• English
  • Bahasa Indonesia

Halaman tidak ditemukan

Halaman yang diminta "/id/berita?page=339" tidak dapat ditemukan.
Penulis : Andrian Habibi
pada : Kamis, 13 Juni 2019 - 21:24 WIB

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum – Bawaslu memutuskan KPU Kabupaten Subang dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tak melanggar adminitrasi pemilu. Sidang pembacaan putusan ini dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Bawaslu, Kamis (13/6/2019) dengan Ketua Majelis Abhan dan didampingi empat Anggota Bawaslu lainnya, yakni: Fritz Edward Siregar, Rahmat Bagja, Mochammad Afifuddin dan Ratna Dewi Pettalolo.

Penulis : Andrian Habibi
pada : Kamis, 13 Juni 2019 - 20:51 WIB

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum – Bawaslu memutuskan dua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Bumiayu dan Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Timur terbukti secara sah melakukan pelanggaran pelanggaran administrasi pemilu. PPK dua kecamatan tersebut diminta memperbaiki ketidaksesuaian perolehan suara antara dua calon legislatif (caleg) dari PKS untuk DPRD Kabupaten Brebes.      

Penulis : Andrian Habibi
pada : Kamis, 13 Juni 2019 - 19:40 WIB

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum – Bawaslu memutuskan KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan KPU Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melakukan perbaikan adminitrasi dalam formulir DA1 (rekapitulasi tingkat kecamatan) di Desa Mahaesaan.  Demikian hasil putusan sidang yang dipimpin Ketua Majelis Abhan didampingi empat Anggota Bawaslu lainnya, yakni Fritz Edward Siregar, Rahmat Bagja, Mochammad Afifuddin, dan Ratna Dewi Pettalolo.

Penulis : Hendi Purnawan
pada : Kamis, 13 Juni 2019 - 18:08 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu memeriksa alat bukti laporan nomor 25/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, dari terlapor KPU Kota Depok. Terlapor menyerahkan alat bukti diantaranya, formulir C1 (rekapitulasi di TPS), DAA (rekapitulasi tingkat desa/kelurahan), dan DA1 (rekapitulasi tingkat kecamatan) sertifikasi hasil penghitungan suara calon anggota DPRD kabupaten/kota, Kamis (14/6/2019).

Penulis : Reyn Gloria
pada : Kamis, 13 Juni 2019 - 11:44 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memeriksa keterangan dari delapan saksi dalam sidang lanjutan terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan legislatif (pileg) di Manado. Enam saksi dari pihak pelapor dan dua saksi lainnya dari pihak terlapor.

Sidang ini dipimpin Ketua Majelis Fritz Edward Siregar dan Anggota Majelis M Afifuddin. Laporan Nomor 16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 ini diajukan pelapor Herry Arnold Kolondam. Sementara pihak terlapor yaitu KPU Kota Manado.

Penulis : Andrian Habibi
pada : Kamis, 13 Juni 2019 - 11:10 WIB

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edwar Siregar membuka sidang atas laporan dugaan pelanggaran administrasi dengan Nomor 27/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019. Fritz ditemani anggota Bawaslu lainnya, Mochammad Afifuddin memimpin sidang dugaan pelanggaran administrasi di Ruang Sidang Utama Bawaslu pada Rabu, (12/06/2019), sekitar pukul 19.00 WIB. Empat KPU kabupaten di provinsi Maluku Utara (Malut) yang menjadi terlapor.

Penulis : Rama Agusta
pada : Kamis, 13 Juni 2019 - 07:49 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Majelis Bawaslu Fritz Edward Siregar mempertanyakan keterangan saksi ahli terlapor KPU Kabupaten Landak dalam melihat kasus laporan Nomor 13/LP/PL/ADM/R1/00.00/V/2019 Kabupaten Landak yang menurutnya ne bis in idem.

Penulis : Hendi Purnawan
pada : Rabu, 12 Juni 2019 - 21:20 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mempersilakan pelapor dan terlapor perkara Nomor 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 menyerahkan kesimpulan sidang pada Kamis (13/6/2019) pukul 16.00 WIB. "Kesimpulan silahkan disampaikan kepada sekertariat," ucap Ketua Majelis Sidang Ratna Dewi Pettalolo di ruang sidang, Rabu (12/6/2019) untuk perkara laporan kepada KPU Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) dan KPU Kabupaten Empat Lawang.

Penulis : Dinar Safa
pada : Rabu, 12 Juni 2019 - 18:25 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum— Ketua Bawaslu Abhan menyerahkan dokumen berisi keterangan tertulis Bawaslu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dokumen ini merupakan jawaban Bawaslu sebagai pemberi keterangan terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan presiden (Pilpres) 2019 yang diajukan tim kuasa hukum pasangan calon calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Penulis : Robi Ardianto
pada : Rabu, 12 Juni 2019 - 17:04 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu turut merayakan hari ulang tahun (HUT) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang kini berusia tujuh tahun. Ketua Bawaslu Abhan dalam sambutannya memberikan apresiasi keberadaan DKPP yang turut andil menjadi bagian dari penyelenggara pemilu.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text