 WIB

Bali, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI, Muhammad, menilai Pegawai Negeri Sipil Diperbantukan (PNS DPK) memiliki peran sangat strategis dalam menentukan netralitas penyelenggara pemilu. Sebagai lembaga Negara yang relatif muda, kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebagian besar didukung oleh PNS DPK mulai dari itngkatan pusat hingga ke daerah.

 

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Kamis, 17 Maret 2016 - 18:05 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Langsa, DPRK Aceh Utara, dan DPRK Pidie menyerahkan daftar usulan anggota Panwas pemilihan kabupaten/kota di tiga daerah setempat, Kamis (17/3).

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Kamis, 17 Maret 2016 - 17:09 WIB

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Muhammad didampingi Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah, Nelson Simanjuntak, dan Daniel Zuchron, memberikan beberapa masukan yang perlu diperhatikan oleh KPU pada  Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tentang  Pilkada 2017.

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Rabu, 16 Maret 2016 - 22:20 WIB

Bali, Badan Pengawas Pemilu – Manajemen kepegawaian pada lembaga penyelenggara pemilu memiliki korelasi erat dengan dukungan pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro mengatakan, peningkatan kualitas dan kinerja kepegawaian Bawaslu khususnya di provinsi dan kabupaten/kota memerlukan dukungan penuh dan kerja sama aktif dari pemerintah daerah.

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Rabu, 16 Maret 2016 - 21:36 WIB

Bali, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas mengatakan, kinerja pegawai pada kesekretariatan menjadi salah satu kunci keberhasilan lembaga pengawas pemilu. Bawaslu sebagai lembaga Negara pengawas pemilu dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota tidak akan bekerja maksimal tanpa dukungan penuh dari pegawai kesekretariatan.

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Selasa, 15 Maret 2016 - 16:08 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simajuntak mengatakan, praktik politik uang sebagai persoalan klasik dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia hanya bisa ditekan ketika peserta pemilu memiliki keinginan untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Menurutnya, kejujuran dari peserta pemilu akan menjadi kunci dalam pemberantasan politik uang.

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Senin, 14 Maret 2016 - 18:51 WIB

Jakarta,  Badan Pengawas Pemilu - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis hasil pantauan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015 yang diselenggarakan pada 9 desember 2015 lalu. Secara umum, dari hasil pemantauan yang dilakukan di 17 daerah, Komnas HAM masih menemukan pelanggaran HAM di sejumlah daerah.

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Senin, 14 Maret 2016 - 18:23 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI, Muhammad menilai penundaan Pilkada Serentak 2015 di lima daerah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Lantaran penundaan tersebut menyebabkan hilangnya HAM warga negara untuk menggunakan hak pilih menentukan calon pemimpin daerah.

 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text