• English
  • Bahasa Indonesia

Berita

Penulis : irwan
pada : Kamis, 15 Agustus 2019 - 17:01 WIB
Dilihat : 213 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang semula di bawah naungan sekretariat jenderal (setjen) Bawaslu, kini telah berganti menjadi sekretariat tersendiri dan menginduk kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga: Laporan Temuan Pelanggaran Harus Munculkan Eksistensi Bawaslu 

Penulis : Jaa Pradana
pada : Kamis, 15 Agustus 2019 - 11:36 WIB
Dilihat : 330 kali

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, laporan akhir penanganan pelanggaran Pemilu 2019 harus memunculkan eksistensi Bawaslu sebagai pemutus dugaan pelanggaran pemilu.

Baca juga: Dewi Minta Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu Bernilai Akademis 

Penulis : Jaa Pradana
pada : Kamis, 15 Agustus 2019 - 10:54 WIB
Dilihat : 301 kali

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta penulisan laporan akhir penanganan pelanggaran Pemilu 2019 harus bernilai akademis. Produk laporan ini menurutnya tak hanya bersifat informatif, tapi harus bisa menjadi rujukan ilmiah.

"Jadi informasinya bukan hanya sekadar penyajian data-data tapi bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat," pintanya dalam Rapat Lanjutan Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 di Bogor Jawa Barat, Rabu (14/8/2019).

Penulis : christina karti...
pada : Rabu, 14 Agustus 2019 - 16:35 WIB
Dilihat : 341 kali

Sentul, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, masih banyak kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan setelah Pemilu. Dirinya pun mengingatkan, penyelesaian laporan hasil pengawasan yang menjadi tanggung jawab jajaran Bawaslu dengan tujuan menjaga kepercayaan publik.

Penulis : christina karti...
pada : Rabu, 14 Agustus 2019 - 13:27 WIB
Dilihat : 326 kali

Sentul, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, setiap daerah pasti punya kekayaan khazanah dalam proses pengawasan, pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa dengan pengalaman-pengalaman berbeda. Oleh karena itu, dia meminta hasil kerja tersebut tidak hanya dikodifikasi, dikumpulkan, dan dipilah, tetapi juga harus dituliskan dalam bentuk laporan.

Penulis : Bhakti Satrio
pada : Senin, 12 Agustus 2019 - 19:25 WIB
Dilihat : 289 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meluruskan tuduhan yang mengatakan Bawaslu telah melampaui kewenangannya dalam melakukan intervensi terkait putusan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bagja merunut penanganan pelanggaran administrasi pemilihan legislatif (pileg) tahun 2019. Menurutnya, yang dilakukan Bawaslu sudah sesuai aturan.

Penulis : Ranap Tumpal HS
pada : Senin, 12 Agustus 2019 - 16:36 WIB
Dilihat : 457 kali

Trenggalek, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar melakukan kunjungan pengawasan atas penghitungan suara ulang untuk empat TPS di Kecamatan Trenggalek, Jawa Timur, Senin (12/8/2019). Dia pun meminta jajaran Bawaslu Trenggalek dan Bawaslu Jawa Timur (Jatim) melakukan pengawasan secara ketat agar KPU Trenggalek melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76-03-14 yang dibacakan pada 7 Agustus 2019 secara adil.

Penulis : Andrian Habibi
pada : Senin, 12 Agustus 2019 - 14:33 WIB
Dilihat : 426 kali

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin Bawaslu menganjurkan KPU melakukan evaluasi KPU tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan penghitungan suara ulang. Hal tersebut menurutnya agar tak terjebak opini publik adanya kecurangan di tingkat TPS.

"Kita serahkan ke KPU. Apakah ada masalah teknis atau sumber daya manusia yang berhubungan dengan penghitungan suara ulang ini," katanya di Kantor KPU Surabaya, Senin (12/8/2019).

Penulis : Reyn Gloria
pada : Sabtu, 10 Agustus 2019 - 10:47 WIB
Dilihat : 151 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Jawa Barat (Jabar) Yusuf Kurnia menyatakan kesiapan jajarannya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengawasi penyandingan data formulir C1 dengan formulir model C1-Plano untuk TPS-TPS di Desa Telagamurni, Cikarang Barat, Bekasi.

"Bawaslu akan melakukan pengawasan. Kita kerja lagi dan harus siap," tutur Yusuf di Gedung MK, Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Penulis : Ranap Tumpal HS
pada : Jumat, 9 Agustus 2019 - 19:01 WIB
Dilihat : 223 kali

Solok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kota Solok melakukan 'sistem jemput bola' dengan melakukan kunjungan ke kantor Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Solok, Kamis (8/8/2019) Kunjungan ini guna menyampaikan rencana kerja sama bidang keterbukaan informasi.

Rombongan dipimpin Ketua Bawaslu Solok Triati bersama dua Anggota Bawaslu Solok; Rafiqul Amin dan Budi Santosa. Hadir pula Koordinator Sekretariat Bawaslu Solok Agustin Melta.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 17 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Jumat, 14 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Kamis, 13 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H. Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Rabu, 12 Juni 2019 WIB
Tempat :
Geudng Bawaslu, Ruang sidang A dan B Jl. M.H Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Selasa, 11 Juni 2019 WIB
Tempat :
LAP 02/LP/PL/ADM.RI/V/2019 AGENDA : PEMBACAAN LAPORAN PELAPORAN, JAWABAN TERLAPOR DAN PEMERIKSAAN SAKSI

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text