• English
  • Bahasa Indonesia




Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan percepatan dalam  kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan Bawaslu harus mencapai target 100 persen dalam pengisian.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan perlunya melakukan evaluasi penanganan tindak pidana Pemilu 2024 guna mencari solusi atas berbagai kendala dari pengalaman yang ada.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis Sidang Bawaslu memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyampaikan evalusi hasil kerja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran Pemilu 2024 kepada Komisi II DPR RI.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Sidang Bawaslu melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor register 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024.

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Selasa, 12 April 2016 - 14:48 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ada yang berbeda dari perayaan ulang tahun Bawaslu pada tahun ini. Jika biasanya perayaan ulang tahun berbentuk perayaan seremonial, di perayaan ulang tahun kedelapan ini, Bawaslu justru menghadirkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta. Bertempat di lapangan kantor Bawaslu, Selasa (12/4), para pejabat struktural beserta seluruh pegawai Bawaslu RI menjalani tes urin bebas narkoba.

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Selasa, 12 April 2016 - 13:54 WIB

Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro mengatakan pengawasan partisipatif merupakan dorongan dari masyarakat untuk menguatkan kualitas berdemokrasi di Indonesia. Menurutnya semakin tinggi partisipasi publik dalam peristiwa politik, maka akan semakin ideal kualitas pemilu di Indonesia.

 

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Senin, 11 April 2016 - 21:00 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan dalam hal menyelesaikan sengketa Pemilu, namun fungsi dan kedudukan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa ini masih tidak jelas. Hal tersebut dikatakan Bambang Eka, konsultan International Foundation For Electoral System (IFFES) sekaligus juga merupakan Ketua Bawaslu RI periode 2011-2012.

Ditulis oleh : mzaint
pada : Senin, 11 April 2016 - 08:02 WIB

Ponorogo, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah mengungkapkan bahwa sikap oportunis, pragmatis, dan transaksional dari partai politik dalam melakukan proses seleksi calon kepala daerah ditingkat internal, berpotensi menelurkan calon dengan kualitas, intelektualitas, dan moralitas yang rendah.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Jumat, 8 April 2016 - 19:32 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin melakukan kunjungan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) dalam rangka konsultasi terkait pembentukan pengawas pemilu kabupaten/kota menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahap II yang dijadwalkan 15 Februari 2017, di Jakarta, Jum’at (8/4).

Ditulis oleh : falcao
pada : Kamis, 7 April 2016 - 20:22 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahap II pada 15 Februari Tahun 2017 di 101 daerah, salah satunya di Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah yang akan melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Rabu, 6 April 2016 - 10:57 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sejumlah inovasi dan aplikasi, baik yang diperintahkan atau telah menjadi kebijakan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, atau yang sifatnya telah menjadi mengaturan dari Sekretariat Jenderal Bawaslu RI tujuannya sama dengan salah satu asas Pemilu, yaitu mengefisienkan pekerjaan.

 

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Rabu, 6 April 2016 - 10:22 WIB

Koran Sindo, Jakarta - Pilkada serentak 2017 diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp2,97 triliun.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Rabu, 6 April 2016 - 10:06 WIB

beritaempat.com, Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono menepis anggapan yang menyebut bahwa pemerintah daerah tidak serius dalam menganggarkan anggaran untuk pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015. Menurutnya, Pilkada tahun 2015 lalu sudah berjalan baik dan efektif, ditambah adanya dukungan yang maksimal dari pemerintah di masing-masing daerah.

Ditulis oleh : Muhtar
pada : Selasa, 5 April 2016 - 22:39 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, tugas pengawas pemilu adalah untuk memastikan proses adminitrasi berjalan dengan baik. Sementara KPU memiliki kewajiban untuk menjalankan sebagaimana asas-asas pemilu dimana salah satunya adalah menjalankan rekomendasi pengawas pemilu. 

 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text