• English
  • Bahasa Indonesia

Berita

Penulis : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 17 Februari 2014 - 08:23 WIB
Dilihat : 1,340 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Kemendagri menilai Mitra PPL tidak mempunyai dasar hukum yang cukup kuat. Karenanya, Bawaslu disarankan membentuk aturan mengenai lembaga tersebut. Dalam UU No. 15 Tahun 2011, tentang Lembaga Penyelenggara Pemilu dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, tidak disebutkan adanya pembiayaan negara terhadap Mitra PPL. Seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, beberapa waktu lalu.

Penulis : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Minggu, 16 Februari 2014 - 14:30 WIB
Dilihat : 1,308 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Pemerintah diminta memberi kepastian setuju atau tidaknya terkait program Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), termasuk pencairan anggaran yang dibutuhkan. Peneliti Perluden Veri Junaedi meminta pemerintah untuk tidak berbelit-belit karena kepastian Kemendagri akan membuat Bawaslu memiliki banyak ruang untuk menata proses pengawasan. Selain itu juga akan memberi waktu bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membuat strategi baru dalam pengawasan.

Penulis : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Minggu, 16 Februari 2014 - 13:00 WIB
Dilihat : 1,395 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Kekhawatiran akan ada penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) di kementerian atau lembaga yang dipegang oleh para incumbent semakin kuat. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Djaka Badranaya, mengusulkan pencairan dana bansos dan hibah dilakukan setelah Pemilu Legislatif 2014. "Saat ini banyak anggota DPRD yang maju sebagai caleg kembali dan menghindari terjadinya penyelewengan," ujar Djaka.

Penulis : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Minggu, 16 Februari 2014 - 12:41 WIB
Dilihat : 1,281 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait mitra pengawas pemilu lapangan (mitra PPL) usulan Bawaslu, telah memuat rancangan struktur organisasi, kebutuhan anggaran dan sejumlah persyaratan lain. "Tidak tepat jika lanjutan pembahasan Perpres terkait, Kemendagri meminta Bawaslu membentuk badan hukumnya terlebih dahulu,"jelas Anggota Bawaslu, Nasrullah.

Penulis : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Sabtu, 15 Februari 2014 - 11:00 WIB
Dilihat : 1,858 kali

Jakarta, Bawaslu – Pemilu 2014 tantangannya sangat berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Karena itu, jajaran pengawas Pemilu diharapkan mempunyai kapasitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Apalagi harapan terbesar masyarakat untuk suksesnya pengawasan Pemilu 2014 ada di pundak para pengawas Pemilu.

Penulis : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 14 Februari 2014 - 14:47 WIB
Dilihat : 1,366 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Menjelang Pemilu 2014, kerap hadir "preman" politik di sekitar tempat pemungutan suara (TPS) yang meresahkan warga pemilih. Bawaslu diminta untuk dapat melindungi para warga pemilih agar dari gangguan para "preman" politik tersebut agar warga bisa menggunakan hak pilihnya tanpa pengaruh intimidasi dari pihak mana pun.

Penulis : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 14 Februari 2014 - 13:53 WIB
Dilihat : 1,415 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan ada temuan baru tentang sejumlah warga yang tidak dimasukkan ke dalam DPT. Hingga hari ini tercatat ada sekira 5.993 warga yang tidak tercatat dalam DPT. "Diantaranya ditemukan di Provinsi Jambi, ribuan warga tersebut terdeteksi berada di Desa Tuo Merangin, Dusun Sungai Tebal dan Desa Nilo Dingin, Kecamatan Lembah Masurai, Provinsi Jambi," ungkap Daniel, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (13/2).

Penulis : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 14 Februari 2014 - 12:30 WIB
Dilihat : 1,349 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak menegaskan pentingnya Mitra Panitia Pengawas Lapangan (Mitra PPL) untuk mengantisipasi tingginya kecurangan saat proses pemungutan suara. "Kami akan desak pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Anggaran Mitra PPL. Perpres harusnya sudah bisa keluar awal Maret,”

Penulis : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 14 Februari 2014 - 05:46 WIB
Dilihat : 1,324 kali

Jakarta, Bawaslu – Sejumlah aktivis ormas mensinyalir adanya politisasi dana bantuan sosial (bansos) pada 10 kementerian dalam Pemilu 2014. Karena itu, Bawaslu sudah memanggil 10 kementerian itu dalam rangka mengklarifikasi penggunaan dana bansos di kementerian tersebut. Hingga Jumat (14/2), sudah ada enam kementerian yang memberikan penjelasan kepada Bawaslu terkait penggunaan dana bansos.

Penulis : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 13 Februari 2014 - 09:52 WIB
Dilihat : 1,347 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - "Kita memberikan syarat untuk mengeluarkan rekomendasi adanya dana saksi pada pemilu 2014. Bila tidak memenuhi syarat itu, kami tak akan mengeluarkan rekomendasi soal dana saksi. Dan sudah menyampaikan dua hal penting terkait dana saksi," ucap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ‘Pemantapan Persiapan Pemilu 2014’ di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (12/2).

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 17 September 2020 WIB
Tempat :
Daring Komisi Nasional Hak Asasi <Manusia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Daring CNN Indonesia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Lantai 4 Bawaslu

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text