• English
  • Bahasa Indonesia

Halaman tidak ditemukan

Halaman yang diminta "/id/berita?page=363" tidak dapat ditemukan.
Penulis : deytri aritonang
pada : Selasa, 26 Maret 2019 - 12:33 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sebanyak 808.856 orang pengawas TPS dilantik secara serentak di seluruh Indonesia, Senin (25/3/2019). Pelantikan dilakukan oleh 7.201 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam). Pelantikan dilakukan sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepat 23 hari sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2019. Ratusan ribu pengawas TPS tersebut akan bertugas selama 30 hari hingga 7 hari setelah pemungutan suara. Pengawas TPS merupakan klausul baru dalam Pemilu 2019 sebagai mandat UU Pemilu.

Penulis : nurisman
pada : Minggu, 24 Maret 2019 - 08:58 WIB

Padang, Badan Pengawas Pemilu – Dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdapat konsep delegasi atau mandat dari bawaslu Kabupaten/Kota kepada Panwascam untuk menyelesaikan sengketa on the spot dalam tahapan kampanye dan rapat umum pemilu 2019 secara cepat dan tepat di lapangan.

Penulis : pratiwi eka putri
pada : Sabtu, 23 Maret 2019 - 13:27 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Jelang kampanye rapat umum dan iklan kampanye Pemilu 2019, partai politik peserta Pemilu 2019 serta tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden mendeklarasikan komitmen bersama untuk melaksanakan kampanye santun guna mewujudkan proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Poin yang dideklarasikan, yakni:

Penulis : irwan
pada : Kamis, 21 Maret 2019 - 01:30 WIB

Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mendorong calon legislatif (Caleg) perempuan berjuang untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di DPR, DPD RI maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota pada Pemilu serentak 2019.

Penulis : irwan
pada : Rabu, 20 Maret 2019 - 17:00 WIB

Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo meminta personil Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) solid hingga tingkat kabupaten/kota dalam menangani dugaan tindak pidana Pemilu 2019.

“Tinggal menghitung hari kampanye rapat umum dimulai. Setelah itu masa tenang selama tiga hari, dan dilanjutkan tahapan pungut hitung 17 April. Tugas Sentra Gakkumdu akan berat. Saya minta kesolidan dan kerjasama yang apik tetap dijaga dan ditingkatkan,” sambung Ratna Dewi dalam Rakor Sentra Gakkumdu, di Bengkulu, Rabu (20/03/2019).

Penulis : pratiwi eka putri
pada : Minggu, 17 Maret 2019 - 15:41 WIB

Kuwait, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) Kuwait mendorong Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah setempat untuk berpartisipasi aktif datang ke TPS dan memastikan namanya tercantum di dalam DPT.

Penulis : pratiwi eka putri
pada : Minggu, 17 Maret 2019 - 14:22 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mengimbau peserta Pemilu untuk tidak melibatkan anak di bawah umur 17 tahun dalam kegiatan politik dan kampanye. Hal tersebut diungkapkan Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam Kampanye Aman Untuk Anak di Halaman Kantor Bawaslu, Minggu (17/3/2019).

Pelibatan anak-anak dalam kampanye bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jika ada peserta Pemilu yang terbukti melibatkan anak-anak, maka akan dikenakan sanksi 5 tahun penjara dan/atau denda Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Penulis : irwan
pada : Sabtu, 16 Maret 2019 - 01:30 WIB

Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kualitas pemilihan umum 2019 pada 17 April mendatang akan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat selaku pemilih.

Saya rasa masyarakat yang akan menentukan kualitas Pemilu nanti. Untuk itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam prosesnya. Masyarakat harus pro aktif. Kata Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu di Palembang, Jumat (15/03/2019).

Penulis : irwan
pada : Jumat, 15 Maret 2019 - 23:58 WIB

Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menguraikan, data pelanggaran Pemilu yang telah direkap di Bawaslu seluruh Indonesia jumlahnya mencapai 6455 kasus.

Data pelanggaran Pemilu ini bersumber dari temuan oleh pengawas Pemilu dan laporan dari masyarakat. Dari 6455 pelanggaran Pemilu, sebanyak 555 merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilu, sambung Dewi dalam Rakor Sentra Gakkumdu, di Palembang, Jumat (15/03/2019).

Penulis : M Agus Saifuddin
pada : Jumat, 15 Maret 2019 - 23:39 WIB

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, menyatakan hoaks atau berita bohong ketika sudah tersebar di media sosial, maka tidak mudah untuk diselesaikan. Bertolak belakang dengan ketika berita bohon tersebut ditempel di spanduk atau selebaran. “Kalau berita bohong hanya ditempel di spanduk atau selebaran, spanduk kita ambil, selesai,” ujarnya di sela-sela diskusi dengan media pada kegiatan Media Gathering 2019 yang bertajuk “Pers Lawan Hoaks Pemilu 2019” di Bali, Jumat (15/3/2019).

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text