• English
  • Bahasa Indonesia




Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan percepatan dalam  kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan Bawaslu harus mencapai target 100 persen dalam pengisian.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan perlunya melakukan evaluasi penanganan tindak pidana Pemilu 2024 guna mencari solusi atas berbagai kendala dari pengalaman yang ada.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis Sidang Bawaslu memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyampaikan evalusi hasil kerja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran Pemilu 2024 kepada Komisi II DPR RI.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Sidang Bawaslu melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor register 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024.

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Selasa, 10 Mei 2016 - 13:38 WIB

Sekayu, Badan Pengawas Pemilu - Integritas seorang Pengawas Pemilu sangat diutamakan untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Untuk mendapat pengawas Pemilu yang berintegritas perlu rekrutmen pengawas yang juga kredibel. Hal inilah yang dilakukan oleh Bawaslu dalam merekrut jajaran Panitia Pengawas (Panwas) di daerah, termasuk di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan.

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Rabu, 4 Mei 2016 - 17:44 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI kembali menerima kunjungan dari tataran legislatif daerah untuk berkonsultasi terkait persiapan Pilkada tahun 2017 mendatang. hal ini diapresiasi oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro mengingat adanya itikad baik untuk bersama mengawal Pilkada serentak jilid kedua tersebut.

 

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Rabu, 4 Mei 2016 - 17:41 WIB

Depok, Badan Pengawas Pemilu – Guna meningkatkan kemampuan tenaga pengamanan di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Bawaslu RI, digelar bimbingan teknis (bimtek) di Hotel Bumi Wiyata, Depok. Bimtek yang digelar selama dua hari dari tanggal 2 hingga 3 Mei 2016 tersebut menghadirkan narasumber dari Polda Metro Jaya dan Bawaslu RI.

 

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Selasa, 3 Mei 2016 - 16:11 WIB

Medan, Badan Pengawas Pemilu –  Bawaslu dengan DPR Aceh dan Pemerintah Aceh sepakati rancangan peraturan Bawaslu tentang tata kerja dan pola hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Aceh, Panwaslih  Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Pengawas TPS dalam Penyelenggaraan Pilgub, Pilbub dan Pilwako di Aceh. Pembahasan rancangan Perbawaslu  tersebut berlangsung cukup alot di Hotel Grand Angkasa, Medan, Selasa (3/5)

 

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Minggu, 1 Mei 2016 - 19:33 WIB

Lampung, Badan Pengawas Pemilu - Tim Seleksi (Timsel) Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) lima kabupaten di Provinsi Lampung yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017, menggelar tes tertulis pada Sabtu, 30/4 di Gedung B Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung. Sebanyak 81 orang peserta yang telah dinyatakan lulus administrasi mengikuti pelaksanaan tes tertulis ini.

 

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Jumat, 29 April 2016 - 17:51 WIB

Bandung, Badan Pengawas Pemilu – Mengundang sejumlah Pimpinan Bawaslu Provinsi yang akan melaksanakan pemilihan pada 2017, Bawaslu menggelar Rapat Penyusunan Standar Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye pada Pilkada 2017 pada 28-30 April 2016 di Bandung, Jawa Barat. Penyusunan standar pengawasan didasari pada hasil evaluasi pengawasan Pilkada 2015 serta perkembangan dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Ditulis oleh : Muhtar
pada : Kamis, 28 April 2016 - 18:26 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslul RI, Muhammad mengatakan, pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan amanah yang diberikan harus dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel.

 

Ditulis oleh : Muhtar
pada : Kamis, 28 April 2016 - 16:52 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dikeluarkannya Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara untuk pengelolaan APBN rutin dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang mekanisme pengelolaan Hibah Langsung untuk pertan

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Selasa, 26 April 2016 - 11:01 WIB

FUNGSI dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu diusulkan akan diperkuat dalam revisi Undang-Undang 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemerintah dan DPR pada prinsipnya sepakat memberikan perluasan kewenangan kepada Bawaslu sehingga dapat mengadili dan memberikan sanksi apabila terjadi bentuk pelanggaran pemilu.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Selasa, 26 April 2016 - 09:38 WIB

DIREKTUR Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengakui perlu adanya penguatan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yakni bisa menjatuhkan sanksi administratif. Dengan begitu, kata dia, penegakkan hukum terkait sanksi administratif tidak akan berlarut-larut.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text