Webmail
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima izin prinsip formasi aparatur sipil negara (ASN) Bawaslu tahun 2024 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan Komisi Yudisial (KY) turut menggandeng perguruan tinggi untuk mengawasi peradilan banding sengketa proses pemilihan gubernur, bupati dan walikota (GBW). Hal itu untuk meminimalisir penyimpangan proses peradilan dan pengambilan putusan sengketa.
Badan Pengawas Pemilu – Dualime kepemimpinan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang belum mencapai titik temu dikhawatirkan dapat mengakibatkan konflik pendaftaran calon kepala daerah dalam pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota tahun 2015.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan jika belajar belajar dari pileg dan pilpres wajar apabila ada kekhawatiran terhadap lembaga survei. Apalagi, pilkada hampir serupa pilpres dalam skala lebih kecil.
Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu RI bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan seminar internasional bertema “Democracy and Election : Solution For Establishing Good Governance”.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menggulirkan penambahan dana subsidi untuk partai politik hingga Rp 1 triliun. Menurut Cendekiawan dan Pakar Politik Yudi Latief, jika wacana itu diwujudkan maka harus diiringi juga dengan penguatan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Setelah Bawaslu Jateng membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Panwas Kabupaten yang terdiri dari unsur akademisi, profesional serta tokoh masyarakat yang mempunyai integritas dan menetapkan M.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisi Pemilihan Umum menyatakan berpegang kepada keputusan Kementerian Hukum dan HAM untuk menentukan pengurus partai yang sah mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada). KPU berharap sebulan sebelum pendaftaran calon peserta pilkada, Kemenhukam sudah mengirimkan SK soal kepengurusan partai yang sah.
Tanjung Pandan, Badan Pengawas Pemilu – Koordinasi dengan penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu telah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Penyiapan sarana berupa ruang sekretariat untuk pengawas Pemilu telah dikoordinasikan dengan Bawaslu Provinsi. Secara kesiapan untuk Provinsi Bangka Belitung dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota ini tidak mengalami kendala.
 |
