• English
  • Bahasa Indonesia




Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan percepatan dalam  kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan Bawaslu harus mencapai target 100 persen dalam pengisian.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan perlunya melakukan evaluasi penanganan tindak pidana Pemilu 2024 guna mencari solusi atas berbagai kendala dari pengalaman yang ada.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis Sidang Bawaslu memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyampaikan evalusi hasil kerja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran Pemilu 2024 kepada Komisi II DPR RI.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Sidang Bawaslu melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor register 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024.

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Selasa, 5 April 2016 - 18:18 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Direktur Jenderal Otonomi Daerah  Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono, memastikan Pilkada serentak 2017 tetap dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut mengacu kepada Permendagri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016.

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Kamis, 31 Maret 2016 - 14:55 WIB

TEMPO.CO

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Rabu, 30 Maret 2016 - 11:44 WIB

 

 

Bandung, Badan Pengawas Pemilu – Momentum menjelang dan paska Pemilu dan Pilkada di Indonesia seringkali menjadi penyebab masyarakat terkotak-kotak antar pendukung calon.  Perpecahan tersebut ada kalanya berujung pada konflik horizontal di beberapa daerah.

 

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Rabu, 30 Maret 2016 - 01:30 WIB

 

 

Ditulis oleh : falcao
pada : Selasa, 29 Maret 2016 - 08:30 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Penanganan pelanggaran oleh Pengawas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota rawan untuk dipermasalahkan oleh peserta pemilu. Oleh karena itu, harus ada prosedur standar yang baik dan baku dalam penanganannya.

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Jumat, 25 Maret 2016 - 16:30 WIB

Jakarta,  Badan Pengawas Pemilu -  Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Daerah Istimewa Aceh yang rencanaya akan diselenggarakan pada 2017 mendatang terancam gagal. Lantaran belum tersedianya anggaran bagi penyelengara, khususnya Pengawas Pemilu Aceh di tingkat kabupaten/kota.

 

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Rabu, 23 Maret 2016 - 08:23 WIB

Muna, Badan Pengawas Pemilu - Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara berlangsung relatif lancar, tertib, dan damai. Dalam proses pemantuan langsung yang dilakukan, Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah memberikan perhatian khusus pada pola partisipasi yang ditunjukkan pemilih serta masyarakat di Muna.

 

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Selasa, 22 Maret 2016 - 11:23 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Muhammad menyayangkan adanya jajaran pengawas di daerah yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dianggap tidak menindaklanjuti laporan. Padahal, menurut Muhammad, Bawaslu sudah berupaya menjalankan kewajibannya dalam menerima laporan dugaan pelanggaran dan menindaklanjutinya.

 

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Senin, 21 Maret 2016 - 21:08 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu memiliki kewajiban beserta kewenangan dalam menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu. Dalam menjalankan kewajiban dan kewenangan tersebut perlunya pedoman standar atau Standard Operational Procedure (SOP).

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Senin, 21 Maret 2016 - 18:24 WIB

 

 

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu – Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung dinilai termasuk dalam zona merah politik uang dalam Pilkada serentak 2015 lalu dan menjelang Pemilihan Gubernur tahun 2017. Hal itu dikatakan Arteria Dahlan, Anggota Komisi II DPR RI dalam rapat kerja kunjungan masa reses DPR RI di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin (21/3).

 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text