• English
  • Bahasa Indonesia

Berita

Penulis : Hendi Purnawan
pada : Rabu, 17 Juni 2020 - 19:56 WIB
Dilihat : 510 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu telah mengirimkan sebanyak 369 laporan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pilkada 2020 kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Laporan pelanggaran tersebut merupakan hasil pengawasan Bawaslu sejak 1 Januari - 15 Juni 2020.

Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan, kategori pelanggaran yang banyak dilakukan para abdi negara adalah kampanye di media sosial, kegiatan yang berpihak ke calon kepala daerah, dan pemasangan baliho/spanduk.

Penulis : Hendi Purnawan
pada : Rabu, 17 Juni 2020 - 17:58 WIB
Dilihat : 610 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu melanjutkan kerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan Netralitas ASN pada Pilkada 2020. Ketua Bawaslu Abhan bersama Ketua KASN Agus Pramusinto menandatangani PKS di Kantor Bawaslu Thamrin Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Penulis : Muhtar
pada : Selasa, 16 Juni 2020 - 09:58 WIB
Dilihat : 472 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu M Afifuddin mengatakan, pandemik covid-19 menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu/pilkada (Bawaslu dan KPU) agar memastikan hak pilih pemilih yang terpapar covid-19 bisa terakomodir. Dia mengingatkan harus dipastikan ada pelindung diri bagi penyelenggara KPU dan Pengawas TPS.

Penulis : Jaa Pradana
pada : Selasa, 16 Juni 2020 - 08:48 WIB
Dilihat : 812 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu siap melakukan kerja pengawasan dengan mengedepankan teknologi informasi. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengungkapkan, pandemik covid-19 membuat Bawaslu harus menggunakan perangkat teknologi sebagai wujud penerapan protokol kesehatan covid-19 guna memimalisir penularannya. Terlebih, tahapan Pilkada 2020 yang sempat ditunda telah resmi dilanjutkan terhitung 15 Juni 2020.

Penulis : Reyn Gloria
pada : Senin, 15 Juni 2020 - 19:15 WIB
Dilihat : 647 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan, Bawaslu bakal berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) sebelum tahapan Pilkada 2020 dimulai.

Hal ini dikarenakan adanya laporan potensi penyalahgunaan kekuasan/wewenang oleh pejabat daerah yang berpotensi menjadi calon petahana dalam Pilkada 2020. Guna melakukan pencegahan, Abhan akan meminta tindakan tegas dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Penulis : Jaa Pradana
pada : Senin, 15 Juni 2020 - 17:34 WIB
Dilihat : 562 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pengawasan Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 akan diperbarui secara berkala pada setiap tahapan. IKP merupakan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan Bawaslu untuk megidentifikasi, mengetahui, sekaligus mencegah adanya daerah yang berpotensi terjadi kerawanan dalam menyelenggarakan Pilkada 2020 yang berbarengan dengan pandemik covid-19.

Penulis : Reyn Gloria
pada : Senin, 15 Juni 2020 - 15:40 WIB
Dilihat : 427 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, Bawaslu kembali mengaktifkan kerja Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panwas Kelurahan/Desa sejak 14 Juni 2020. Pembentukan jajaran Panwas/Desa yang tertunda pun dilanjutkan.

Penulis : Ranap Tumpal HS
pada : Senin, 15 Juni 2020 - 08:02 WIB
Dilihat : 153 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja merekomendasikan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu selanjutnya bisa mengadopsi metode proporsional tertutup bersyarat. Selain itu, dirinya menjabarkan beberapa kelemahan metode penegakan hukum pemilu dan pilkada yang belum diatur secara jelas dan detail.

Penulis : Robi Ardianto
pada : Minggu, 14 Juni 2020 - 12:08 WIB
Dilihat : 205 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja membeberkan enam fokus pelaksanaan pengawasan Pilkada Serentak 2020 saat masa 'new' normal. Hal ini merupakan penyesuaian atas kondisi akibat pandemik covid-19.

Pertama yaitu menetapkan standar protokol keselamatan dan kesehatan mengantisipasi penyebaran covid-19. Bagja menyebutkan standar protokol keselamatan tersebut dibahas dengan berbagai pihak yaitu Bawaslu, KPU, Gugus Tugas, dan menteri kesehatan.

Penulis : irwan
pada : Jumat, 12 Juni 2020 - 19:21 WIB
Dilihat : 187 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Memeringati hari ulang tahun (HUT) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (12/6/2020), ketua tiga lembaga penyelenggara pemilu berharap sinergisitas terus terbangun dalam menyongsong Pilkada 2020 di tengah pandemik covid-19.

Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan, Pilkada 2020 pilkada serentak yang keempat kali sejak 2015 bakal paling berbeda sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu. Alasannya, Pilkada 2020 berhadapan dengan situasi yang tidak diharapkan karena bersamaan dengan pandemik covid-19.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text