• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu, dan DKPP menyepakati jumlah pemilih tiap tempat pemungutan suara (TPS) maksimal 500 orang. Selain itu, disepakati realisasi anggaran penyelenggara Pilkada 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Penyelenggara pemilu harus bergotong royong menghadapi tantangan dan risiko Pilkada 2020 pada 9 Desember nanti.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan membeberkan potensi dugaan pelanggaran yang dapat terjadi saat Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di masa pandemik covid-19.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut bergotong royong menyukseskan gelaran Pilkada Serentak 2020 yang digelar 9 Desember 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan memandang, kelengkapan alat pelindung diri (APD) jajaran penyelenggara Ad Hoc di tengah masa pandemi covid-19 adalah harga mati.

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Kamis, 9 April 2020 - 21:26 WIB
Dilihat : 372 kali

Solok, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok - Memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-12 Bawaslu RI (pusat), Bawaslu Kota Solok tunjukkan solidaritas kebangsaan melawan covid-19. Caranya dengan memberikan bantuan sembako bagi masyarakat sekitar, bantuan alat pelindung diri (APD), asupan gizi bagi tenaga medis, membagikan masker, dan melakukan donor darah di Unit Tranfusi Darah (UTD) PMI Kota Solok, Kamis (9/4/2020).

Ditulis oleh : nurisman
pada : Senin, 6 April 2020 - 13:15 WIB
Dilihat : 823 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan, proses penyelesaian sengketa yang terjadi sebelum Pilkada 2020 ditunda tetap dilaksanakan. Ia pun meminta jajaran pengawas pemilu menindaklanjuti penyelesaian sengketa yang masuk Bawaslu melalui komunikasi dalam jaringan (daring).

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Jumat, 3 April 2020 - 19:37 WIB
Dilihat : 5,121 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Munculnya wabah virus COVID-19 atau corona membuat beberapa tahapan Pilkada 2020 tertunda. Kerja-kerja pengawasan pun menjadi terhambat sehingga membuat pengawas pemilu yang berstatus Ad Hoc harus dinonaktifkan terlebih dahulu.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Kamis, 2 April 2020 - 20:22 WIB
Dilihat : 3,147 kali

Jakarta- Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan, proses penanganan pelanggaran penyalahgunaan wewenang kepala daerah dan pejabat pemerintah daerah untuk kepentingan pilkada yang diatur Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada bakal tetap ditegakkan. Alasannya, kata dia, hingga saat ini, aturan UU Pilkada 10/2016 masih berjalan dan belum ada peraturan penggantinya.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Kamis, 2 April 2020 - 16:15 WIB
Dilihat : 1,819 kali

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawasu dan KPU sepakat mekanisme pengembalian anggaran Pilkada Serentak 2020 yang bersumber dari dana hibah Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) baru.

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Kamis, 2 April 2020 - 09:59 WIB
Dilihat : 1,195 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu tetap melakukan kerja pengawasan pemilu meskipun Pilkada Serentak 2020 telah disepakati ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, ada beberapa bentuk pengawasan penundaan pilkada yang kini masih dilakukan.

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Minggu, 24 Juni 2018 - 07:13 WIB
Dilihat : 1,175 kali

Takalar, Badan Pengawas Pemilihan Umum -  Bawaslu melakukan patroli pengawasan ke seluruh daerah Pilkada serentak 2018, salah satunya di Sulawesi Selatan, Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo memastikan kesiapan distribusi logistik surat suara dan formulir C6-KWK, Sabtu (23/6/2018), di Kabupaten Takalar.

 

“Kami berharap distribusi logistik ini berjalan dengan baik jangan sampai ada yang disalahgunakan," ujar Dewi.

 

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Jumat, 8 Juni 2018 - 20:53 WIB
Dilihat : 1,585 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali memberikan apresiasi kepada Bawaslu yang telah menunjukkan prestasinya mengadakan penandatangan nota kesepahaman bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang kredibel dalam pengelolaan zakat. Bawaslu memikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh lembaga lain yaitu bekerja sama dengan Baznas.

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Senin, 19 Maret 2018 - 19:07 WIB
Dilihat : 1,748 kali

Kupang, Badan Pengawas Pemilu - Harmonisasi antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu di pusat sudah berjalan dengan baik. Hubungan yang harmonis ini perlu ditularkan sampai ke tingkat provinsi, kabupaten/kota, apalagi untuk daerah yang sedang melaksanakan pemilihan bupati maupun walikota sekaligus untuk pemilihan gubernur maupun wakil gubernur agar Pemilu yang jujur dan adil dapat terwujud.

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Senin, 19 Maret 2018 - 11:49 WIB
Dilihat : 1,607 kali

Palembang, Badan Pengawas Pemilu - Kurang lebih 2.000 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah mendeklarasikan diri untuk turut berpartisipasi aktif dalam pengawasan proses demokrasi di Gedung UIN Raden Fatah Palembang, Senin (19/3/2018). Deklarasi ini didorong oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam meningkatkan pengawasan partisipatif.

Halaman

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0322/K.BAWASLU/HK.01.00/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas

File Pendukung: 

KETENTUAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI MASA JABATAN 2018-2023

Berikut ini ketentuan pendaftaran calon anggota Bawaslu Provinsi Masa Jabatan 2018-2023

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PENAMBAHAN DI 27 (DUA PULUH TUJUH) PROVINSI MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Pasal 124 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Provinsi pada setiap Provinsi” dan jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau (7) orang serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelur

File Pendukung: 

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text