Webmail
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima izin prinsip formasi aparatur sipil negara (ASN) Bawaslu tahun 2024 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.
Kendal, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kendal menemukan tujuh data terindikasi invalid sebab belum lahir namun masuk daftar pemilih sementara (DPS) yang ditetapkan KPU Kendal. Temuan tersebut didapatkan Bawaslu Kendal saat pencermatan administrasi dan pencermatan faktual.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Kendal Achmad Ghozali menjelaskan pengawasan DPS melalui pencermatan administrasi faktual dilakukan guna memastikan akurasi daftar pemilih.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pasca penetapan pasangan calon (paslon) Pilkada Serentak 2020, Bawaslu telah meregister 59 permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan bakal paslon yang gagal lolos. Berdasarkan data hingga Selasa (29/9/2020) total permohonan penyelesaian sengketa mencapai 105 kasus.
Polewali Mandar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Polewali Mandar (Polman) menemukan 34 data ganda hasil dari pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksananakan KPU Kabupaten Polewali Mandar, Selasa (29/09/2020). Kegandaan data itu berdasarkan data berbintang yang diterima dari KPU.
Kajen, Badan Pengawas Pemilihan Umun- Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo menyatakan Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan tengah pandemi Covid 19 terdapat dua misi penting yaitu soal keselamatan manusia dan menegakan kedaulatan negara.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Melalui Kelompok Kerja (Pokja) Protokol Tata Cara Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pilkada 2020 yang berisi Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), TNI, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Kejaksaan dan Kepolisian akan memperkuat koordinasi pengawasan penegakkan hukum pelanggar protokol kesehatan.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro meminta jajarannya menggunakan anggaran untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas terkait dengan Pilkada 2020. Hal itu disampaikannya dalam Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahapan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 yang dihadiri Kepala Sekretariat dan Kepala Bagian Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia di Yogyakarta, Selasa (29/9/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menilai calon petahana dalam Pilkada Serentak 2020 sangat berpotensi menggerakan ASN melakukan pelanggaran netralitas. Sebab menurutnya petahana memiliki akses birokrasi di daerah yang dia pimpin.
Rembang – Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan sebanyak 1.834 pemilih dalam daftar pemilih sementara (DPS) yang tidak memenuhi syarat (TMS). Data tersebut diperoleh jajaran Bawaslu Rembang saat melakukan pencermatan DPS pada 19 - 28 September 2020.
Terhadap temuan itu, Anggota Bawaslu Rembang M. Maftuhin menyebut akan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Rembang atas temuan dalam pencermatan DPS yang sudah diumumkan sebelumnya.
Wonosobo - Badan Pengawas Pemilihan Umum - Berdasarkan hasil identifikasi Bawaslu Kabupaten Wonosobo setidaknya ada sekitar 600 pemilih yang akan berusia 17 tahun antara bulan Juli hingga 9 Desember mendatang. Untuk itu, pihaknya mendorong pemilih pemula yang berusia genap 17 tahun antara bulan Juli hingga 9 Desember mendatang bertindak aktif melakukan perekaman data diri di kantor Disdukcapil maupun di kecamatan terdekat.
Curup, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Republik Indonesia Fritz Edward Siregar berharap masyarakat Rejang Lebong berani menyatakan tolak politik uang dalam proses pelaksanaan Pilkada serentak 2020.
"Jadilah pemilih yang bukan sekadar memilih. Tapi jadilah yang berperan untuk menentukan siapa yang patut untuk jadi pemimpin. Berantas budaya politik uang," tegas Fritz.
 |
