• English
  • Bahasa Indonesia

Parapat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin meminta kepada Bawaslu daerah yang mengawasi Pilkada Serentak 2020 harus membentuk satuan tugas (satgas) anti politik uang.

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Keberadaan lembaga peradilan khusus pemilu menurut Anggota Bawaslu Rahmat Bagja sudah saatnya dipromosikan.

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan, menjadi mediator perkara sengketa Pilkada Serentak 2020 akan datang harus mengedepankan etika. Menurutnya, harus bisa adil dengan memperlakukan seluruh pihak secara sama.

Jember, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mendorong aktor-aktor pemilu seperti KPU, Bawaslu, DKPP, penggiat pemilu, dan pemantau guna mempersiapkan potret desain Pilkada 2020. Tujuannya, untuk menyeimbangkan kualitas yang sama dari kebutuhan masing-masing.

Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Nasional Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Ratna Dewi Pettalolo meminta para personel Gakkumdu Papua mendiskusikan sekaligus mengevaluasi kinerja penanganan pelanggaran pidana Pemilu 2019.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 14 Maret 2014 - 04:17 WIB
Dilihat : 961 kali

Jakarta, Bawaslu -  Sekretariat Jenderal Bawaslu (Setjen) mengadakan penyusunan pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Setjen Bawaslu RI. Acara yang bertempat di hotel Lorin Circuit Sentul Bogor ini, diselenggarakan dalam rangka memperkuat komitmen Bawaslu untuk mencegah korupsi khususnya gratifikasi.

Acara dibuka langsung oleh Kepala Biro H2PI, Jajang Abdullah dan dihadiri oleh Kabag, Kasubbag dan pegawai di Lingkungan H2PI. Dalam sambutannya Jajang mengatakan, bahwa acara ini merupakan tindak lanjut MoU dari komitmen Bawaslu dengan KPK, sehingga Bawaslu perlu menyusun pedomannya terkait dengan pengendalian gratifikasi.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 14 Maret 2014 - 02:59 WIB
Dilihat : 918 kali

Gerakan Sejuta Relawan adalah embrio dari Gerakan Sejuta Moral Bangsa Indonesia yang ingin melihat bangsa ini melakukan perubahan kearah yang lebih baik melalui hajatan demokrasi pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di Tahun 2014 ini.

Pernyataan ini ditegaskan Pimpinan Bawaslu Nasrullah Rabu 12 maret 2014 di ruang kerjanya saat menerima audiensi dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama PP IPP NU Faridha Farichah didampingi Sekretaris PP IPPNU Wilda.

Komisioner  Bawaslu Nasrullah mengingatkan kembali bahwa Pemilu adalah milik rakyat Indonesia seutuhnya yang harus didukung dan diawasi dan dikawal  oleh rakyat itu sendiri ibarat menjaga tubuh dirinya sendiri. Sehingga bagi rakyat apa pun yang mengganggu dan menciderai perhelatan hajatan demokrasi harus ditindak.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 11 Maret 2014 - 15:46 WIB
Dilihat : 984 kali

Jakarta, Bawaslu - Keseriusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan pengawasan terhadap dana kampanye peserta Pemilu 2014 ditunjukkan dengan membentuk gugus tugas (task force). Nantinya, gugus tugas ini mempermudah koordinasi dalam melakukan penanganan terhadap kasus dugaan pelanggaran dana kampanye.

“Dalam beberapa hari ini, Bawaslu bersama PPATK perlu melakukan pertemuan intensif untuk segera membuat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan membentuk gugus tugas untuk hal yang lebih teknis,” kata Pimpinan Bawaslu, Nasrullah saat menghadiri undangan PPATK dalam rencana implementasi kerjasama kedua lembaga tersebut, di Jakarta, Selasa (11/3).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 11 Maret 2014 - 12:51 WIB
Dilihat : 909 kali

Jakarta, Bawaslu - Berdasarkan laporan yang diterima Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terjadi peningkatan dana bantuan sosial dan dana hibah yang disalurkan ke berbagai pihak menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan APBD itu meningkat sebesar 125 persen.

“Grafiknya selalu meningkat satu tahun sebelum Pemilu atau Pemilu Kada. Biasanya, gejala ini muncul pada saat incumbent kembali ikut mencalonkan diri,” kata Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso ketika melakukan pertemuan dengan Pimpinan Bawaslu, Nasrullah dalam pembahasan kerjasama antara PPATK dengan Bawaslu di Jakarta, Selasa (11/3).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 7 Maret 2014 - 10:10 WIB
Dilihat : 1,862 kali

Jakarta, Bawaslu - Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu (Sekjen Bawaslu), Gunawan Suswantoro melantik sekaligus mengambil sumpah dan janji pejabat struktural Eselon III dan Eselon IV di jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu. Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat tersebut berlangsung di Gedung Bawaslu, Jl. M. H. Thamrin Jakarta, Jumat (7/3).

Pejabat struktural yang dilantik dan diambil sumpahnya saat itu masig-masing Ramdani, SH (Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Aceh), Drs. Laode Saefuddin, M.Si (Kasubbag Data dan Informasi pada Bagian Perencanaan dan Anggaran Biro Administrasi Bawaslu), AKP Joko Sutriono, SH (Kasubbag Protokol pada Bagian Umum Biro Administrasi Bawaslu), AKP Edy Supriyanto SH (Kasubbag Analisis Potensi Pelanggaran Wilayah 2 pada Bagian Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal/H2PI Bawaslu),

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 7 Maret 2014 - 06:12 WIB
Dilihat : 952 kali

Jakarta, Bawaslu - Kesepakatan empat lembaga negara yaitu Bawaslu, KPU, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang kepatuhan ketentuan pelaksanaan kampanye melalui media penyiaran, rupanya tidak diindahkan partai politik (parpol). Padahal, SKB tersebut sudah ditandatangani petinggi empat lembaga negara itu di Gedung Bawaslu, Jl. M. H. Thamrin Jakarta, Jumat sore, seminggu yang lalu.

Ketika melakukan sosialisasi bersama terkait SKB penghentian iklan kampanye parpol di media elektronik pada Kamis (7/3) di Gedung KPI, Jakarta, Ketua Bawaslu, Muhammad mengultimatum parpol yang tidak mengindahkan Kesepakatan tersebut. SKB yang memuat sembilan poin itu untuk menghentikan iklan kampanye parpol di media elektronik. Batas waktu yang diperbolehkan untuk beriklan yaitu tanggal 16 Maret sampai 5 April 2014.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 6 Maret 2014 - 07:52 WIB
Dilihat : 1,011 kali

Jakarta, Bawaslu - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh tentang Peningkatan Partisipasi Aktif Pelajar dan Mahasiswa dalam Pengawasan Pemilu 2014. Penandatanganan MoU itu berlangsung di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis pagi (6/3).

MoU yang memuat 7 pasal itu merupakan tindak lanjut dari sejumlah pertemuan Pimpinan Bawaslu dengan Mendikbud sejak akhir 2013. Dalam rangkaian pertemuan itu digagas pentingnya pemilih pemula dari kalangan pelajar dan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 3 Maret 2014 - 05:56 WIB
Dilihat : 1,017 kali

Yogyakarta, Bawaslu – Meskipun pemerintah tidak memproses lagi usulan untuk membiayai Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), namun Bawaslu tetap berusaha memperkuat struktur PPL dengan mengajukan tambahan 2 orang PPL. Dengan demikian, 3 orang PPL yang ada di setiap desa/kelurahan saat ini, nantinya akan bertambah menjadi 5 orang.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 3 Maret 2014 - 02:26 WIB
Dilihat : 1,025 kali

Yogyakarta, Bawaslu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya diminta untuk bertindak tegas terhadap peserta Pemilu dan caleg yang nakal dan terus membandel. Bahkan, pengawas Pemilu harus berani memberikan rekomendasi atas pelanggaran dan adanya sanksi yang berat terhadap pelakunya.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Sabtu, 1 Maret 2014 - 01:13 WIB
Dilihat : 1,033 kali

Jakarta, Bawaslu – Setelah mendapat dukungan dari Komisi I DPR terkait penertiban iklan kampanye di media elektronik, empat lembaga negara yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) akhirnya menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang kepatuhan ketentuan pelaksanaan kampanye melalui media penyiaran.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Jumat, 22 November 2019 WIB
To event remaining 30 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 21 November 2019 WIB
To event remaining 29 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Rabu, 20 November 2019 WIB
To event remaining 28 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 15 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 14 November 2019 WIB
To event remaining 22 days
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text