Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan akan ada 296 laporan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif (PHPU Pileg) calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024.
Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu La Bayoni menyampaikan tiga hal dalam penutupan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024. Tiga hal tersebut agar tercapai konsep penanganan pelanggaran secara efektif menyonsong Pemilu 2024.
"Ada tiga hal yang diputuskan dalam rakernis kali ini," ujar La Bayoni, Rabu (18/5/2022).
Maluku, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu perkenalkan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) versi 3.0 versi terbaru dari aplikasi online berbasis website. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data & Informasi Bawaslu Puadi mengatakan, aplikasi tersebut dibuat untuk memudahkan peserta pemilu dalam pendaftaran dan proses sengketa hingga mengetahui putusannya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu sangat terbuka jika ada partai politik yang ingin melakukan konsultasi pencegahan politik uang. Hal tersebut menurutnya guna menutup jalan politik uang dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi berharap adanya penanganan pelanggaran pemilu yang dapat berorientasi keadilan restoratif. Dia mengatakan langkah tersebut sebagai arah baru kebijakan di era kepemimpinan Bawaslu yang baru.
"Arah kebijakan Bawaslu ke depan itu harus berorientasi pada keadilan restoratif dan tidak melulu keadilan berbasis punishment (penghukuman)," ujar Puadi saat membuka Rakernis Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024, Selasa (17/5/2022).
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Selama tiga hari, 17-20 Mei 2022, sebanyak 415 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu Tahun Anggaran 2021 melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Gunung Salak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi adanya Sekolah Pengawas Pemilu (SPP) pertama yang disenggarakan oleh Bawaslu Kalimantan Barat (Kalbar). Menurutnya, kehadiran SPP menjadi langkah awal untuk meningkatkan kapasitas jajaran pengawas pemilu dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar pertemuan bertajuk “Bawaslu Mendengar” yang mengundang berbagai lembaga pemangku kepentingan pemilu dan pengawasan pemilu, Minggu (15/5/2022). Masukan dari berbagai pihak dalam pertemuan tersebut, dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas kinerja kelembagaan Bawaslu.