• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan UU Nomor 10 Tahun 2016 harus direvisi sebelum pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 dimulai.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu terus berupaya menyempurnakan kinerja Sentra Penegakkan Hukum Terpada (Gakkumdu) dalam melakukan penanganan tindak pidana pemilu. Sebab, kinerja Sentra Gakkumdu pada Pemilu 2019 masih menemui berbagai hambatan.

Humbang Hasundutan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan apresiasi atas transparansi proses penghitungan surat suara ulang (PSSU) di Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Rabu (21/08/2019

Badung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, penegakan hukum pemilu menjadi indikator penting menjamin kualitas demokrasi. Namun menurutnya, masih ada beberapa permasalahan dan kendala dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Majelis Sidang Bawaslu memutuskan, menerima dan menindaklanjuti laporan terkait pengabaian putusan Bawaslu di Kota Jayapura, Papua.

Ditulis oleh : christina karti...
pada : Rabu, 14 Agustus 2019 - 13:27 WIB
Dilihat : 323 kali

Sentul, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, setiap daerah pasti punya kekayaan khazanah dalam proses pengawasan, pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa dengan pengalaman-pengalaman berbeda. Oleh karena itu, dia meminta hasil kerja tersebut tidak hanya dikodifikasi, dikumpulkan, dan dipilah, tetapi juga harus dituliskan dalam bentuk laporan.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Senin, 12 Agustus 2019 - 19:25 WIB
Dilihat : 287 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meluruskan tuduhan yang mengatakan Bawaslu telah melampaui kewenangannya dalam melakukan intervensi terkait putusan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bagja merunut penanganan pelanggaran administrasi pemilihan legislatif (pileg) tahun 2019. Menurutnya, yang dilakukan Bawaslu sudah sesuai aturan.

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Senin, 12 Agustus 2019 - 16:36 WIB
Dilihat : 454 kali

Trenggalek, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar melakukan kunjungan pengawasan atas penghitungan suara ulang untuk empat TPS di Kecamatan Trenggalek, Jawa Timur, Senin (12/8/2019). Dia pun meminta jajaran Bawaslu Trenggalek dan Bawaslu Jawa Timur (Jatim) melakukan pengawasan secara ketat agar KPU Trenggalek melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76-03-14 yang dibacakan pada 7 Agustus 2019 secara adil.

Ditulis oleh : Andrian Habibi
pada : Senin, 12 Agustus 2019 - 14:33 WIB
Dilihat : 424 kali

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin Bawaslu menganjurkan KPU melakukan evaluasi KPU tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan penghitungan suara ulang. Hal tersebut menurutnya agar tak terjebak opini publik adanya kecurangan di tingkat TPS.

"Kita serahkan ke KPU. Apakah ada masalah teknis atau sumber daya manusia yang berhubungan dengan penghitungan suara ulang ini," katanya di Kantor KPU Surabaya, Senin (12/8/2019).

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Sabtu, 10 Agustus 2019 - 10:47 WIB
Dilihat : 148 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Jawa Barat (Jabar) Yusuf Kurnia menyatakan kesiapan jajarannya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengawasi penyandingan data formulir C1 dengan formulir model C1-Plano untuk TPS-TPS di Desa Telagamurni, Cikarang Barat, Bekasi.

"Bawaslu akan melakukan pengawasan. Kita kerja lagi dan harus siap," tutur Yusuf di Gedung MK, Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Jumat, 9 Agustus 2019 - 19:01 WIB
Dilihat : 221 kali

Solok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kota Solok melakukan 'sistem jemput bola' dengan melakukan kunjungan ke kantor Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Solok, Kamis (8/8/2019) Kunjungan ini guna menyampaikan rencana kerja sama bidang keterbukaan informasi.

Rombongan dipimpin Ketua Bawaslu Solok Triati bersama dua Anggota Bawaslu Solok; Rafiqul Amin dan Budi Santosa. Hadir pula Koordinator Sekretariat Bawaslu Solok Agustin Melta.

Ditulis oleh : Andrian Habibi
pada : Jumat, 9 Agustus 2019 - 15:33 WIB
Dilihat : 133 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, hasil pengawasan Bawaslu berguna dalam pembuktian sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg). Beberapa putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan keterangan tertulis dan bukti-bukti dari Bawaslu.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Jumat, 9 Agustus 2019 - 09:50 WIB
Dilihat : 123 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan menolak belasan permohonan sengketa hasil pemilihan legislatif (pileg) dari dua provinsi, yakni Banten dan Maluku. Hal ini menjadi bukti keterangan Bawaslu amat berarti atau penting sebagai bahan pertimbangan para hakim MK.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Jumat, 9 Agustus 2019 - 08:35 WIB
Dilihat : 193 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan meminta seluruh Bawaslu kabupaten/kota membuat laporan hasil pengawasan Pemilu 2019 yang punya nilai akademis dan literasi. Hal tersebut menurutnya supaya bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan info kepemiluan di Indonesia.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Kamis, 8 Agustus 2019 - 21:46 WIB
Dilihat : 172 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum Fritz Edward Siregar menegaskan, akan melakukan judicial review UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada. Guna melancarkan rencana tersebut, Fritz bilang, akan memanfaatkan momentum.

Halaman

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0322/K.BAWASLU/HK.01.00/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas

File Pendukung: 

KETENTUAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI MASA JABATAN 2018-2023

Berikut ini ketentuan pendaftaran calon anggota Bawaslu Provinsi Masa Jabatan 2018-2023

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PENAMBAHAN DI 27 (DUA PULUH TUJUH) PROVINSI MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Pasal 124 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Provinsi pada setiap Provinsi” dan jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau (7) orang serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelur

File Pendukung: 

Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslih Aceh

Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan(Panwaslih) Aceh, maka Tim Seleksi Calon Anggota Panwaslih Aceh berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 0718.C/K.BAWASLU/HK.01.01/XII/2017 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslih Aceh.
 
Adapun ketentuan pendaftaran bisa dilihat pada dokumen berikut :
 

Pengumuman Calon Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Terpilih Masa Jabatan 2018 - 2023

File Pendukung: 

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 17 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Jumat, 14 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Kamis, 13 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H. Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Rabu, 12 Juni 2019 WIB
Tempat :
Geudng Bawaslu, Ruang sidang A dan B Jl. M.H Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Selasa, 11 Juni 2019 WIB
Tempat :
LAP 02/LP/PL/ADM.RI/V/2019 AGENDA : PEMBACAAN LAPORAN PELAPORAN, JAWABAN TERLAPOR DAN PEMERIKSAAN SAKSI

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text