• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan UU Nomor 10 Tahun 2016 harus direvisi sebelum pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 dimulai.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu terus berupaya menyempurnakan kinerja Sentra Penegakkan Hukum Terpada (Gakkumdu) dalam melakukan penanganan tindak pidana pemilu. Sebab, kinerja Sentra Gakkumdu pada Pemilu 2019 masih menemui berbagai hambatan.

Humbang Hasundutan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan apresiasi atas transparansi proses penghitungan surat suara ulang (PSSU) di Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Rabu (21/08/2019

Badung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, penegakan hukum pemilu menjadi indikator penting menjamin kualitas demokrasi. Namun menurutnya, masih ada beberapa permasalahan dan kendala dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Majelis Sidang Bawaslu memutuskan, menerima dan menindaklanjuti laporan terkait pengabaian putusan Bawaslu di Kota Jayapura, Papua.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Selasa, 20 Agustus 2019 - 16:36 WIB
Dilihat : 217 kali

Purwokerto, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, mahasiswa bisa menjadi pelopor gerakan anti politik uang dalam setiap gelaran pemilu. Hal ini menurutnya penting agar bisa menekan gerakan politik uang yang merusak tatanan demokrasi di Indonesia sekaligus akar masalah korupsi para pejabat negara yang belum bisa dihentikan.

Ditulis oleh : irwan
pada : Selasa, 20 Agustus 2019 - 16:10 WIB
Dilihat : 373 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menggelar pertemuan dengan Jaksa Agung HM Prasetyo, Ketua Bawaslu Abhan memberikan apresiasi sekaligus menegaskan perlunya evaluasi terhadap Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) atas kinerja dalam menegakkan pidana Pemilu 2019.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Selasa, 20 Agustus 2019 - 13:07 WIB
Dilihat : 341 kali

Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan penegakan pelanggaran Pemilu 2019 oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dapat menjadi sesuatu yang bisa dipelajari negara lain di dunia. Sebab tidak hanya langkah penindakan, Bawaslu juga melakukan langkah pencegahan.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Selasa, 20 Agustus 2019 - 11:39 WIB
Dilihat : 437 kali

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menanggapi kasus kerusuhan di Manokwari, Papua Barat. Dia mengingat seluruh Bawaslu di jajaran tingkat provinsi, kabupaten, dan Kota harus satu sikap dalam menjaga menjaga persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Selasa, 20 Agustus 2019 - 10:35 WIB
Dilihat : 346 kali

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Yogyakarta, Senin (19/8/2019) malam, Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan pentingnya evaluasi. Menurutnya, kebersamaan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam Gakkumdu yang berjalan hampir dua tahun masih banyak menghadapi hambatan.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Selasa, 20 Agustus 2019 - 09:32 WIB
Dilihat : 374 kali

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta kesuksesan Pemilu 2019 dapat terulang kembali saat gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020. Hal ini dia sampaikan saat membuka kegiatan Rakor Evaluasi Tugas dan Fungsi Divisi Hukum Serta Pelaksanaan PHPU dalam Pemilu 2019 Gelombang I di Bogor, Senin (19/08/2019).

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Senin, 19 Agustus 2019 - 19:29 WIB
Dilihat : 209 kali

Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi Syaiful Bachri memastikan, penyandingan data formulir C1 dengan C1-Plano perolehan suara pemilihan legislative (pileg) daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bekasi II di Desa Telaga Murni sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ditulis oleh : irwan
pada : Senin, 19 Agustus 2019 - 16:09 WIB
Dilihat : 432 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengharapkan, semua Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) organik Bawaslu angkatan III menjadi CPNS yang unggul, kreatif, cerdas, dan berkarakter. Hal ini dikatakannya di hadapan 39 CPNS Bawaslu yang mengikuti pelatihan dasar pengembangan kader Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Senin (19/8/2019).

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Senin, 19 Agustus 2019 - 11:31 WIB
Dilihat : 219 kali

Sigi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo yang melakukan kunjungan pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) di Desa Bolobia, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) harus melewati jalan terjal, berliku, dan curam. Butuh usaha ekstra menjangkau lokasi PSU hasil putusan sidang sengketa hasil pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konsitusi tersebut.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Senin, 19 Agustus 2019 - 06:25 WIB
Dilihat : 618 kali

Banyumas, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tahun depan, hanya 270 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada). Ketua Bawaslu Abhan pun meminta jajaran Bawaslu di daerah yang tak menggelar pilkada tetap aktif memberikan pendidikan pengawasan pemilu.

Baca juga: Tindaklanjuti Putusan MK, Dewi Awasi Politik Uang PSU di Sigi

Halaman

LAPORAN PERIODIK POSKO PENGADUAN HAK PILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Berdasarkan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tingkat nasional pada 16 September 2018, diputuskan bahwa akan dilakukan penyempurnan oleh KPU berdasarkan masukan/tanggapan dari Bawaslu dan peserta Pemilu selama 60 hari sejak ditetapkan (hingga 16 november 2018).

File Pendukung: 

Surat Imbauan Netralitas ASN

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ProvinsiSulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:
 

PENGUMUMAN PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN DAN REVISI JADWAL SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: K26-30/V 141-2/99, tanggal 3 Oktober 2018 perihal Perpanjangan Jadwal Pendaftaran CPNS Tahun 2018, menyampaikan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia, Perpanjangan Masa Pendaftaran dan Revisi Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

File Pendukung: 

Penjadwalan Verifikasi Tingkat atau Jenis Disabilitas

(RALAT) PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia lulusan Sarjana Strata 1 (S-1) / Diploma IV (D-IV) dan Diploma III (DIII) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018. 
 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI
Nomor: 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI BALI DAN PROVINSI PENAMBAHAN TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali dan Provinsi Penambahan Terpilih Masa Jabatan
2018-2023 Nomor 0504/K.BAWASLU/HK.01.00/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dan atas
kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 17 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Jumat, 14 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Kamis, 13 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H. Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Rabu, 12 Juni 2019 WIB
Tempat :
Geudng Bawaslu, Ruang sidang A dan B Jl. M.H Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Selasa, 11 Juni 2019 WIB
Tempat :
LAP 02/LP/PL/ADM.RI/V/2019 AGENDA : PEMBACAAN LAPORAN PELAPORAN, JAWABAN TERLAPOR DAN PEMERIKSAAN SAKSI

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text