• English
  • Bahasa Indonesia

Halaman tidak ditemukan

Halaman yang diminta "/id/berita?page=299" tidak dapat ditemukan.
Penulis : Robi Ardianto
pada : Selasa, 24 September 2019 - 09:31 WIB

Cianjur, Badan Pengawas Pemiliha Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin membuka Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Cianjur, Jawa Barat. Afif menegaskan, tujuan kegiatan itu agar Bawaslu semakin dekat dengan masyarakat. Pasalnya pengawas pemilu sejatinya satu kesatuan entitas dengan masyarakat.

Penulis : Andrian Habibi
pada : Senin, 23 September 2019 - 15:12 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) golongan II dan III gelombang IV tahun 2019 Bawaslu mengikuti latihan dasar (latsar) di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta. Kepala LAN RI Adi Suryanto mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kompetensi yang terus dikembangkan. Salah satunya melalui pelatihan-pelatihan.

"Kita harapkan lembaga asal ASN bisa mendukung program pengembangan kompetensi ASN," ujarnya dalam sambutan acara Upacara Pembukaan Latsar di Kantor LAN RI, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Penulis : abdul hamid idrus
pada : Senin, 23 September 2019 - 13:40 WIB

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pengelolaan keuangan dalam pengawasan Pilkada Serentak 2020 harus transparan. Selain itu, dirinya mengkhawatirkan minimnya jumlah Bawaslu daerah yang sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama pemerintah daerah (pemda).

Penulis : Ranap Tumpal HS
pada : Senin, 23 September 2019 - 13:19 WIB

Wakatobi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, salah satu kunci keberhasilan Bawaslu yakni komitmen yang dipegang teguh. Komitmen tersebut yakni menjalankan visi dan misi serta menjadikan petunjuk dalam menjalankan setiap program yang telah direncanakan dalam mencapai tujuan berupa demokrasi yang baik.

Penulis : nurisman
pada : Senin, 23 September 2019 - 13:00 WIB

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta kerja sama antardivisi. Menurutnya, penyelesaian sengketa harus memperhatikan aturan dan pembaruan produk hukum.

Meski UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada kini sedang proses 'judicial review' di Mahkamah Konstitusi, Bagja berharap divisi penyelesaian sengketa bisa menghadirkan keadilan pemilu maupun pilkada.

Penulis : nurisman
pada : Senin, 23 September 2019 - 08:54 WIB

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja berharap pagelaran Pilkada Serentak 2020 berjalan lancar dan aman. Untuk itu menurutnya, perlu menambah pengetahuan jajaran divisi penyelesaian sengketa lewat pembekalan dalam bimbingan teknis (bimtek). Termasuk pelatihan bersama dengan divisi penindakan dan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga lebih selaras.

Penulis : Ranap Tumpal HS
pada : Sabtu, 21 September 2019 - 20:22 WIB

Yogyakarta- Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi menggaungkan gerakan anti politik uang, Bawaslu menggandeng Forum Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) se-Indonesia. Menurut Ketua Bawaslu Abhan, pemberantasan korupsi sedianya dimulai dari menangkal politik uang dalam proses demokrasi, termasuk Pilkada Serentak 2020.

Penulis : irwan
pada : Sabtu, 21 September 2019 - 13:59 WIB

Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Baru menginjak usia sebelas tahun lebih, Bawaslu sudah melakukan terobosan luar biasa dalam proses demokrasi melalui pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam pemilu dan pilkada.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin mengaku bangga atas apa yang digoreskan lembaga Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada sejauh ini. Menurut pandangannya, dengan usia lembaga Bawaslu yang masih muda (11 Tahun), tapi punya kinerja luar biasa.

Penulis : irwan
pada : Sabtu, 21 September 2019 - 10:38 WIB

Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin menjelaskan, Bawaslu tingkat kabupaten/kota harus mempunya keterampilan yang mumpuni untuk menjadi seorang mediator. Menurutnya, dalam melakukan mediasi perkara sengketa proses pemilu atau pilkada antara KPU dan peserta pemilu atau pilkada harus punya jiwa kepemimpinan.

Penulis : Muhtar
pada : Sabtu, 21 September 2019 - 08:54 WIB

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, masalah daftar pemilih tetap (DPT) masih menyelimuti pilkada maupun pemilu. Hal itu menurutnya bisa terjadi akibat tidak maksimalnya petugas pemutakhiran daftar pemilih (Pantarlih).

"Catatan di pemilu 2019 agar tidak terulang. Sejak awal adalah perosalan DPT. Maka Pengawasan kita (Pengawas Pemilu) harus maksimal," ungkapnya pada Kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Akhir Bawaslu Kabupaten/Kota, Jumat (20/9/2019).

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text