Batam, Badan Pengawas Pemilu - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menurut hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu termasuk zona merah atau paling rawan. Tidak hanya itu, total biaya yang dihabiskan cukup fantastis yakni sekitar Rp 231 miliar.
"Kepri masuk zona merah, karena empat calon adalah incumbent (petahana) yang punya potensi memobilisasi aparatur sipil negara (ASN)," tutur Muhammad, Ketua Bawaslu saat membuka Rapat Stakeholders dalam rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota se-Provinsi Kepulauan Riau, di Batam, Kamis (26/11) pagi.
Menurut Muhammad, pada dasarnya ASN haruslah netral. Ia pun yakin, ASN di Kepri tidak akan mau dimobilisasi oleh pasangan calon untuk berpolitik praktis dalam Pilkada.
Soal biaya yang tinggi, menurut Muhammad, itu merupakan konsekuensi dari penyelenggaraan pilkada secara langsung yang kita pilih. Namun, ia yakin bahwa Pilkada langsung merupakan pilihan terbaik untuk perkembangan demokrasi kita.
"Saya sepakat jangan sampai uang 231 miliar rupiah sia-sia dikeluarkan. Kita semua harus kawal agar uang dari rakyat ini digunakan sebaik-baiknya untuk menghasilkan pemimpin yang diharapkan," tambah Muhammad.
Lebih lanjut, Guru Besar FISIP Unhas itu juga menilai bahwa ada tiga indikator Pilkada sukses dan demokratis yakni, hak pilih warga negara terpenuhi, adanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pilkada, dan diberikannya ruang politik pengawasan partisipatif.
"Pentingnya kegiatan ini untuk memastikan bahwa indikator-indikator tersebut terpenuhi pada Pilkada di Kepri, dan saya optimis hal itu bakal terjadi," pungkas Muhammad.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kepri, Syafri Salisman berharap pemimpin yang dihasilkan dari Pilkada di Kepri merupakan pemimpin yang jujur, baik, dan demokratis. Karena, pemimpin yang dihasilkan dari kecurangan maka berpotensi akan menggerogoti APBN.
"Jangan sampai kepala daerah yang terpilih dari biaya yang mahal ini, ternyata korupsi juga di kemudian hari. Ibaratnya, Kepri sudah jatuh tertimpa tanggal pula," cetusnya.
Selain Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Provinsi Kepri juga akan melaksanakan Pilkada di di lima kabupaten dan satu Kota. Hanya Kota Tanjung Pinang yang belum melaksanakan pilkada pada tahun 2015 ini.
Penulis : Falcao Silaban
Foto : Wisnu Broto
 |
 |
Webmail
