• English
  • Bahasa Indonesia

Berita

Penulis : Jaa Pradana
pada : Selasa, 24 September 2019 - 19:04 WIB
Dilihat : 211 kali

Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mendorong delapan Bawaslu tingkat kabupaten/ kota di Provinsi Bengkulu segera merampungkan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pemerintah daerah (penda). Pasalnya, sebentar lagi tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2020 akan dimulai.

Dia mengungkapkan, penandatanganan NPHD merupakan langkah awal lembaga pengawas pemilu berperan mengawasi Pilkada Serentak 2020. Abhan menargetkan, perekrutan petugas Ad hoc Bawaslu dimulai pada Desember 2019.

Penulis : Bhakti Satrio
pada : Selasa, 24 September 2019 - 17:39 WIB
Dilihat : 242 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Hadiri focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Fraksi Nasdem, Bawaslu yang diwakili Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Fritz Edward Siregar sampaikan kemungkinan kendala yang akan dihadapi dalam Pilkada Serentak 2020. Kendala yang dimaksud terkait UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada.

Penulis : Jaa Pradana
pada : Selasa, 24 September 2019 - 15:13 WIB
Dilihat : 183 kali

Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menghibahkan aset tanah dan gedung kepada Bawaslu Bengkulu. Penerimaan hibah ini ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu Abhan di Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (24/9/2019).

Abhan mengatakan, hibah ini merupakan kebahagiaan semua pihak khususnya, bagi Bawaslu Bengkulu. "Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Bengkulu atas pemberian hibah tanah dan bangunan. Ini sebetulnya sudah kami nantikan lama," ucapnya.

Penulis : Reyn Gloria
pada : Selasa, 24 September 2019 - 10:10 WIB
Dilihat : 287 kali

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro menekankan beratnya biaya Pilkada Serentak 2020 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di 270 daerah. Gunawan melihat perlu ada pandangan yang luas terkait beban anggaran pilkada untuk selanjutnya dialihkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penulis : Robi Ardianto
pada : Selasa, 24 September 2019 - 09:50 WIB
Dilihat : 255 kali

Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Jawa Barat (Jabar) Abdullah Dahlan mengatakan kehadiran Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif merupakan salah satu cara Bawaslu melawan pihak-pihak yang ingin merusak hasil pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Sekolah kader ini adalah antitesa dari pihak merusak hasil pemilu secara TSM," katanya dalam pelatihan Sekolah Kader Partisipatif Pemilu di Cianjur, Jawa Barat, Senin (23/09/2019) malam.

Penulis : Robi Ardianto
pada : Selasa, 24 September 2019 - 09:31 WIB
Dilihat : 261 kali

Cianjur, Badan Pengawas Pemiliha Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin membuka Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Cianjur, Jawa Barat. Afif menegaskan, tujuan kegiatan itu agar Bawaslu semakin dekat dengan masyarakat. Pasalnya pengawas pemilu sejatinya satu kesatuan entitas dengan masyarakat.

Penulis : Andrian Habibi
pada : Senin, 23 September 2019 - 15:12 WIB
Dilihat : 225 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) golongan II dan III gelombang IV tahun 2019 Bawaslu mengikuti latihan dasar (latsar) di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta. Kepala LAN RI Adi Suryanto mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kompetensi yang terus dikembangkan. Salah satunya melalui pelatihan-pelatihan.

"Kita harapkan lembaga asal ASN bisa mendukung program pengembangan kompetensi ASN," ujarnya dalam sambutan acara Upacara Pembukaan Latsar di Kantor LAN RI, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Penulis : abdul hamid idrus
pada : Senin, 23 September 2019 - 13:40 WIB
Dilihat : 298 kali

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pengelolaan keuangan dalam pengawasan Pilkada Serentak 2020 harus transparan. Selain itu, dirinya mengkhawatirkan minimnya jumlah Bawaslu daerah yang sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama pemerintah daerah (pemda).

Penulis : Ranap Tumpal HS
pada : Senin, 23 September 2019 - 13:19 WIB
Dilihat : 191 kali

Wakatobi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, salah satu kunci keberhasilan Bawaslu yakni komitmen yang dipegang teguh. Komitmen tersebut yakni menjalankan visi dan misi serta menjadikan petunjuk dalam menjalankan setiap program yang telah direncanakan dalam mencapai tujuan berupa demokrasi yang baik.

Penulis : nurisman
pada : Senin, 23 September 2019 - 13:00 WIB
Dilihat : 153 kali

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta kerja sama antardivisi. Menurutnya, penyelesaian sengketa harus memperhatikan aturan dan pembaruan produk hukum.

Meski UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada kini sedang proses 'judicial review' di Mahkamah Konstitusi, Bagja berharap divisi penyelesaian sengketa bisa menghadirkan keadilan pemilu maupun pilkada.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Jumat, 22 November 2019 WIB
To event remaining 38 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 21 November 2019 WIB
To event remaining 37 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Rabu, 20 November 2019 WIB
To event remaining 36 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 15 Oktober 2019 WIB
The upcoming date less then 1 day.
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 14 November 2019 WIB
To event remaining 30 days
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text