• English
  • Bahasa Indonesia

Halaman tidak ditemukan

Halaman yang diminta "/id/berita?page=343" tidak dapat ditemukan.
Penulis : Reyn Gloria
pada : Senin, 27 Mei 2019 - 15:59 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kembali memutuskan tak menerima empat laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019 dalam sidang putuusan pendahuluan yang digelar hari ini. Adapun empat laporan dugaan pelanggaran ini ditujukan kepada terlapor KPU Pusat dan beberapa KPU di daerah.

Baca juga: Bawaslu Tolak Dua Laporan Pelanggaran Administrasi Pileg di Bangkalan

Penulis : Jaa Pradana
pada : Senin, 27 Mei 2019 - 00:07 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menilai, peran Bawaslu sebagai lembaga pengawasan dalam pemilu semakin baik. Hal ini setdaknya terlihat dari turunnya jumlah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), bila dibandingkan pemilu 2014.

Merujuk data MK, hingga 26 Mei 2019, sebanyak 340 permohonan PHPU telah masuk ke lembaga tinggi negara tersebut. Sedangkan permohonan PHPU tahun 2014 totalnya mencapai 902 permohonan.

Penulis : Hendi Purnawan
pada : Minggu, 26 Mei 2019 - 23:51 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Divisi Hukum menjadi garda terdepan dalam menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Divisi ini menurutnya memiliki tanggung jawab untuk sinkronisasi berbagai dokumen pengawasan dan penindakan yang sudah dilakukan Bawaslu dalam memberi keterangan persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Data atau dokumen ini menjadi senjata dalam menghadapi sidang," ucapnya dalam membuka Rapat Persiapan PHPU, Minggu (26/5/2019) malam di Jakarta  

Penulis : Rama Agusta
pada : Selasa, 21 Mei 2019 - 23:33 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memutuskan menerima empat laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019 di empat daerah. Dalam sidang adjudikasi, keempat laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil sehingga akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan, Kamis (23/5/2019).

Penulis : Jaa Pradana
pada : Selasa, 21 Mei 2019 - 22:08 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memutuskan tak menerima dua laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Dua laporan yang dibuat Zaini Rahman dan M Nizar Zahro ini terkait objek penghitungan suara pemilihan legislatif (pileg) DPR RI di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (Jatim).

Laporan pertama atas pelapor Zaini teregister di Bawaslu dengan Nomor 11/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019. Terlapor adalah KPU Kabupaten Bangkalan dengan objek laporan mengenai perbedaan hasil penghitungan suara antara form DB1 DPR RI dengan form DA1 DPR RI.

Penulis : Hendi Purnawan
pada : Selasa, 21 Mei 2019 - 03:32 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menyikapi proses rekapitulasi suara secara menyeluruh, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memberikan apresiasi kepada Bawaslu provinsi seluruh Indonesia. Menurutnya, kinerja Bawaslu provinsi sangat baik dalam mengawasi Pemilu 2019. Selain itu, Ketua Bawaslu Abhkan menambahkan ikut memberikan apresiasi kepada KPU yang sudah melakukan rekapitulasi tepat waktu. 

Penulis : Andrian Habibi
pada : Selasa, 21 Mei 2019 - 03:26 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Proses pengesahan rekpitulasi suara Provinsi Papua yang banyak ‘dibumbui’ aksi protes keberatan dari saksi peserta pemilu 2019 membuat Ketua Bawaslu Abhan angkat bicara. Menurutnya segala macam keberatan tersebut bisa ditempuh lewat jalur hukum seperti laporan ke Bawaslu, menempuh sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), atau membuat aduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Penulis : Reyn Gloria
pada : Senin, 20 Mei 2019 - 12:44 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam sidang pendahuluan, hari ini Senin (20/5/2019), Bawaslu memutuskan tak menerima dua laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilaporkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) pendukung calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Penulis : pratiwi eka putri
pada : Senin, 20 Mei 2019 - 12:38 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu,  Bawaslu menggunakan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi jaringan internet.

Per tanggal 9 Mei 2019, Bawaslu menyediakan aplikasi Helpdesk Keuangan yang menjadi sarana tanya jawab dan berdiskusi terkait pengelolaan keuangan untuk seluruh jajaran sekretariat Bawaslu di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Penulis : admin
pada : Senin, 20 Mei 2019 - 10:00 WIB

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text