• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu meluncurkan dana kerahiman saat Hut ke-16 Bawaslu. Tidak hanya itu, Bawaslu juga memberikan santunan bagi pengawas pemilu yang gugur dalam tugas.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memastikan jajaran pengawas pemilu untuk melakukan mitigasi pengawasan dalam tahapan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024. Mitigasi tersebut meliputi banyak hal, termasuk evaluasi kinerja pengawas ad hoc (sementara) dalam Pemilu Serentak 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menghadirkan satu ahli dan tujuh saksi dalam lanjutan Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan perlunya melakukan evaluasi dalam pengawasan dana kampanye.

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Kamis, 2 Februari 2017 - 08:36 WIB

Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu kembali menargetkan dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun anggaran 2016. Sebagaimana di tahun 2015, Bawaslu menerima predikat WTP setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Rabu, 1 Februari 2017 - 19:11 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Prof Muhammad menilai, aturan mengenai Pilkada sekarang ini sudah semakin baik. Namun ia berharap ke depannya, aturan mengenai seleksi calon yang akan menjadi peserta pemilihan dapat lebih dipertegas.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Rabu, 1 Februari 2017 - 14:53 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Mengantisipasi adanya pasangannya calon pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak  2017 terjadinya sengketa hasil ke Mahakamah Konstitusi karena merasa tidak puas atas hasil dari Pilkada nanti, Bawaslu RI melakukan pertemuan dengan Mahakamah Konstitusi.

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Selasa, 31 Januari 2017 - 12:50 WIB

Bawaslu Jawa Tengah - Tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2017  tanggal 15 Februari 2017 semakin dekat. Di Jawa Tengah ada 7 kabupaten/kota yang melakukan Pilkada 2017 terdiri Banjarnegara, Salatiga, Batang, Jepara, Pati, Cilacap dan Brebes. Dari 7 kabupaten kota tersebut terdiri dari 117 kecamatan, 1.731 desa/kelurahan  ada 13.834 jumlah TPS.  Dan dari jumlah tersebut 4.886 diantaranya termasuk TPS rawan.

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Selasa, 31 Januari 2017 - 06:53 WIB

Jakarta,  Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2017, Senin (30/1). Tujuh provinsi dinyatakan memiliki peringkat tertinggi pada wilayah kerawanan pemilu 2017.

 

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Sabtu, 28 Januari 2017 - 15:09 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kurang dari 20 hari lagi pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Kamis, 26 Januari 2017 - 18:40 WIB

Majene, Sulawesi Barat, Badan Pengawas Pemilu – Partisipasi masyarakat merupakan acuan terwujudnya Pemilu yang demokratis. Partisipasi masyarakat sangat penting karena Pemilu ini milik rakyat, bukan milik penyelenggara Pemilu ataupun pemerintah. Jika Pemilu itu merupakan bagian dari demokrasi maka kembalikan konteks penyelenggaran Pemilu itu kepada rakyat dengan menempatkan rakyat pada posisi yang berdaulat.

 

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Kamis, 26 Januari 2017 - 05:09 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu  – Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Prof Muhammad mengatakan, euforia Pilkada Serentak Jilid II ini seharusnya tidak hanya di Pilkada DKI Jakarta, tetapi juga di 100 daerah lainnya.Hal tersebut dikatakan Muhammad mengingat Pilkada DKI Jakarta yang selalu menjadi berita utama dalam pemberitaan media massa sehingga Pilkada DKI Jakarta terasa seperti Pemilu nasional yang menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia.

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Rabu, 25 Januari 2017 - 21:34 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI, Muhammad menegaskan siapapun pelaku politik uang pada Pilkada Serentak Tahun 2017 akan disanksi tegas. Memurutnya politik uang bukan lagi sekedar pelanggaran Pemilu, melainkan sudah tergolong kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Rabu, 25 Januari 2017 - 21:34 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI, Muhammad menegaskan siapapun pelaku politik uang pada Pilkada Serentak Tahun 2017 akan disanksi tegas. Memurutnya politik uang bukan lagi sekedar pelanggaran Pemilu, melainkan sudah tergolong kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text