• English
  • Bahasa Indonesia
Jakarta, Badan pengawas Pemilihan Umum – Jelang penetapan pasangan calon (paslon) Pilkada 2020 pada 23 September, Bawaslu melakukan koordinasi dengan Kepolisian.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengajak Polri untuk bersinergi dan menyolidkan barisan dalam mengantisipasi kerawanan Pilkada 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menilai penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas menjadi syarat utama dalam penindakan pelanggar protokol kesehatan selama masa tahapan Pilkada Serentak 2020.
 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu kembali memutakhirkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 dengan menyoroti tahapan kampanye terutama saat pandemik covid-19 masih berlangsung.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu kembali memutakhirkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 dengan menyoroti tahapan kampanye di masa pandemik covid-19. Hasil penelitian Bawaslu menyebutkan, pandemik covid-19 berpotensi mengganggu pelaksanaan tahapan Pilkada 2020.

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten
pada : Selasa, 1 September 2020 - 20:34 WIB
Dilihat : 415 kali

Toraja Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penguatan Hukum terhadap Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020, Senin (1/9/2020). Dia meminta jajaran pengawas pilkada memahami peraturan yang ada.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Selasa, 1 September 2020 - 16:18 WIB
Dilihat : 745 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengungkapkan, terdapat beberapa kerawanan dalam tahap pencalonan Pilkada Serentak 2020. Bawaslu pun menurutnya melakukan pengawasan melekat dan menindaklanjuti menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditulis oleh : hendru
pada : Selasa, 1 September 2020 - 16:02 WIB
Dilihat : 495 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengatakan pelibatan anak kerap dilakukan pada masa kampanye. Menurutnya pelibatan anak di bawah umur tersebut memberikan dampak buruk terhadap pskoligis pada kegitan politik tersebut.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Selasa, 1 September 2020 - 15:24 WIB
Dilihat : 595 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memprediksi pemberian imbalan dalam proses pencalonan atau mahar politik bakal mewarnai Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, bakal pasangan calon (paslon) kerap harus menyerahkan imbalan kepada partai politik (parpol) untuk mendapatkan rekomendasi pencalonan.

Ditulis oleh : irwan
pada : Selasa, 1 September 2020 - 09:45 WIB
Dilihat : 758 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan meminta Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di daerah meningkatkan kerja sama yang erat dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020. Hal ini menurutnya guna mencapai satu pandangan terhadap kasus yang dihadapi.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Senin, 31 Agustus 2020 - 20:16 WIB
Dilihat : 792 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menilai permasalahan pemilu sejak awal reformasi hingga kini terasa sama. Ketika masa pemilu tiba, kehidupan berbangsa jadi penuh potensi bahaya. Sehingga taruhannya adalah kualitas demokrasi itu sendiri.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Senin, 31 Agustus 2020 - 15:53 WIB
Dilihat : 662 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan tantangan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang menjadi tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) di masa pandemik. Pertama partisipasi masyarakat untuk melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran pidana diprediksi akan rendah akibat pandemik covid-19.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Senin, 31 Agustus 2020 - 13:01 WIB
Dilihat : 1,401 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan 15 dugaan pelanggaran tindak pidana Pilkada Serentak 2020 sampai 28 Agustus 2020. Dugaan pelanggaran tindak pidana ini ditemukan hingga tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) tahapan.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Senin, 31 Agustus 2020 - 11:45 WIB
Dilihat : 300 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) Pilkada 2020 sudah usai, namun Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyampaikan ternyata banyak rumah tidak mau didata. Bahkan dirinya mengungkapkan terdapat 5.000 rumah di Kabupaten Klaten belum berstiker.

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten
pada : Senin, 31 Agustus 2020 - 10:20 WIB
Dilihat : 241 kali

Malino, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Republik Indonesia (RI) Fritz Edward Siregar mengapresiasi peluncuran meme dalam menyosialisasikan produk hukum kepemiluan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gowa di Malino, Minggu (30/8/2020) malam.

"Ini lebih dari apa yang kita harapkan," ungkap Fritz yang juga Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi Bawaslu RI ini.

Halaman

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ProvinsiSulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:
 

PENGUMUMAN PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN DAN REVISI JADWAL SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: K26-30/V 141-2/99, tanggal 3 Oktober 2018 perihal Perpanjangan Jadwal Pendaftaran CPNS Tahun 2018, menyampaikan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia, Perpanjangan Masa Pendaftaran dan Revisi Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

File Pendukung: 

Penjadwalan Verifikasi Tingkat atau Jenis Disabilitas

(RALAT) PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia lulusan Sarjana Strata 1 (S-1) / Diploma IV (D-IV) dan Diploma III (DIII) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018. 
 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI
Nomor: 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI BALI DAN PROVINSI PENAMBAHAN TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali dan Provinsi Penambahan Terpilih Masa Jabatan
2018-2023 Nomor 0504/K.BAWASLU/HK.01.00/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dan atas
kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan

Pengumuman Wilayah 2 Sumatera Selatan

Pengumuman Wilayah 1 Sumatera Selatan

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 17 September 2020 WIB
Tempat :
Daring Komisi Nasional Hak Asasi <Manusia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Daring CNN Indonesia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Lantai 4 Bawaslu

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text