Webmail
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu meluncurkan dana kerahiman saat Hut ke-16 Bawaslu. Tidak hanya itu, Bawaslu juga memberikan santunan bagi pengawas pemilu yang gugur dalam tugas.
Medan, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu dengan DPR Aceh dan Pemerintah Aceh sepakati rancangan peraturan Bawaslu tentang tata kerja dan pola hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Aceh, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Pengawas TPS dalam Penyelenggaraan Pilgub, Pilbub dan Pilwako di Aceh. Pembahasan rancangan Perbawaslu tersebut berlangsung cukup alot di Hotel Grand Angkasa, Medan, Selasa (3/5)
Lampung, Badan Pengawas Pemilu - Tim Seleksi (Timsel) Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) lima kabupaten di Provinsi Lampung yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017, menggelar tes tertulis pada Sabtu, 30/4 di Gedung B Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung. Sebanyak 81 orang peserta yang telah dinyatakan lulus administrasi mengikuti pelaksanaan tes tertulis ini.
Bandung, Badan Pengawas Pemilu – Mengundang sejumlah Pimpinan Bawaslu Provinsi yang akan melaksanakan pemilihan pada 2017, Bawaslu menggelar Rapat Penyusunan Standar Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye pada Pilkada 2017 pada 28-30 April 2016 di Bandung, Jawa Barat. Penyusunan standar pengawasan didasari pada hasil evaluasi pengawasan Pilkada 2015 serta perkembangan dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslul RI, Muhammad mengatakan, pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan amanah yang diberikan harus dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dikeluarkannya Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara untuk pengelolaan APBN rutin dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang mekanisme pengelolaan Hibah Langsung untuk pertan
FUNGSI dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu diusulkan akan diperkuat dalam revisi Undang-Undang 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemerintah dan DPR pada prinsipnya sepakat memberikan perluasan kewenangan kepada Bawaslu sehingga dapat mengadili dan memberikan sanksi apabila terjadi bentuk pelanggaran pemilu.
DIREKTUR Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengakui perlu adanya penguatan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yakni bisa menjatuhkan sanksi administratif. Dengan begitu, kata dia, penegakkan hukum terkait sanksi administratif tidak akan berlarut-larut.
Jakarta, Beritaempat – Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pemerintah mengusulkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki wewenang untuk mengadili hingga mendiskualifikasi para pasangan calon (paslon) kepala daerah.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong Komisi Aparatur Sipil Negara mempertegas pemberian sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti tidak netral dalam pilkada. "Kalau ingin betul-betul memberikan efek jera, sanksinya harus tegas dan terbuka untuk umum," kata anggota Bawaslu Nasrullah dalam seminar nasional bertajuk Evaluasi Pilkada Serentak 2015, di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Sabtu (23/4).
JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu menilai positif penambahan kewenangan oleh Pemerintah dan DPR untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa, termasuk pelanggaran politik uang. Selain mempercepat proses penindakan, hal itu juga mencegah terjadinya pelanggaran.
 |
