• English
  • Bahasa Indonesia

Berita

Penulis : haryo sudrajat
pada : Jumat, 4 September 2015 - 10:52 WIB
Dilihat : 1,346 kali

Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian yang didukung dengan data informasi kepegawaian yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu berbasis teknologi informasi terintegrasi, maka Bawaslu perlu mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian. Selain itu Bawaslu perlu mengatur sistem informasi manajemen kepegawaian di lingkungan Bawaslu guna meningkatkan pengintegrasian data dan informasi kepegawaian, sistem informasi  dan sumber daya manusia dalam mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) di lingkungan Bawaslu.

Penulis : Ira Sasmita
pada : Kamis, 3 September 2015 - 09:11 WIB
Dilihat : 787 kali

Tarakan, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menggelar Rapat Koordinasi Stakeholders dalam rangka pengawasan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2015 di provinsi termuda di Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (3/9). Rapat koordinasi diharapkan dapat meningkatkan sinergitas semua pemangku kepentingan untuk mengawal pilkada yang bersih, berintegritas dan damai.

Penulis : ali imron
pada : Rabu, 2 September 2015 - 18:02 WIB
Dilihat : 873 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Setelah KPU menetapkan pasangan calon yang berhak maju di Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak 2015 pada 24 Agustus silam, Bawaslu mulai disibukkan dengan adanya temuan maupun laporan terkait sengketa pemilihan.

 

Penulis : falcao
pada : Rabu, 2 September 2015 - 16:10 WIB
Dilihat : 640 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dalam waktu dekat Pilkada serentak tahun 2015 di 269 daerah akan diselenggarakan, namun beberapa hambatan/masalah yang muncul perlu menjadi perhatian bersama. Dari mulai masalah anggaran, persoalan daftar pemilih, rasa ketidakpuasan calon/pendukung karena tidak lolos verifikasi, netralitas birokrasi, terlibatnya pegawai negeri sipil (PNS), dan masih adanya calon tunggal di beberapa daerah.

Penulis : falcao
pada : Rabu, 2 September 2015 - 13:43 WIB
Dilihat : 1,278 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu ­ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam Pilkada serentak 2015, di Jakarta, Selasa (1/9). Berdasarkan hasil indeks tersebut, lima provinsi menjadi provinsi paling rawan dalam pelaksanaan Pilkada 2015, yakni NTT, Kaltara, Maluku, Papua, dan Sumatera Utara.

Penulis : falcao
pada : Selasa, 1 September 2015 - 19:55 WIB
Dilihat : 750 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, di Jakarta, Selasa (1/9).  Apresiasi terhadap IKP disampaikan oleh berbagai pihak, yang dianggap berhasil menyediakan peta kerawanan Pilkada sebagai acuan awal dalam mengambil kebijakan soal Pilkada ke depan.

Penulis : ali imron
pada : Jumat, 28 Agustus 2015 - 16:02 WIB
Dilihat : 907 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat dipertaruhkan dalam perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) 2015. Sudah banyak temuan Bawaslu di lapangan maupun laporan dari masyarakat terkait adanya keterlibatan ASN dalam proses pencalonan di beberapa daerah.

 

Penulis : ali imron
pada : Kamis, 27 Agustus 2015 - 19:48 WIB
Dilihat : 796 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong bagi penyandang disabilitas mempunyai hak politik dan akses yang sama dalam melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Hal ini diupayakan adanya kesamaan hak dan kesetaraan perlakuan bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan hak politik untuk memilih dan dipilih.

Penulis : Ira Sasmita
pada : Kamis, 27 Agustus 2015 - 11:21 WIB
Dilihat : 725 kali

Maros, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Muhammad melakukan inspeksi mendadak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (27/8). Dalam inspeksi yang didampingi Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Azry Yusuf dan Fatmawati, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Maros dan Kepolisian Resor Maros itu Muhammad menemukan masih banyak alat peraga calon kepala daerah terpasang di beberapa titik di Kabupaten Maros.

Penulis : falcao
pada : Rabu, 26 Agustus 2015 - 19:59 WIB
Dilihat : 1,109 kali

SEMARANG, BAWASLU JATENG - Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berasal dari 20 Kabupaten/Kota menyatakan akan melakukan kampanye damai melalui pendandatanganan deklarasi yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Peristiwa penandatangan tersebut terjadi dalam Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 pada Rabu 26 Agustus 2015 di Hotel Semesta Semarang.  

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 17 September 2020 WIB
Tempat :
Daring Komisi Nasional Hak Asasi <Manusia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Daring CNN Indonesia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Lantai 4 Bawaslu

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text