• English
  • Bahasa Indonesia

Berita

Penulis : Rama Agusta
pada : Kamis, 11 Juni 2020 - 19:30 WIB
Dilihat : 593 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menduga kampanye atau rapat umum menggunakan metode dalam jaringan (daring) untuk Pilkada Serentak 2020 dapat membuat kerawan terjadinya pelanggaran. Hal ini menurutnya hasil pemetaan Bawaslu jika kampanye menggunakan metode daring yang kini diwacanakan dilaksanakan pada tahapan Pilkada 2020 yang berlangsung selama pandemik covid-19.

Penulis : Andrian Habibi
pada : Kamis, 11 Juni 2020 - 15:52 WIB
Dilihat : 301 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengajak Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia untuk memberikan edukasi kepemiluan khususnya pengawasan pemilu kepada masyarakat. Hal ini penting supaya masyarakat mengetahui program pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu.

"Masyarakat harus bisa mengetahui dan mengenal kerja pengawasan Bawaslu," katanya dalam kegiatan pelatihan dalam jaringan 'Peningkatan Kapasitas Kehumasan Bawaslu', Kamis (11/06/2020).

Penulis : irwan
pada : Rabu, 10 Juni 2020 - 09:27 WIB
Dilihat : 646 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja memaparkan lima tantangan pengawasan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemik covid-19. Dia juga menjabarkan lanngkah-langkah persiapan sekaligus yang dilakukan Bawaslu.

Dia mengungkapkan, pertama, munculnya jenis pelanggaran administrasi baru. Kedua, lanjut Bagja, memastikan kesediaan semua pihak untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan covid-19.

Penulis : Reyn Gloria
pada : Rabu, 10 Juni 2020 - 07:25 WIB
Dilihat : 352 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan melihat akan ada tantangan rawannya interaksi langsung antara masyarakat dan petugas TPS saat pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 yang dijadwalkan pada 9 Desember. Untuk itu, dia pun sepakat perlunya simulasi pelaksanaan pemungutan suara menyesuaikan protokol kesehatan pencegahan covid-19.

"Saya sepakat perlu ada beberapa simulasi hal yang baru yang barangkali tidak pernah terjadi di pilkada sebelumnya," katanya dalam diskusi daring AIPI Cabang Manado, Selasa (9/6/2020).

Penulis : hendru
pada : Selasa, 9 Juni 2020 - 17:06 WIB
Dilihat : 683 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, dalam tren pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap dilakukan melalui media sosial (medsos). Pelanggaran tersebut menurutnya dilakukan sebagai bentuk memberikan dukungan kepada pasangan calon akan maju pada saat kontestasi pilkada.

Penulis : Jaa Pradana
pada : Selasa, 9 Juni 2020 - 09:59 WIB
Dilihat : 2,701 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, pengaktifan kembali pantia pengawas (panwas) Ad hoc (sementara) menunggu KPU membuka kembali tahapan Pilkada Serentak 2020 yang sempat ditunda. Menurutnya, Bawaslu menunggu adanya surat keputusan (SK) dari KPU atau Peraturan KPU (PKPU) tentang dimulainya tahapan Pilkada 2020.

Penulis : Robi Ardianto
pada : Sabtu, 6 Juni 2020 - 15:53 WIB
Dilihat : 810 kali

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengingatkan kepala daerah yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan seperti penyalahgunaan program bantuan sosial (bansos) bisa terkena sanksi setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Menurutnya, sanksi pembatalan pencalonan menanti para kepala daerah yang akan maju kembali dalam Pilkada Serentak 2020.

Penulis : christina karti...
pada : Sabtu, 6 Juni 2020 - 08:37 WIB
Dilihat : 1,582 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan ada beberapa prinsip pelaksanaan Pilkada di era ‘new normal’ akibat pandemi covid-19. Pertama adalah perlindungan keamanan jiwa dan kesehatan yang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada mulai dari hulu sampai hilir tahapan Pilkada. Masalah keselamatan tidak bisa ditawar.

Penulis : Rama Agusta
pada : Jumat, 5 Juni 2020 - 18:59 WIB
Dilihat : 471 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tidak adanya pengaturan in absentia (pemeriksaan suatu perkara tanpa kehadiran pihak terlapor) dalam pemeriksaan di masa pandemi Covid-19, diprediksi mempersulit pembuktian ketika ada pelanggaran pidana di Pilkada Serentak 2020.

Hal itu sebagaimana disampaikan Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dalam diskusi daring yang diadakan FISIP Universitas Warmadewa bekerjasama dengan Bawaslu Kota Denpasar bertema 'Fenomena Politik Uang : Potensi dan Antisipasi Pelanggaran Pada Pilkada 2020', di Denpasar, Bali, Jumat (5/6/2020).

Penulis : irwan
pada : Jumat, 5 Juni 2020 - 07:25 WIB
Dilihat : 748 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, bantuan sosial (bansos) yang digunakan oleh kepala daerah baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta walikota/wakil walikota untuk kepentingan Pilkada 2020 berpotensi dikenai sanksi pembatalan sebagai calon petahana. Hal ini diatur dalam Pasal 71 (3) jo ayat (5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 188 sebagai tindak pidana pemilihan.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text