Jakarta, Awaslupadu.Com - Polemik perbedaan pendapat terkait pembiayaan saksi Parpol oleh pemerintah juga melanda Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Di depan sejumlah wartawan dan petinggi Parpol, Ketua Bawaslu Muhammad menyatakan dukungannya pada kebijakan pendanaan saksi Parpol oleh negara. "Kami berharap kebijakan tersebut disetujui oleh pemerintah," ujarnya dalam diskusi mingguan Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP), di Jakarta.
Jakarta, Awaslupadu.Com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kecewa akan sikap pemerintah yang tidak progresif terkait program Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan terancam batal dianggarkan pemerintah. Padahal program tersebut sudah sejak lama disampaikan dan mendapat respon positif, baik dari Komisi II DPR RI juga dari pemerintah sendiri. "Kalau pemerintah tidak mempunyai sikap terkait dengan mitra PPL, kami akan sulit mengatur manajemen pengawas pemilu lapangan," ujar Ketua Bawaslu, Muhammad di Kantor Bawaslu, Jakarta.
Jakarta, Bawaslu - Paradigma Bawaslu yang mengajak masyarakat berpartisipasi seluas-luasnya untuk ikut mengawasi proses dan tahapan Pemilu 2014 ditanggapi positif oleh tiga organisasi, yakni Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Jakarta, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), dan Pengurus Pusat Nasyiatul Asyiyah. Bawaslu pun menyambut komitmen tiga organisasi ini melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), di Jakarta, Selasa (18/2).
Jakarta, Awaslupadu.Com - Sehubungan dengan adanya kekhawatiran dari beberapa kalangan tentang adanya penyelewengan dana bantuan sosial (bansos), Bawaslu diminta untuk mengadakan investigasi terkait hal tersebut dan tidak terbatas pada menteri yang menjadi Caleg. Karena disinyalir, meski ada beberapa menteri yang tidak menjadi Caleg bukan berarti tidak berafiliasi pada kepentingan politik. Bawaslu diminta untuk memeriksa seluruh kementerian, termasuk Pemda.
Jakarta, Awaslupadu.Com - Pulau Jawa merupakan daerah paling rawan yang dikhawatirkan terjadinya tindak pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu 2014 dari seluruh wilayah di Indonesia. Pelanggaran yang terjadi, tidak hanya terkait politik uang, tapi hingga pencurian suara dari TPS yang lebih berpotensi terjadi. "Ini sangat berbahaya. Jumlah kursi dari Pulau Jawa untuk DPR RI mendekati 50 persen," papar Anggota Bawaslu, Daniel Zuhron.
Jakarta, Awaslupadu.Com - Disinyalir bakal ditolaknya program Mitra PPL, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan siap akan meungkinan tersebut. Bawasalu telah menyiapkan skenario pengawasan pemungutan suara sesuai perintah undang-undang, sejak pimpinan Bawaslu periode 2012-2017 dilantik. "Tidak masalah jika pemerintah akhirnya menolak usulan mitra PPL dibiayai oleh negara. Kita harus siap hadapi situasi apa pun, baik terkait pengoptimalan daya dukung utama maupun daya dukung tambahan," ujar Anggota Bawaslu Daniel Zuhron.
Batam, Bawaslu – Ketua Bawaslu, Muhammad membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Batam, Minggu malam (16/2). Kegiatan ini sebagai lanjutan dari rangkaian acara Rakernis Penanganan Pelangggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di tempat yang sama.
Jakarta, Bawaslu – Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terkait kewenangan membentuk Bawaslu Provinsi di Aceh beberapa waktu lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan DPR Aceh (DPRA) berhasil membuat kesepakatan dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Bawaslu RI, Jl. M. H. Thamrin, Jakarta, Senin (17/2).
Jakarta, Awaslupadu.Com - Banyak pihak yang meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencari alternatif kedua dalam skema pengawasan pemilu jika program Mitra PPL tidak terwujud. Termasuk dari Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow yang menyatakan skema pengawasan yang dituntut Bawaslu terkait Mitra PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) di setiap TPS mustahil akan maksimal untuk dilaksanakan. Sebab, adanya persoalan waktu yang sangat singkat dan kemampuan Bawaslu dalam mengkoordinasikan jutaan orang untuk menjadi mitra PPL.
Jakarta, Awaslupadu.Com - Kemendagri menilai Mitra PPL tidak mempunyai dasar hukum yang cukup kuat. Karenanya, Bawaslu disarankan membentuk aturan mengenai lembaga tersebut. Dalam UU No. 15 Tahun 2011, tentang Lembaga Penyelenggara Pemilu dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, tidak disebutkan adanya pembiayaan negara terhadap Mitra PPL. Seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, beberapa waktu lalu.
 |
Webmail
