• English
  • Bahasa Indonesia

Berita

Penulis : christina karti...
pada : Kamis, 30 Januari 2020 - 13:11 WIB
Dilihat : 258 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus) di Jakarta, Rabu (29/1/2020), Ketua Bawaslu Abhan memaparkan hasil evaluasi Pilkada 2015 hingga Pilkada 2018 sebagai antisipasi pengawasan Pilkada 2020. Salah satunya, mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Netralitas ASN (aparatur sipil negara), TNI, dan Polri.

Penulis : christina karti...
pada : Kamis, 30 Januari 2020 - 13:07 WIB
Dilihat : 3,083 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan potensi calon petahana pada Pilkada Serentak 2020 tinggi. Menurutnya, dari 270 daerah yang melaksanakan pilkada, potensi calon petahana ada di 230 daerah. Selain itu, dia pun mengkhawatirkan meningkatnya fenomena calon tunggal.

Penulis : Robi Ardianto
pada : Kamis, 30 Januari 2020 - 11:37 WIB
Dilihat : 1,942 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu membedah norma netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemaknaan ASN yang tertuang dalam pasal 70 dan 71 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Hal tersebut dilakukan guna memberikan kejelasan bagi Pengawas Pemilihan terkait pemaknaan Pasal 70 dan Pasal 71 dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat (Humas), dan Hubungan Lembaga (Hubal) Fritz Edward Siregar mengatakan, nantinya hasil analisis dalam diskusi kelompok terpumpun ini akan dituangkan dalam bentuk Surat Edaran (SE).

Penulis : Muhtar
pada : Rabu, 29 Januari 2020 - 15:08 WIB
Dilihat : 8,104 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pegujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan, putusan MK ini memberikan kepastian hukum legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam Pilkada 2020.

Penulis : Andrian Habibi
pada : Rabu, 29 Januari 2020 - 09:29 WIB
Dilihat : 941 kali

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edwar Siregar menerangkan, filosofi norma Pasal 71 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada. Menurutnya, aturan tersebut mengharuskan pejabat publik untuk berhenti atau mengundurkan dari jabatannya ketika mencalonkan diri sebagai peserta pilkada.

"Itulah alasan TNI, Polri, ASN, dan Pegawai BUMN harus mengundurkan diri dari jabatannya untuk maju dalam kontestasi pilkada," katanya di Kota Padang, Selasa (28/01/2020).

Penulis : Andrian Habibi
pada : Rabu, 29 Januari 2020 - 08:45 WIB
Dilihat : 1,963 kali

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menerangkan, potensi pembatalan sebagai calon peserta Pilkada 2020 tentang netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri sesuai Pasal 71 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada. Untuk itu, dia meminta calon petahana memahami aturan netralitas tersebut lantaran calon petahana bisa mendapat sanksi diskualifikasi bila melanggar.

Penulis : Reyn Gloria
pada : Rabu, 29 Januari 2020 - 07:31 WIB
Dilihat : 933 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan strategi mengawasi Pilkada 2020 dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2020 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta. Menurutnya ada tiga dimensi utama Bawaslu dalam menjalankan kewenangannya, yaitu: pencegahan, pengawasan, dan penindakan.

Penulis : Bhakti Satrio
pada : Selasa, 28 Januari 2020 - 12:14 WIB
Dilihat : 263 kali

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menyambut Pilkada Serentak 2020, Ketua Bawaslu Abhan meminta pemetaan untuk daerah-daerah mana saja yang sudah siap secara daring terkait Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). Menurutnya, hal ini menjadi tugas besar yang harus dilakukan mengingat ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada.

Penulis : Bhakti Satrio
pada : Selasa, 28 Januari 2020 - 07:52 WIB
Dilihat : 668 kali

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam menyambut gelaran Pilkada Serentak 2020, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengharapkan adanya kolaborasi antara Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Hal ini menurutnya menjadi penting agar Bawaslu dapat memetakan daerah-daerah mana yang memiliki potensi sengketa kepemiluan.

Penulis : irwan
pada : Senin, 27 Januari 2020 - 20:17 WIB
Dilihat : 843 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan melantik dan mengambil sumpah/janji sembilan orang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota. Abhan meminta sembilan Anggota Bawaslu baru itu cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja untuk menghadapi Pilkada 2020.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text