• English
  • Bahasa Indonesia




Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan percepatan dalam  kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan Bawaslu harus mencapai target 100 persen dalam pengisian.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan perlunya melakukan evaluasi penanganan tindak pidana Pemilu 2024 guna mencari solusi atas berbagai kendala dari pengalaman yang ada.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis Sidang Bawaslu memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyampaikan evalusi hasil kerja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran Pemilu 2024 kepada Komisi II DPR RI.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Sidang Bawaslu melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor register 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024.

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Kamis, 1 Oktober 2020 - 17:16 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan meyakinkan dalam keadaan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, Bawaslu melakukan pengawasan elektoral dan non-elektoral seperti protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19. Untuk itu, dalam pelaksanaan pilkada kali ini, dirinya berharap bukan hanya menghasilkan pemilihan yang luber dan jurdil (langsung; umum; bebas; dan rahasia serta jujur dan adil), tetapi juga memastikan tetap sehat.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Kamis, 1 Oktober 2020 - 12:56 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mendorong KPU untuk membuat aturan guna memperbanyak peserta Pilkada Serentak 2020 untuk memasang iklan kampanye di televisi dan radio secara adil dan merata. Hal ini menurutnya solusi terhadap keterbatasan akses daring (dalam jaringan) khususnya daerah-daerah yang tak terjangkau internet.

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten
pada : Kamis, 1 Oktober 2020 - 12:45 WIB

Kendal, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kendal menemukan tujuh data terindikasi invalid sebab belum lahir namun masuk daftar pemilih sementara (DPS) yang ditetapkan KPU Kendal. Temuan tersebut didapatkan Bawaslu Kendal saat pencermatan administrasi dan pencermatan faktual.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Kendal Achmad Ghozali menjelaskan pengawasan DPS melalui pencermatan administrasi faktual dilakukan guna memastikan akurasi daftar pemilih.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Kamis, 1 Oktober 2020 - 12:11 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pasca penetapan pasangan calon (paslon) Pilkada Serentak 2020, Bawaslu telah meregister 59 permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan bakal paslon yang gagal lolos. Berdasarkan data hingga Selasa (29/9/2020) total permohonan penyelesaian sengketa mencapai 105 kasus.

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten
pada : Rabu, 30 September 2020 - 19:51 WIB

Polewali Mandar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Polewali Mandar (Polman) menemukan 34 data ganda hasil dari pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksananakan KPU Kabupaten Polewali Mandar, Selasa (29/09/2020). Kegandaan data itu berdasarkan data berbintang yang diterima dari KPU.

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten
pada : Rabu, 30 September 2020 - 19:30 WIB

Kajen, Badan Pengawas Pemilihan Umun-  Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo menyatakan Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan tengah pandemi Covid 19 terdapat dua misi penting yaitu soal keselamatan manusia dan menegakan kedaulatan negara.

Ditulis oleh : nurisman
pada : Rabu, 30 September 2020 - 11:41 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Melalui Kelompok Kerja (Pokja) Protokol Tata Cara Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pilkada 2020 yang berisi Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), TNI, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Kejaksaan dan Kepolisian akan memperkuat koordinasi pengawasan penegakkan hukum pelanggar protokol kesehatan.

Ditulis oleh : christina karti...
pada : Rabu, 30 September 2020 - 07:00 WIB

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro meminta jajarannya menggunakan anggaran untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas terkait dengan Pilkada 2020. Hal itu disampaikannya dalam Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahapan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 yang dihadiri Kepala Sekretariat dan Kepala Bagian Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia di Yogyakarta, Selasa (29/9/2020).

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Selasa, 29 September 2020 - 19:00 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menilai calon petahana dalam Pilkada Serentak 2020 sangat berpotensi menggerakan ASN melakukan pelanggaran netralitas. Sebab menurutnya petahana memiliki akses birokrasi di daerah yang dia pimpin.

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten
pada : Selasa, 29 September 2020 - 18:14 WIB

Rembang – Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan sebanyak 1.834 pemilih dalam daftar pemilih sementara (DPS) yang tidak memenuhi syarat (TMS). Data tersebut diperoleh jajaran Bawaslu Rembang saat melakukan pencermatan DPS pada 19 - 28 September 2020.

Terhadap temuan itu, Anggota Bawaslu Rembang M. Maftuhin menyebut akan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Rembang atas temuan dalam pencermatan DPS yang sudah diumumkan sebelumnya.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text