• English
  • Bahasa Indonesia
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu telah rampung menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020. Penyusunan IKP dilakukan pada 9 provinsi dan 260 kabupaten/kota yang menggelar pilkada.

Merauke, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan data motif pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Lubuklinggau, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo mengimbau Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk jeli terhadap berbagai bentuk baru dari pelanggaran yang mungkin akan muncul dalam Pilkada 2020.

Natuna, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja memastikan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dapat digunakan oleh partai politik, bakal calon, pasangan calon, dan masyarakat di kabupaten Natuna serta daerah lain yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengajak jemaat Gereja Masehi Injili di Manado (GMIM) untuk sama-sama mengawal dan menyukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di Sulawesi Utara, khususnya di Manado.

Ditulis oleh : irwan
pada : Kamis, 13 Februari 2020 - 07:49 WIB
Dilihat : 547 kali

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro berkeyakinan Bawaslu mampu mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kelima tahun anggaran 2019 terkait tata kelola laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ditulis oleh : anastasia ratri
pada : Rabu, 12 Februari 2020 - 08:46 WIB
Dilihat : 105 kali

Denpasar, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengungkapkan, Bawaslu sedang merumuskan pelatihan deteksi dini dalam mencegah pelanggaran pilkada maupun pemilu. Pencegahan mahar politik menurutnya perlu dilakukan dengan dibantu masyarakat yang pula bisa melaporkan pelanggaran menggunakan aplikasi Gowaslu.

Afif menegaskan, ada tiga titik krusial yang tidak terpisahkan, yaitu: calon, penyelenggara, dan masyarakat.

Ditulis oleh : Muhtar
pada : Selasa, 11 Februari 2020 - 21:22 WIB
Dilihat : 4,247 kali

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menegaskan, kepala daerah petahana tidak bisa melakukan mutasi penggantian pejabat daerah dalam masa Pilkada 2020 sebelum mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Menurutnya, saat ini hanya bisa mengisi jabatan yang kosong, bila tidak maka akan ada sanksi menanti.

Ditulis oleh : nurisman
pada : Selasa, 11 Februari 2020 - 13:27 WIB
Dilihat : 788 kali

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta penyelesaian sengketa Pilkada Serentak 2020 memaksimalkani teknologi informasi dan cara mediasi menghasilkan mufakat. Penggunaan aplikasi SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa) menurutnya dapat menambah kepercayaan publik.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Senin, 10 Februari 2020 - 20:47 WIB
Dilihat : 858 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro menegaskan akan menaikkan standar kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan sekretariat Bawaslu, agar tidak membebani organisasi. Hal ini diutarakannya usai melantik 27 pejabat administrator di Jakarta hari ini.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Senin, 10 Februari 2020 - 16:09 WIB
Dilihat : 615 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Mahkamah Agung (MA) Supandi menegaskan, hanya empat jenis perkara pilkada atau pemilu yang diterima dan ditangani oleh MA. Selain itu menurutnya diselesaikan Bawaslu.Hal tersebut disampaikannya saat menggelar audiensi bersama Bawaslu di Ruang Pleno MA, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Senin, 10 Februari 2020 - 15:06 WIB
Dilihat : 1,036 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro menegaskan, tidak akan memberi kompensasi jika ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjerat persoalan netralitas. Hal tersebut dia katakan saat pelantikan dan pengambilan sumah calon PNS menjadi PNS Bawaslu angkatan ketiga tahun ajaran 2018.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Senin, 10 Februari 2020 - 13:29 WIB
Dilihat : 814 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melantik sebanyak 263 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Bawaslu dari seluruh provinsi se Indonesia. Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik sekaligus mengambil sumpah atau janji para abdi negara yang berasal dari formasi CPNS tahun 2018 atau angkatan ketiga.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Minggu, 9 Februari 2020 - 08:31 WIB
Dilihat : 3,146 kali

Poso, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan jajaran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah untuk mengenal peraturan dengan mendapatkan pelatihan berjenjang. Hal ini menurutnya agar Panwascam bisa mengerjakan tugas sesuai koridor dan menjaga integritas dalam mengawasi Pilkada Serentak 2020.

Ditulis oleh : christina karti...
pada : Minggu, 9 Februari 2020 - 07:05 WIB
Dilihat : 1,417 kali

Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu sudah siap memasuki era baru pengawasan pemilu. Secara teknis, Bawaslu sudah menyiapkan berbagai aplikasi yang memudahkan kerja-kerja organisasi sekretariat, pengawasan, pelaporan, pemauntauan, penindakan, dan penyelesaian sengketa.

Halaman

PENGUMUMAN JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN TES SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)   CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018 GELOMBANG II 

Berdasarkan  pengumuman  Nomor:  1084/BAWASLU/B.ADM/KP.01.00/X/2018  tanggal  2  Desember  2018 tentang Hasil Tes Seleksi Kompetensi Dasar  (SKD) CPNS Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  Tahun Anggaran 2018, bersama ini diumumkan hal‑hal sebagai berikut:

PENGUMUMAN JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN TES SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018 GELOMBANG I   

Berdasarkan  pengumuman  Nomor:  1084/BAWASLU/B.ADM/KP.01.00/XII/2018  tanggal  2  Desember 2018  tentang  Hasil  Tes  Seleksi  Kompetensi  Dasar  (SKD)  CPNS  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu) Tahun Anggaran 2018, bersama ini diumumkan hal‑hal sebagai berikut: 

PENGUMUMAN HASIL TES SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 Nomor : K2630/D4062/XII/18.01 tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

PENGUMUMAN TENTANG JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN TES SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018

PENGUMUMAN TENTANG PERUBAHAN PENGUMUMAN NOMOR 1019/BAWASLU/B.ADM/KP.01.00/X/2018

Sehubungan dengan hasil rapat Tim Pelaksana Seleksi CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2018, perlu
dilaksanakan verifikasi ulang terhadap berkas pelamar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Berdasarkan hasil verifikasi ulang terhadap berkas pelamar yang telah diunggah pada laman https://sscn.bkn.go.id, Tim Pelaksana Seleksi CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2018 menetapkan hal-hal sebagai berikut:

LAPORAN PERIODIK POSKO PENGADUAN HAK PILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Berdasarkan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tingkat nasional pada 16 September 2018, diputuskan bahwa akan dilakukan penyempurnan oleh KPU berdasarkan masukan/tanggapan dari Bawaslu dan peserta Pemilu selama 60 hari sejak ditetapkan (hingga 16 november 2018).

File Pendukung: 

Surat Imbauan Netralitas ASN

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ProvinsiSulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:
 

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text