• English
  • Bahasa Indonesia

Berita

Penulis : Andrian Habibi
pada : Senin, 29 Juli 2019 - 11:55 WIB
Dilihat : 845 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, penyusunan laporan komprehensif kinerja Bawaslu dalam laporan dinanti publik. Menurutnya, perlu mengkompilasi data secara detail dan menampilkan laporan final dalam website masing-masing daerah.

Penulis : Andrian Habibi
pada : Senin, 29 Juli 2019 - 10:02 WIB
Dilihat : 628 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, Bawaslu akan menerbitkan buku laporan hasil kinerja. Buku itu berisi laporan pertanggungjawaban Bawaslu kepada masyarakat.

Penulis : Ranap Tumpal HS
pada : Minggu, 28 Juli 2019 - 23:16 WIB
Dilihat : 598 kali

Sorong, Badan Pengawas Pemilihan umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menilai, Bawaslu telah maksimal melaksanakan pengawasan dalam tiap tahapan Pemilu 2019. Akan tetapi menurutnya, perlu ada data dan laporan sebagai referensi sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.

"Tentu publik yang bisa menilai. Karena semua telah kita upayakan optimal," ujarnya saat membuka acara Penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019 yang dilaksanakan Bawaslu Papua Barat di Kota Sorong, Minggu (28/7/2019).

Penulis : Rama Agusta
pada : Minggu, 28 Juli 2019 - 15:36 WIB
Dilihat : 530 kali

Serpong, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, anggapan putusan administrasi Bawaslu menyalahi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangatlah keliru. Hal ini menurutnya lantaran masih banyaknya masalah dalam proses rekapitulasi nasional di KPU lalu yang membuat proses rekapitulasi tidak bisa dibatasi waktu, meskipun dalam ketentuan Pasal 413 disebutkan KPU dapat menetapkan hasil nasional maksimal 35 hari setelah pemungutan atau paling lambat 22 Mei lalu.

Penulis : Hendi Purnawan
pada : Minggu, 28 Juli 2019 - 12:02 WIB
Dilihat : 691 kali

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan membeberkan sejumlah catatan masalah saat pelaksanaan Pemilu 2019. Dia menunjuk persoalan daftar pemilih tetap (DPT), distribusi logistik surat suara, aduan terhadap penyelenggara pemilu, dan inkonsistensi regulasi pemilu.

Catatan tersebut disampaikan Abhan dalam Seminar Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (27/7/2019).

Penulis : Hendi Purnawan
pada : Minggu, 28 Juli 2019 - 11:37 WIB
Dilihat : 704 kali

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyarankan sebaiknya persoalan pemilu ditangani satu lembaga peradilan saja. Menurut dia, hal ini bertujuan supaya efektif dan tidak menimbulkan putusan berbeda. Sebab, jika putusan antarlembaga berbeda, maka bisa menimbulkan masalah.

Penulis : Rama Agusta
pada : Sabtu, 27 Juli 2019 - 15:11 WIB
Dilihat : 4,343 kali

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, ada beberapa persoalan yang akan dihadapi Bawaslu ke depan pasca Pemilu 2019.

Rahmat yang menjabat Koordinator Divisi (Kordiv) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengaku masih menduga bagaimana bentuk penanganan sengketa pemilu mendatang. Sebab menurutnya, yang dimaksud sengketa pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni hanya disebutkan mediasi dan ajudikasi tanpa dijelaskan secara detail bagaimana teknis pelaksanaannya.

Penulis : Andrian Habibi
pada : Sabtu, 27 Juli 2019 - 10:02 WIB
Dilihat : 321 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu membacakan putusan pendahuluan atas laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Lili Diana sebagai pelapor dalam perkara Nomor 78/LP/PL/ADN/RI/00.00/VII/2019 melaporkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ciseeng dan PPK Bojong Gede di Kabupaten Bogor.

Ketua Majelis Pemeriksa Bawaslu Abhan menyatakan, laporan tak diterima lantaran melewati batas waktu pelaporan atau daluwarsa. "Laporan tidak ditindaklanjuti dalam sidang pemeriksaan," katanya saat membacakan putusan di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, Jumat (27/7/2019).

Penulis : Rama Agusta
pada : Sabtu, 27 Juli 2019 - 09:27 WIB
Dilihat : 719 kali

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengingatkan, jika peradilan pemilu dapat terwujud jangan sampai menghilangkan fungsi pengawasan Pemilu.

Hal itu disampaikan Gunawan saat menjadi pembicara dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2019, di Serpong, Banten, Jumat (26/7/2019) malam.

"Jangan pernah lahirnya peradilan pemilu menjadikan fungsi pengawasan lepas dari Bawaslu," kata Gunawan.

Penulis : Jaa Pradana
pada : Jumat, 26 Juli 2019 - 16:17 WIB
Dilihat : 168 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) wajib memberikan salinan dokumen C1 (sertifikat hasil penghitungan tingkat TPS) kepada seluruh saksi yang menghadiri forum penghitungan.

Pernyataan Fritz ini diberikan dalam sidang pemeriksaan saksi sengketa hasil pemilihan legislatif (pileg) Papua Barat di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk permohonan Nomor 119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 17 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Jumat, 14 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Kamis, 13 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H. Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Rabu, 12 Juni 2019 WIB
Tempat :
Geudng Bawaslu, Ruang sidang A dan B Jl. M.H Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Selasa, 11 Juni 2019 WIB
Tempat :
LAP 02/LP/PL/ADM.RI/V/2019 AGENDA : PEMBACAAN LAPORAN PELAPORAN, JAWABAN TERLAPOR DAN PEMERIKSAAN SAKSI

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text