Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima izin prinsip formasi aparatur sipil negara (ASN) Bawaslu tahun 2024 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu, Totok Hariyono melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur untuk memonitoring kesiapan tim seleksi dalam pelaksanaan rekrutmen calon Anggota Bawaslu Jatim di sekretariat Tim Seleksi di Perkantoran SIER Lantai 2 Nomor 2-3 Jalan Rungkut Industri Raya Nomor 10 Surabaya, Senin (27/06/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyatakan penanganan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu harus ditegakkan melalui cara pandang menyeluruh. Baginya, konsep penanganan netralitas ASN tidak hanya dari kaca mata hukum kepemiluan, tapi juga bisa dimaknai dari sisi hukum administrasi pemerintah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan dalam menjalankan kewenangannya, Bawaslu bakal memaksimalkan fungsi pencegahan menghadapi Pemilu Serentak dan Pemilihan (Pemilihan Pemerintah Daerah) tahun 2024. Dia memberikan apresiasi kepada pemantau pemilu dan generasi muda yang mau aktif terlibat mengawasi jalannya prosesi pesta demokrasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan, revisi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS bertujuan untuk mengefisienkan waktu dan mengefektifkan anggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta Divisi Penyelesaian Sengketa harus menjadi bagian yang paling siap saat dimulainya tahapan Pemilu 2024, terutama dalam tahapan pendaftaran partai politik (parpol).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu akan melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap seluruh jajarannya agar melek teknologi informasi. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebutkan, hal tersebut guna menunjang kerja pengawasan dari Bawaslu untuk menyiapkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menghadapi Pemilu Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengatakan Bawaslu sebaiknya segera memiliki daftar informasi publik (DIP) kepemiluan sebagai panduan Bawaslu untuk melayani informasi pada masa tahapan Pemilu. Dia menilai hal ini penting untuk memaksimalkan kerja Bawaslu.
Puadi menambahkan DIP Kepemiluan dapat membantu Bawaslu baik Pusat, Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencegah dan mengantisipasi sengketa informasi yang kemungkinan bisa terjadi.