Jakarta, Bawaslu - Iklan partai politik (parpol) di televisi saat ini dinilai banyak pihak sebagai bentuk kampanye. Padahal, kampanye melalui media elektronik belum diperbolehkan, kecuali hanya 21 hari sebelum masa tenang, yaitu tanggal 16 Maret sampai 5 April 2014. Karena itu, jika ada parpol yang beriklan di luar dari jadwal tersebut, tentu saja diduga sudah melakukan pelanggaran.
Jakarta, Bawaslu– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima laporan, masih terdapat oknum caleg incumbent yang melakukan kampanye saat moment reses anggota DPR. Bahkan, jauh-jauh hari sebelum mendekati Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, serangan kampanye caleg incumbent saat reses DPR gencar dilakukan.
Jakarta, Bawaslu – Komisi I DPR RI memberikan dukungan terhadap Gugus Tugas (Task Force) Pengawasan Iklan Kampanye. Dukungan itu diberikan terkait maraknya iklan partai politik yang ditayangkan oleh stasiun televisi. Bahkan, Komisi I DPR RI mendorong adanya sanksi yang tegas, baik terhadap partai politik maupun lembaga penyiaran.
“DPR mendesak gugus tugas untuk mensosialisasikan kesepakatan bersama gugus tugas kepada peserta Pemilu dan lembaga penyiaran. Hal ini untuk memastikan berjalannya aturan main,” ujar Pimpinan Komisi I DPR, Ramadhan Pohan, saat menyimpulkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilu, di Jakarta, Selasa (25/2).
Jakarta, Bawaslu - Ketua Bawaslu, Muhammad menyesalkan sikap pemerintah karena tidak memberikan respon yang baik terhadap usulan anggaran bagi mitra pengawas pemilu lapangan (PPL). Padahal, mitra PPL tersebut dipersiapkan untuk menjaga proses pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014 di tempat pemungutan suara (TPS).
Banjarmasin, Bawaslu - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan, pihaknya lebih mengedepankan dan mengupayakan sistem pencegahan (Preventif) dalam pengawasan Pemilu. Cara tersebut dinilai efektif untuk menekan adanya bentuk pelanggaran.
Jakarta, Awaslupadu.Com - Terkait dana bantuan sosial (bansos), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mengundang 10 (sepuluh) kementerian untuk membahas penggunaan dana bansos tersebut. Kesepuluh kementerian tersebut diundang Bawaslu karena Menteri yang memimpin mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Banjarmasin, Bawaslu - Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Wirdyaningsih mengatakan, Bawaslu mempunyai fungsi pengawasan yang subtansinya mengawasi proses jalannya setiap tahapan Pemilu, harus bertindak tegas dan adil dalam melihat segala permasalahan terutama penanganan pelanggaran.
Jakarta, Awaslupadu.Com - Kesimpangsiuran kabar mengenai dana Mitra PPL untuk Pemilu 2014 mulai terjawab. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi enggan memberikan rekomendasi untuk mencairkan dana mitra PPL karena menurutnya pihaknya belum ada landasan hukum pengucuran dana tersebut ke Bawaslu. “Jumlah PPL saja ditambah, sehingga mitra PPL yang belum jelas kelembagaannya tidak perlu diadakan. Itu satu,” jelas Gamawan.
Jakarta, Awaslupadu.Com - Ditemukannya tinta suara di luar dari kualitas yang distandarkan untuk Pemilu 2014, membuat pihak Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja ekstra keras, mengetahui motif dibalik kegagalan tersebut. Diduga produk tinta di luat standar yang ditetapkan itu terjadi di 3 tempat, yaitu Jakarta, Kuningan dan Surabaya. "Kegagalan itu terindikasi adanya upaya melakukan kecurangan dalam pembuatan tinta tersebut," ujar Komisioner Bawaslu, Daniel Zukron.
Jakarta, Awaslupadu.Com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mempersiapkan satu program yang dapat dijadikan sebagai pengganti Mitra PPL yang sampai saat ini belum ada titik terang dari pemerintah. Program Sejuta Relawan Pengawas Pemilu akan menjadi andalan Bawaslu jika akhirnya Mitra PPL tidak disetujui, jelas Ketua Bawaslu, Muhammad yang menyayangkan ketidaktegasan pemerintah mengenai Mitra PPL tersebut.
 |
Webmail
