• English
  • Bahasa Indonesia

Berita

Penulis : Hendi Purnawan
pada : Sabtu, 15 Februari 2020 - 07:37 WIB
Dilihat : 391 kali

Sumba, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memastikan, pengawas pemilu yang berada di wilayah Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat dan Sumba Tengah siap mengawasi tahapan Pilkada Serentak 2020. Hal itu dikatakannya setelah Afif melakukan supervisi ke seluruh Bawaslu kabupaten di Sumba.

"Kami pastikan semua jajaran Bawaslu di Sumba yang mengawasi pilkada sudah siap. Terlihat dari beberapa program dan kegiatan yang mereka lakukan," ujarnya disela kunjungan di Pulau Sumba, Rabu (12/2/2020).

Penulis : Hendi Purnawan
pada : Jumat, 14 Februari 2020 - 18:48 WIB
Dilihat : 503 kali

Sumba Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diseleksi KPU terindikasi sebagai pengurus partai politik peserta Pemilu 2019. Bahkan, beberapa diantaranya merupakan mantan calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Penulis : Rama Agusta
pada : Jumat, 14 Februari 2020 - 10:42 WIB
Dilihat : 689 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sambut Pilkada Serentak 2020, Divisi Hukum Bawaslu melakukan analisis hukum penerapan laporan hasil pengawasan (Form A) secara elektronik untuk Pilkada Serentak 2020. Kajian ini menjabarkan kendala dan tantangan yang bakal dihadapi para pengawas pilkada di daerah.

Penulis : Robi Ardianto
pada : Kamis, 13 Februari 2020 - 19:48 WIB
Dilihat : 233 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menguatkan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal itu dilakukan demi meningkatkan pengawasan dana kampanye dan sumbangan dana partai politik untuk peserta calon Pilkada Serentak 2020.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan perlu dilakukan penguatan kerja sama antara Bawaslu dan PPATK dalam mengawasi dana peserta Pilkada 2020.

Penulis : Jaa Pradana
pada : Kamis, 13 Februari 2020 - 17:39 WIB
Dilihat : 255 kali

Semarang - Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) menyampaikan laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2019. Anggota Bawaslu Jateng Rofiuddin mengungkapkan, Bawaslu Jateng telah menerima permohonan informasi sebanyak 76 pemohon selama satu tahun penuh.

"Dari jumlah itu, permohonan informasi terbanyak ada pada Bulan April 2019, yakni 18 permohonan. Kemungkinan hal itu karena Bulan April adalah pelaksanaan pemilu serentak 2019," ucapnya di Semarang Jawa Tengah, Rabu (12/2/2020).

Penulis : irwan
pada : Kamis, 13 Februari 2020 - 07:49 WIB
Dilihat : 497 kali

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro berkeyakinan Bawaslu mampu mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kelima tahun anggaran 2019 terkait tata kelola laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penulis : anastasia ratri
pada : Rabu, 12 Februari 2020 - 08:46 WIB
Dilihat : 84 kali

Denpasar, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengungkapkan, Bawaslu sedang merumuskan pelatihan deteksi dini dalam mencegah pelanggaran pilkada maupun pemilu. Pencegahan mahar politik menurutnya perlu dilakukan dengan dibantu masyarakat yang pula bisa melaporkan pelanggaran menggunakan aplikasi Gowaslu.

Afif menegaskan, ada tiga titik krusial yang tidak terpisahkan, yaitu: calon, penyelenggara, dan masyarakat.

Penulis : Muhtar
pada : Selasa, 11 Februari 2020 - 21:22 WIB
Dilihat : 4,181 kali

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menegaskan, kepala daerah petahana tidak bisa melakukan mutasi penggantian pejabat daerah dalam masa Pilkada 2020 sebelum mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Menurutnya, saat ini hanya bisa mengisi jabatan yang kosong, bila tidak maka akan ada sanksi menanti.

Penulis : nurisman
pada : Selasa, 11 Februari 2020 - 13:27 WIB
Dilihat : 755 kali

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta penyelesaian sengketa Pilkada Serentak 2020 memaksimalkani teknologi informasi dan cara mediasi menghasilkan mufakat. Penggunaan aplikasi SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa) menurutnya dapat menambah kepercayaan publik.

Penulis : Reyn Gloria
pada : Senin, 10 Februari 2020 - 20:47 WIB
Dilihat : 846 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro menegaskan akan menaikkan standar kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan sekretariat Bawaslu, agar tidak membebani organisasi. Hal ini diutarakannya usai melantik 27 pejabat administrator di Jakarta hari ini.

Gunawan ingin seluruh pejabat yang dilantik menjadi Kepala Bagian di beberapa provinsi seluruh Indonesia ini, tidak asal pindah saja. Melainkan dia ingin ada pendalaman dalam proses menuju posisi tersebut.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text