• English
  • Bahasa Indonesia

Berita

Penulis : nurisman
pada : Selasa, 8 Oktober 2019 - 12:39 WIB
Dilihat : 675 kali

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan, makna pemilu hakikinya adalah pengawasan oleh rakyat yang kemudian meletakkan kewenangannya kepada lembaga formal, yakni Bawaslu.

Penulis : nurisman
pada : Selasa, 8 Oktober 2019 - 10:09 WIB
Dilihat : 494 kali

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin menjelaskan, kepada para peserta Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif Angkatan Kedua Tahun 2019, bahwa pemilu bisa diibaratkan rumah besar. Seluruh masyarakat menurutnya bisa terlibat melakukan pencegahan pelanggaran pemilu sebagai mitra Bawaslu.

Penulis : Robi Ardianto
pada : Senin, 7 Oktober 2019 - 21:23 WIB
Dilihat : 1,047 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bisa segera selesai. Pasalnya, KPU telah menetapkan jadwal tahapan Pilkada Serentak 2020.

"Harapan kami beberapa daerah yang belum selesai pembahasan NPHD segera bisa kita selesaikan bersama, sehingga tidak mengganggu tahapan pemilihan yang akan kita gelar bersama KPU," katanya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pendanaan Pilkada Serentak 2020 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/10/2019).

Penulis : Rama Agusta
pada : Senin, 7 Oktober 2019 - 19:31 WIB
Dilihat : 410 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menilai, posisi Bawaslu dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai koordinator instansi lemba terkait dalam melakukan penindakan pelaku pidana pemilu.

Bagja mengatakan, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan dengan tegas, bahwa kewenangan penaganan pelanggaran administrasi pemilu berada di Bawaslu. "Kecuali ketika ada pelanggaran pidana pemilu, maka Bawaslu bersama kepolisian dan kejaksaan bersama-sama melakukan penindakan," terangnya.

Penulis : abdul hamid idrus
pada : Minggu, 6 Oktober 2019 - 21:28 WIB
Dilihat : 1,841 kali

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Panitia pengawas (panwas) Ad hoc (sementara) untuk Pilkada Serentak 2020 diminta tingkatkan kualitas. Baik yang telah menjadi panwas Ad hoc pada Pemilu 2019 maupun yang baru pertama melaksanakan tugas. Karenanya, perlu peningkatan pemahaman lewat pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek). Demikian kesimpulan Rapat Penyusunan Pedoman Teknis Perekrutan Panwas Ad hoc Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/10/2019).

Penulis : Robi Ardianto
pada : Minggu, 6 Oktober 2019 - 11:42 WIB
Dilihat : 463 kali

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, kekerasan dan intimidasi masuk salah satu potensi pelanggaran saat Pilkada Serentak 2020.

"Salah satu potensi pelanggaran dalam pilkada yaitu kekerasan dan intimidasi," katanya saat memberikan kuliah umum mengenai Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pilkada Serentak 2020 di Universitas Udayana, Bali, Sabtu (5/9/2019).

Penulis : Robi Ardianto
pada : Sabtu, 5 Oktober 2019 - 10:07 WIB
Dilihat : 128 kali

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, pengawasan partisipatif merupakan program utama Bawaslu. Hanya saja, pengawasan partisipatif yang diharapkan Fritz tidak hanya sekadar ikut hadir saat ada pemilihan saja, melainkan kesadaran dalam berpartisipasi dan rasa memiliki terhadap seluruh proses pemilihan.

Penulis : Robi Ardianto
pada : Jumat, 4 Oktober 2019 - 21:42 WIB
Dilihat : 121 kali

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, 'tagline' Bawaslu harus masuk ke dalam alam bawah sadar setiap pengawas pemilu. Hal itu agar pengawas memahami dengan sangat baik peranan Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu.

Penulis : Jaa Pradana
pada : Jumat, 4 Oktober 2019 - 15:29 WIB
Dilihat : 122 kali

akarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu M Afifuddin mengingatkan jajaran pengawas pemilu untuk selalu antisipatif terhadap era disrupsi teknologi. Dia menilai, pelbagai sektor saat ini tengah dihadapkan dalam era pergeseran berbasis kecanggihan teknologi, termasuk dalam dunia kepemiluan.

Penulis : nurisman
pada : Jumat, 4 Oktober 2019 - 12:34 WIB
Dilihat : 174 kali

Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengharapkan kpus lewat mahasiswa sebagai rakyat terdidik punya kontribusi dan peran penting dalam demokrasi kepemiluan. Sehingga, membantu jalannya proses pemilihan berjalan baik hingga menghasilkan pemimpin yang baik pula.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Jumat, 22 November 2019 WIB
To event remaining 38 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 21 November 2019 WIB
To event remaining 37 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Rabu, 20 November 2019 WIB
To event remaining 36 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 15 Oktober 2019 WIB
The upcoming date less then 1 day.
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 14 November 2019 WIB
To event remaining 30 days
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text