• English
  • Bahasa Indonesia

Berita

Penulis : Muhtar
pada : Selasa, 23 Juni 2020 - 08:00 WIB
Dilihat : 1,301 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menjabarkan, empat potensi pelanggaran yang bisa terjadi dalam tahapan verifakasi faktual (verfak) dukungan calon perseorangan.

Dewi menjelaskan, potensi pelanggaran berupa Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak melakukan verifikasi, pendukung membantah memberikan dukungan, dan mengisi pernyataan tidak mendukung, pendukung yang berstatus sebagai penyelenggara pemilihan, pendukung yang berstatus TNI, Polri, ASN, dan kepala desa.

Penulis : irwan
pada : Senin, 22 Juni 2020 - 20:04 WIB
Dilihat : 329 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan, terdapat pasal-pasal dengan norma baru yang dicantumkan dalam beberapa rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang menyesuaikan kondisi dan situasi penanganan pandemik covid-19 yang sudah disetujui Komisi II DPR RI.

Penulis : Jaa Pradana
pada : Senin, 22 Juni 2020 - 19:52 WIB
Dilihat : 178 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meyakini, cara KPU melakukan verifikasi faktual (verfak) pencalonan jalur perseorangan Pilkada 2020 di masa pandemik harus dengan satu persepsi. Menurutnya, sama seperti verfak pada pemilihan sebelumnya, hanya ada tambahan aturan mengenai keharusan menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19.

Penulis : Jaa Pradana
pada : Senin, 22 Juni 2020 - 17:50 WIB
Dilihat : 838 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta Bawaslu daerah mematangkan persiapan pengawasan verifikasi faktual (verfak) pencalonan perseorangan untuk Pilkada 2020. Tahapan ini akan dimulai pada 24 - 29 Juni 2020.

Dia mengatakan, saat ini memang Peraturan KPU (PKPU) terkait pelaksanaan pilkada di tengah bencana nonalam masih dikonsultasikan ke DPR dan pemerintah. Namun, Abhan menegaskan, tidak ada alasan bagi pengawas pemilu tidak melakukan tugasnya sebelum terbit PKPU terbaru.

Penulis : Muhtar
pada : Jumat, 19 Juni 2020 - 22:33 WIB
Dilihat : 516 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengingatkan adanya potensi pelanggaran jenis baru dalam ajang Pilkada 2020 pada masa pandemik covid-19. Salah satunya terkait pembagian masker oleh tim sukses di sekitar TPS, apalagi masker yang berlogo paslon. Dia melihat hal ini bisa saja diselipkan uang (politik uang).

"Ini kerawanan (jenis) baru yang tercipta. Ini bisa saja terjadi dan tidak pernah terjadi sebelumnya", ucap M. Afifuddin di Kantor Bawaslu Jakarta, Jumat (19/6/2020).

Penulis : Reyn Gloria
pada : Jumat, 19 Juni 2020 - 22:00 WIB
Dilihat : 464 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam menghadapi penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar melihat ada beberapa isu krusial yang harus dihadapi. Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian bersama baik penyelenggara pemilihan, pemerintah, dan masyarakat.

Penulis : Robi Ardianto
pada : Kamis, 18 Juni 2020 - 18:16 WIB
Dilihat : 559 kali

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengapresiasi rencana perusahaan media sosial Facebook yang akan meluncurkan daftar biaya iklan politik yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah (cakada) di Facebook maupun Instagram.

Penulis : Robi Ardianto
pada : Kamis, 18 Juni 2020 - 17:44 WIB
Dilihat : 1,328 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, Bawaslu akan membentuk patroli siber di setiap kabupaten/kota guna mendukung pengawasan kampanye di media sosial (medsos). Jika ditemukan adanya ujaran kebencian atau kampanye hitam, maka Bawaslu segera meminta kepada platform medsos tersebut untuk menurunkannya.

Penulis : Rama Agusta
pada : Kamis, 18 Juni 2020 - 17:02 WIB
Dilihat : 192 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menghadiri penyerahan data pemilih pemula tambahan, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menilai, data pemilih merupakan hal yang sangat penting karena menjadi data acuan pengawasan pilkada yang dilakukan Bawaslu. Dia pun mengingatkan, pentingnya penyelenggara pilkada menaati protokol pencegahan covid-19 mengingat adanya kontak fisik.

Penulis : irwan
pada : Kamis, 18 Juni 2020 - 01:28 WIB
Dilihat : 686 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan, apabila prosedur protokol pencegahan penularan covid-19 di TPS (tempat pemungutan suara) telah diterapkan dan menjadi norma baru dalam Peraturan KPU (PKPU), maka secara otomatis hal itu akan menjadi obyek yang bakal diawasi oleh jajaran Bawaslu.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text