• English
  • Bahasa Indonesia

Berita

Penulis : haryo sudrajat
pada : Senin, 29 Juni 2015 - 09:28 WIB
Dilihat : 1,268 kali

Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Muhammad menekankan bahwa keberhasilan proses pengawasan pemilu tidak diukur pada berapa banyak jumlah pelanggaran yang bisa ditemukan.Para pengawas pemilu diminta untuk lebih fokus pada pelaksanaan tugas utama pengawas, yakni mencegah terjadinya pelanggaran. Demikian ungkap Muhammad saat menutup kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 Tahap I di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (28/6) malam.

Penulis : haryo sudrajat
pada : Minggu, 28 Juni 2015 - 05:35 WIB
Dilihat : 1,053 kali

Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Ketidakseriusan pemerintahan daerah dalam memberikan dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota 2015 di sejumlah daerah khususnya menyangkut anggaran pengawasan, tidak dapat ditolelir lagi. Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia dalam waktu dekat ini berencana mengeluarkan rekomendasi untuk menunda pelaksanaan pilkada di daerah yang anggaran pengawasannya masih bermasalah.

Penulis : haryo sudrajat
pada : Sabtu, 27 Juni 2015 - 23:53 WIB
Dilihat : 1,200 kali

Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU PIlkada) teranyar memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan sengketa proses pilkada.

Penulis : haryo sudrajat
pada : Sabtu, 27 Juni 2015 - 22:22 WIB
Dilihat : 661 kali

Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Nasrullah menekankan agar para pengawas pemilu di daerah tidak sekadar menunggu laporan terkait dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015 mendatang. Pengawas pemilu diminta untuk terus mengasah insting mereka dalam mengendus adanya dugaan pelanggaran.

Penulis : falcao
pada : Jumat, 26 Juni 2015 - 16:09 WIB
Dilihat : 881 kali

Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Penegakkan tindak pidana pemilu/pemilihan dalam Sentra Gakkumdu belum memberikan hasil yang positif selama ini. Namun di depan mata Pilkada sudah dekat, dan tidak ada jalan lain selain bekerja efektif antara Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu.

Penulis : ali imron
pada : Jumat, 26 Juni 2015 - 14:58 WIB
Dilihat : 727 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik mengatakan, dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada, potensi masalah sengketa merupakan pakaian yang tidak bisa dipisahkan dari proses, karena pemilihan itu sendiri merupakan satu rangkaian kompetisi antar pihak yang menghasilkan pemenang dan menghasilkan mereka yang tidak beruntung (yang kalah).

Penulis : ali imron
pada : Jumat, 26 Juni 2015 - 14:15 WIB
Dilihat : 663 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemilihan kepala daerah  (Pilkada) adalah  akses kedaulatan rakyat dan merupakan perwujudan hak politik rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya. Hal ini dikatakan oleh Kejaksaan Agung, HM. Prasetyo saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) gabungan antara Komisi II dan III DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Ruang Sidang Komisi II, Kamis, (25/6).

Penulis : ali imron
pada : Jumat, 26 Juni 2015 - 14:10 WIB
Dilihat : 858 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemungutan suara pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak pada 9 desember 2015 di 269 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 36 Kota. Sebagaimana dalam rangkaian Pemilu dan Pilkada sebelumnya, Polri bertanggungjawab terhadap pengamanan dalam pelaksanaannya, agar Pilkada berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Hal ini sesuai dengan tugas pokok Polri yang diamanatkan dalam undang-undang No.

Penulis : falcao
pada : Jumat, 26 Juni 2015 - 00:16 WIB
Dilihat : 1,161 kali

Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Panwas Pemilihan tingkat kabupaten/kota wajib menembuskan laporan atau temuan pelanggaran yang sudah teregistrasi ke Bawaslu Provinsi dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota Tahun 2015.

Penulis : falcao
pada : Senin, 22 Juni 2015 - 16:26 WIB
Dilihat : 987 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Pemilu Indonesia terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Berbagai perombakan regulasi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang lebih baik. Namun berbagai perombakan regulasi ini dinilai Feri Amsari, Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, tidak memiliki konsistensi.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 17 September 2020 WIB
Tempat :
Daring Komisi Nasional Hak Asasi <Manusia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Daring CNN Indonesia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Lantai 4 Bawaslu

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text