• English
  • Bahasa Indonesia

Berita

Penulis : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 14 Februari 2014 - 14:47 WIB
Dilihat : 1,405 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Menjelang Pemilu 2014, kerap hadir "preman" politik di sekitar tempat pemungutan suara (TPS) yang meresahkan warga pemilih. Bawaslu diminta untuk dapat melindungi para warga pemilih agar dari gangguan para "preman" politik tersebut agar warga bisa menggunakan hak pilihnya tanpa pengaruh intimidasi dari pihak mana pun.

Penulis : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 14 Februari 2014 - 13:53 WIB
Dilihat : 1,451 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan ada temuan baru tentang sejumlah warga yang tidak dimasukkan ke dalam DPT. Hingga hari ini tercatat ada sekira 5.993 warga yang tidak tercatat dalam DPT. "Diantaranya ditemukan di Provinsi Jambi, ribuan warga tersebut terdeteksi berada di Desa Tuo Merangin, Dusun Sungai Tebal dan Desa Nilo Dingin, Kecamatan Lembah Masurai, Provinsi Jambi," ungkap Daniel, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (13/2).

Penulis : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 14 Februari 2014 - 12:30 WIB
Dilihat : 1,382 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak menegaskan pentingnya Mitra Panitia Pengawas Lapangan (Mitra PPL) untuk mengantisipasi tingginya kecurangan saat proses pemungutan suara. "Kami akan desak pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Anggaran Mitra PPL. Perpres harusnya sudah bisa keluar awal Maret,”

Penulis : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 14 Februari 2014 - 05:46 WIB
Dilihat : 1,357 kali

Jakarta, Bawaslu – Sejumlah aktivis ormas mensinyalir adanya politisasi dana bantuan sosial (bansos) pada 10 kementerian dalam Pemilu 2014. Karena itu, Bawaslu sudah memanggil 10 kementerian itu dalam rangka mengklarifikasi penggunaan dana bansos di kementerian tersebut. Hingga Jumat (14/2), sudah ada enam kementerian yang memberikan penjelasan kepada Bawaslu terkait penggunaan dana bansos.

Penulis : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 13 Februari 2014 - 09:52 WIB
Dilihat : 1,385 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - "Kita memberikan syarat untuk mengeluarkan rekomendasi adanya dana saksi pada pemilu 2014. Bila tidak memenuhi syarat itu, kami tak akan mengeluarkan rekomendasi soal dana saksi. Dan sudah menyampaikan dua hal penting terkait dana saksi," ucap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ‘Pemantapan Persiapan Pemilu 2014’ di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (12/2).

Penulis : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 13 Februari 2014 - 09:23 WIB
Dilihat : 1,447 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Sekitar 10 Menteri Kabinet saat ini ikut mencalonkan diri menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2014. Ada kekhawatiran dana bantuan sosial (bansos) dan fasilitas pemerintah akan diselwengkan dan digunakan untuk kampanye para menteri caleg menjelang Pemilu 2014 ini. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, Bawaslu memeriksa penggunaan anggaran bansos di 10 kementerian itu yang berpotensi dan kerap disalahgunakan untuk kepentingan politik . Dan Bawaslu mencatat ada sejumlah modus penyelewengan dana bansos.

Penulis : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 13 Februari 2014 - 05:24 WIB
Dilihat : 2,160 kali

Jakarta, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melihat selama ini masyarakat belum tertarik untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Penyebabnya antara lain karena format pelaporan yang belum sederhana dan kerap menimbulkan ketidakpastian. Karena itu, Bawaslu berupaya untuk menata kembali hal tersebut.

Penulis : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 12 Februari 2014 - 11:58 WIB
Dilihat : 1,500 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Bawaslu khawatir Pemilu 2014 kembali diwarnai oleh politik uang, termasuk di TPS pada hari H pencoblosan. Kecemasan ini kian menjadi ketika menemukan sebuah kampung yang masyarakatnya menerima politik uang dengan amat terbuka saat Pilkada berlangsung. Ketua Bawaslu, Muhammad memaparkan bahwa di sebuah kampung ditemukan spanduk dengan tulisan besar ‘Masyarakat di desa ini siap menerima serangan fajar’. "Ini merusak karakter Pemilu kita. Padahal Pemilu di Indonesia seharusnya berasas jujur dan adil," ujar Muhammad.

Penulis : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 12 Februari 2014 - 11:30 WIB
Dilihat : 1,280 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Sikap Pemerintah terkait dengan rencana pengucuran dana saksi partai politik pada Pemilu 2014 mulai melunak karena jika penyelenggara Pemilu menolak bertanggung jawab dalam pendistribusiannya, pemerintah tidak akan mencairkan dana tersebut. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pihaknya siap menghentikan pembahasan rancangan Perpres tentang dana saksi tersebut. Dengan begitu, dana saksi sebesar Rp700 miliar tak bakal dicairkan.

Penulis : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 12 Februari 2014 - 07:19 WIB
Dilihat : 1,402 kali

Jakarta, Bawaslu – Gugus tugas (task force) Bawaslu-KPU-KPI menegaskan, partai politik (parpol) yang tertib dalam berkampanye merupakan parpol yang visioner, dan layak diperhitungkan dalam Pemilu 2014. Sedangkan, parpol yang mencari-cari celah untuk melanggar ketentuan tentang kampanye Pemilu bisa dinyatakan sebaliknya.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

 

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 17 September 2020 WIB
Tempat :
Daring Komisi Nasional Hak Asasi <Manusia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Daring CNN Indonesia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Lantai 4 Bawaslu

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text