• English
  • Bahasa Indonesia

Berita

Penulis : Robi Ardianto
pada : Selasa, 4 Juni 2019 - 17:21 WIB
Dilihat : 263 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu tentu saja membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Harapannya, penyelenggaraan pemilu berjalan luber jurdil (langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), dan demokratis.

Pengawasan partisipatif penting dilakukan, terutama dalam mengawasi pemilu di ruang privat yang tidak tersentuh oleh oleh pengawas pemilu. Apalagi, masyarakat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi di negara demokrasi ini.

Penulis : Jaa Pradana
pada : Senin, 3 Juni 2019 - 12:07 WIB
Dilihat : 372 kali

Pembaca budiman, dalam suasana kemenangan Idul Fitri, Bawaslu akan membuatkan tulisan berseri tekait fungsi, tugas, dan capaian kerja Bawaslu. Bagaimana wajah pengawas pemilu akan dirangkum dalam tulisan yang singkat, padat, dan mudah dimengerti. Berikut adalah tulisan pembuka:

Penulis : Reyn Gloria
pada : Sabtu, 1 Juni 2019 - 11:37 WIB
Dilihat : 174 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memandang Hari Lahir Pancasila dapat menjadi momentuk untuk membangun kesadaran masyarakat. Baik dalam hal saling menghormati, bekerja sama, dan bergotong royong untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal tersebut dia katakan saat menjadi menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di depan Gedung Bawaslu, Jakarta, Sabtu (1/6/2019).

Penulis : Jaa Pradana
pada : Kamis, 30 Mei 2019 - 10:26 WIB
Dilihat : 789 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melanjutkan sidang laporan Nomor 01/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan legislatif (pileg) DPR RI di Sulawesi Utara (Sulut). Agenda sidang kali ini pemeriksaan tiga saksi fakta dan seorang saksi ahli dari pihak pelapor, yakni Jerry Sambuaga.

Penulis : Dinar Safa
pada : Rabu, 29 Mei 2019 - 15:08 WIB
Dilihat : 275 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum—Dalam sidang putusan pendahuluan yang digelar Selasa (29/5/2019), dua laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dinyatakan sudah melewati batas waktu syarat pelaporan atau disebut daluwarsa. Akibatnya, Bawaslu memutuskan tidak menerima dua laporan tersebut.

Laporan pertama Nomor 22/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dengan pelapor Abdul Qadir Amir Hartono calon DPD Provinsi Jawa Timur. Abdul melaporkan KPU Kabupaten Bangkalan, KPU Kabupaten Sampang, dan KPU Kabupaten Pamekasan.

Penulis : Reyn Gloria
pada : Rabu, 29 Mei 2019 - 13:55 WIB
Dilihat : 343 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memutuskan menerima dan menindaklanjuti tujuh laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019 lantaran memenuhi syarat formil dan materil. Hal ini disampaikan dalam sidang putusan pendahuluan yang berlangsung di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2019).

Sidang dipimpin Ketua Bawaslu Abhan didampingi empat anggota Bawaslu lainnya yaitu Fritz Edward Siregar, Rahmat Bagja, Mochammad Afifuddin, dan Ratna Dewi Pettalolo.

Penulis : Robi Ardianto
pada : Rabu, 29 Mei 2019 - 02:06 WIB
Dilihat : 273 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melanjutkan sidang laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ketua Majelis Sidang Abhan didampingi Anggota Majelis Sidang M Afifuddin mendengarkan keterangan saksi dari pelapor dan terlapor.

Penulis : Hendi Purnawan
pada : Rabu, 29 Mei 2019 - 00:57 WIB
Dilihat : 304 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, semua peserta Pemilu 2019 sudah memberikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tepat waktu. Namun menurutnya, masih ada yang belum melengkapi persyaratan identitas donatur.

Penulis : Rama Agusta
pada : Selasa, 28 Mei 2019 - 16:31 WIB
Dilihat : 314 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan, kedudukan Bawaslu dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemberi keterangan saja.

Bagja menjelaskan, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan keterangan dalam sengketa PHPU sesuai yurisdiksi, apabila sudah berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu.

Penulis : Jaa Pradana
pada : Selasa, 28 Mei 2019 - 15:28 WIB
Dilihat : 262 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Majelis Sidang Abhan bersama Anggota Majelis Sidang M Afifuddin memeriksa bukti-bukti laporan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilu legislatif (pileg) DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Laporan ini teregister dengan nomor 12/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 17 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Jumat, 14 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Kamis, 13 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H. Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Rabu, 12 Juni 2019 WIB
Tempat :
Geudng Bawaslu, Ruang sidang A dan B Jl. M.H Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Selasa, 11 Juni 2019 WIB
Tempat :
LAP 02/LP/PL/ADM.RI/V/2019 AGENDA : PEMBACAAN LAPORAN PELAPORAN, JAWABAN TERLAPOR DAN PEMERIKSAAN SAKSI

Video Bawaslu

Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat
Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat