Webmail
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima izin prinsip formasi aparatur sipil negara (ASN) Bawaslu tahun 2024 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.
Bekasi, Badan Pengawas Pemilu – Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memberikan kewenangan baru bagi Bawaslu dalam menindaklanjuti pelanggaran pemilu untuk kasus politik uang, menjadi tantangan yang siap diemban oleh Bawaslu.
Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu Prof. Muhammad mengingatkan penyelenggara pemilu untuk bekerja dengan benar dan cermat dalam Pilkada serentak tahap II tahun 2017 mendatang. Secara khusus, jajaran pengawas pemilu diperintahkan mengawal seluruh tahapan pilkada bersama masyarakat sehingga minim pelanggaran baik administrasi maupun pidana.
Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu – Revisi undang-undang Pilkada pada tahun 2016 yang memberikan kewenangan tambahan kepada Badan Pengawas Pemilu untuk mendiskualifikasikan pasangan calon kepala daerah bila terbukti melakukan politik uang, disambut positif jajaran pengawas pemilu. Namun lembaga pengawas pemilu masih perlu penguatan di tingkat kabupaten/kota menjadi permanen karena menjadi ujung tombak pengawasan pemilu/pilkada.
Muna, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang kedua di 2 (dua) TPS yaitu di TPS 4 Raha I dan TPS 4 Wamponiki di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang digelar pada hari Minggu 19 Juni 2016 disambut dengan antusias oleh masyarakat Muna.
Bekasi, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaksanakan pelatihan bagi fasilitator (training of trainers) yang akan memberikan bimbingan teknis bagi Pengawas pada Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2017, di Bekasi, Senin (20/6).
Muna, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sabtu malam 18 Juni 2016 sekitar Pukul 22.00 WITA, ratusan warga berunjuk rasa di depan Kantor KPUD Muna. Mereka menuntut agar pendistribusian formulir C6 dapat diselesaikan secepatnya sebelum jam 24.00 WITA.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah disahkan menjadi undang-undang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2017 bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kami (16/6) kemarin. Hadir juga mitra kerja Komisi II lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum dan Ombudsman Republik Indonesia.
Tebing Tinggi, Badan Pengawas Pemilu --- Pilkada tahap II tahun 2017 mendatang yang melibatkan 101 provinsi, kabupaten/kota di Indonesia secara aturan sudah semakin baik. Antara lain dengan diberikan kewenangan kepada Bawaslu dalam revisi UU Pilkada, untuk mendiskualifikasikan pasangan calon kepala daerah yang terbukti melakukan politik uang.
Takalar, Badan Pengawas Pemilhan Umum- Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, Indonesia merupakan negara yang menjalankan demokrasi namun juga menjadi pusat kejahatan demokrasi dari seluruh dunia. Menurutnya, sudah saatnya semua elemen masyarakat membenahi proses demokrasi dan menjadikannya lebih baik.
 |
