• English
  • Bahasa Indonesia

Halaman tidak ditemukan

Halaman yang diminta "/id/berita?page=261" tidak dapat ditemukan.
Penulis : Rama Agusta
pada : Jumat, 24 Januari 2020 - 18:55 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengingatkan penguatan partai politik (parpol) untuk menghindari politik uang dalam pengelolaan dana kampanye setiap kontestasi politik. Hal itu dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk Politik Berbasis Kebijakan: Berbagi Pengalaman dan Merumuskan Rekomendasi, di Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Fritz mengatakan, sebagai lembaga yang bertanggungjawab melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran, Bawaslu turut aktif atas berlangsungnya tahapan pemilu yang setara dan adil.

Penulis : Bhakti Satrio
pada : Kamis, 23 Januari 2020 - 18:04 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyatakan kesiapannya dalam mengawasi tahapan pemutakhiran daftar pemilih (mutarlih) Pilkada 2020. Proses mutarlih diawali dengan penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kemendagri kepada KPU pada Kamis (23/1/2020).

Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, nantinya KPU daerah yang menggelar pilkada bakal melakukan sinkronisasi atau menyandingkan DP4 dengan daftar pemilu terakhir. Dia menegaskan, jajaran lembaga pengawas di daerah telah siap mengawasi mutarlih.

Penulis : pratiwi eka putri
pada : Kamis, 23 Januari 2020 - 11:53 WIB

Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, jajaran Bawaslu di daerah yang tidak menggelar Pilkada Serentak 2020 juga tetap bekerja dan menjalankan program-program sosialisasi.

“Banyak masyarakat yang bertanya apa kerja Bawaslu jika tidak ada pemilu ata pemilihan (pilkada). Ada atau tidak ada pemilihan, Bawaslu terus ekstra bekerja dalam mengawal demokrasi,” ujarnya di Palembang, Sumatra Selatan, Rabu (22/1/2019).

Penulis : pratiwi eka putri
pada : Kamis, 23 Januari 2020 - 10:16 WIB

Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, tantangan Bawaslu untuk memenuhi harapan sekaligus tuntutan masyarakat dalam penanganan pelanggaran. Hal ini menurutnya juga akan terjadi dalam Pilkada Serentak 2020.

Penulis : Jaa Pradana
pada : Kamis, 23 Januari 2020 - 09:01 WIB

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengharapkan Bawaslu mempunyai alat deteksi kegandaan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, alat ini sangat penting guna meminimalisir terjadinya potensi daftar pemilih ganda.

Penulis : Rama Agusta
pada : Rabu, 22 Januari 2020 - 20:20 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memberikan catatan penting refleksi pelaksanaan Pemilu 2019 sebagai modal untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Dia memandang, pemutakhiran daftar pemilih adalah hal yang paling krusial.

Menurutnya, pemutakhiran daftar pemilih adalah tahapan paling kuat dalam menjaga hak pilih di seluruh negeri. Dalam proses itu, Afif menyebutkan, setidaknya ada lima surat rekomendasi dari Bawaslu ke KPU yang ditujukan untuk daftar pemilih menjadi lebih valid, akurat, dan komprehensif.

Penulis : Reyn Gloria
pada : Rabu, 22 Januari 2020 - 13:57 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam menguatkan keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) untuk Pilkada Serentak 2020, pimpinan Bawaslu melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Komisaris Jenderal (Komjen) Listyo Sigit Prabowo. Diharapkan, ada persamaan pemahaman atas perbedaan kelembagaan Bawaslu dan penanganan pelanggaran.

Penulis : Hendi Purnawan
pada : Selasa, 21 Januari 2020 - 20:18 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Gugus Tugas pengawasan media penyiaran dalam Pilkada Serentak 2020 segera dibentuk. Nantinya Gugus Tugas yang terdiri dari Bawaslu, KPU, KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), dan Dewan Pers tersebut bertugas mengawasi kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu di media penyiaran.

Penulis : nurisman
pada : Selasa, 21 Januari 2020 - 13:05 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mempersiapkan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dalam mempermudah pelayanan proses setiap permohonan sengketa untuk Pilkada Serentak 2020.

Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Rahmat Bagja, di Jakarta, Jum'at akhir pekan lalu. Bagja menyatakan, SIPS adalah sistem informasi manajemen perkara yang progresif. Sebab, dalam SIPS tidak hanya memuat putusan hasil sidang sengketa saja, tetapi juga mencakup tindak lanjut permohonan, mulai dari informasi status permohonan, jadwal sidang, hingga putusan.

Penulis : irwan
pada : Selasa, 21 Januari 2020 - 12:55 WIB

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengharapkan, debat kedua antar perguruan tinggi se-Indonesia yang telah direncanakan Bawaslu tidak hanya melibatkan mahasiswa dari Fakultas Hukum semata. Dia berharap, mahasiswa dengan bidang keilmuan lain seperti mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) ikut terlibat.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text