• English
  • Bahasa Indonesia

Berita

Penulis : Robi Ardianto
pada : Jumat, 31 Januari 2020 - 21:46 WIB
Dilihat : 929 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, patroli pengawasan bakal menjadi program unggulan pada tahapan minggu tenang. Hal itu menurutnya agar masyarakat mengetahui Bawaslu tetap bekerja saat masa minggu tenang.

"Program patroli Pengawasan memberikan pesan kepada  masyarakat dan peserta pemilu Bawaslu tidak tidur meski pada minggu tenang," kata Dewi saat berdiskusi dengan sejumlah wartawan di Gedung Bawaslu, Jumat (31/1/2020).

Penulis : Reyn Gloria
pada : Jumat, 31 Januari 2020 - 19:14 WIB
Dilihat : 567 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menilai, perlu adanya riset khusus tentang evaluasi tingginya pelanggaran  di suatu wilayah yang berulang saat pelaksanaan pilkada lalu. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan guna mencari solusi dalam menekan angka pelanggaran pemilu dan pilkada tak terulang kembali di daerah tersebut.

Penulis : Reyn Gloria
pada : Jumat, 31 Januari 2020 - 18:56 WIB
Dilihat : 460 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, angka pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tinggi atau marak dari tiap penyelenggaran pemilu dan pilkada akibat sanksi yang dibebankan kepada pelanggar tidaklah kuat.

Dewi berkeyakinan hal ini akan berulang pada Pilkada serentak 2020 apabila aturan sanksi ASN tidak berubah. Sebagai informasi, Dewi mengungkapkan, wilayah Sulawesi Selatan patut diwaspadai karena wilayah tersebut selalu tinggi tingkat keterlibatan pelanggaran ASN.

Penulis : Hendi Purnawan
pada : Jumat, 31 Januari 2020 - 15:29 WIB
Dilihat : 551 kali
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyatakan kesiapannya untuk diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Abhan usai acara Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) di Lingkungan Auditoriat Utama Keuangan Negara (AKN) I, di Gedung BPK, Jumat (31/1/2020).
 
"Sebagai salah satu lembaga negara, Bawaslu sangat siap untuk diaudit oleh BPK," tegasnya.
 
Penulis : Andrian Habibi
pada : Jumat, 31 Januari 2020 - 09:32 WIB
Dilihat : 893 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan, ada tiga kendala dan tantangan dalam rencana revisi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal ini merupakan refleksi atas penyelenggaraan pengawasan dan penindakan hukum Pemilu 2019 yang harus diperbaiki untuk Pemilu Serentak Tahun 2024.

Penulis : nurisman
pada : Jumat, 31 Januari 2020 - 09:08 WIB
Dilihat : 1,092 kali

Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta Bawaslu Kabupaten/Kota memahami pola dan prosedur penyelesaian sengketa untuk Pilkada 2020. Dia pun meminta jajaran Bawaslu daerah memahami penerimaan sengketa secara tepat dan efisien melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

Penulis : Ranap Tumpal HS
pada : Kamis, 30 Januari 2020 - 16:55 WIB
Dilihat : 580 kali

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menjalin kerja sama dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Semarang. Salah satu bentuk kerja sama adalah pendirian Pojok Bawaslu di Perpustakaan FH Universitas Semarang yang diluncurkan Kamis (30/12020) pagi.

Penulis : Andrian Habibi
pada : Kamis, 30 Januari 2020 - 15:50 WIB
Dilihat : 1,535 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pimpinan Bawaslu meminta informasi soal legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi pilkada dipublikasikan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Hal ini dianggap penting guna menegaskan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi pilkada sebagai kepastian hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan uji materi UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Penulis : Andrian Habibi
pada : Kamis, 30 Januari 2020 - 14:08 WIB
Dilihat : 1,099 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan memerintah Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk lebih informatif dalam melakukan pendidikan pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Dia menyatakan, informasi yang cepat menjadi salah satu perhatian Bawaslu daerah karena masyarakat membutuhkan informasi-informasi dari Bawaslu.

"Kehumasan ke depan harus lebih baik, 'up to date', tidak ketinggalan. Apa yang disampaikan adalah yang ditunggu publik, kerja profesional dan cepat dibutuhkan," katanya di Jakarta, Kamis (30/01/2020).

Penulis : Andrian Habibi
pada : Kamis, 30 Januari 2020 - 13:30 WIB
Dilihat : 923 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, semua informasi dari Bawaslu harus bisa menampilkan tugas dan fungsinya sekligus pusat informasi dan berita kepemiluan yang menjelaskan kejadian dan aturan dalam berita. Dia pun mengharapkan Bawasu daerah lebih informatif dalam memberikan pencerahan kepada publik.

"Bawaslu daerah harus bisa meramu informasi yang terang kepada publik karena informasi itu akan dipertanggungjawabkan," katanya di Jakarta, Kamis (30/01/2020).

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text