• English
  • Bahasa Indonesia

Berita

Penulis : Jaa Pradana
pada : Jumat, 11 Oktober 2019 - 10:49 WIB
Dilihat : 82 kali

Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta para pengawas TPS ke depan bisa mendokumentasikan form C7 atau daftar hadir pemilih dalam Pilkada 2020. Pasalnya, salah satu sumber masalah pemilihan bermula pada data C7 yang rancu.

Penulis : Robi Ardianto
pada : Jumat, 11 Oktober 2019 - 10:13 WIB
Dilihat : 107 kali

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan pengawas pemilu harus mengacu UU sebagai dasar bekerja. Meski demikian, Dewi mempersilakan Bawaslu daerah, mulai tingkat provinsi, kabupaten, dan kota membuat standar operasi prosedur (SOP) sendiri terkait penanganan pelanggaran selama tidak bertentangan dengan UU dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

Penulis : Jaa Pradana
pada : Jumat, 11 Oktober 2019 - 09:10 WIB
Dilihat : 68 kali

Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta Bawaslu tingkat kabupaten/kota yang tak melaksanakan Pilkada Serentak 2020 terus melakukan tugas kepemiluan. Menurutnya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bisa dilakukan jajaran pengawas di tingkat kabupaten/kota tersebut.

"Kita harus (tetap) melakukan tugas (pengawasan). Yang harus dilaksanakan bagi jajaran Bawaslu kabupaten/kota yang tidak ada pilkada," cetusnya saat memberikan pengarahan dalam acara Bimtek Penguatan Kapasitas SDM Pengawas Pemilu di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (10/10/2019).

Penulis : Rama Agusta
pada : Jumat, 11 Oktober 2019 - 08:47 WIB
Dilihat : 56 kali

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan, secara tidak sadar Bawaslu sudah menjalankan fungsi peradilan pemilu. Menurutnya, tugas Bawaslu sebagai quasi peradilan menangani sengketa administrasi kepemiluan lebih banyak kasusnya ketimbang jumlah permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Penulis : Rama Agusta
pada : Kamis, 10 Oktober 2019 - 14:42 WIB
Dilihat : 71 kali

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna menyamakan persepsi penanganan sengketa pemilu, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan Bawaslu daerah menjalin kerja sama lewat pembuatan nota kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Pengadilan Tata Usaha Negaara (PTUN).

Hal itu disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Desain Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilu di Bandung, Kamis (10/10/2019).

Penulis : Ranap Tumpal HS
pada : Kamis, 10 Oktober 2019 - 13:06 WIB
Dilihat : 211 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin mengharapkan, seluruh pengawas pemilu se-Jawa Timur (Jatim) memperbaiki setiap teknis pengawasan pemilu. Hal ini dia ungkapkan saat menerima laporan akhir pengawasan Pemilu 2019 dari Bawaslu tingkat kabupaten/kota se-Jatim di Ruang Rapat Lantai Empat Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Penulis : irwan
pada : Rabu, 9 Oktober 2019 - 13:55 WIB
Dilihat : 121 kali

Morotai, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu M Afifuddin berharap, proses Pilkada Serentak 2020 tidak terhambat dan dihambat siapapun supaya pelaksanaannya berjalan sukses. Ajang pesta demokrasi tahun depan akan dilangsungkan di 270 wilayah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, termasuk 8 wilayah di Provinsi Maluku Utara (Malut).

Baca juga: Fritz Ajak Peserta Sekolah Kader Berani Awasi Proses Pemilu 

Penulis : nurisman
pada : Rabu, 9 Oktober 2019 - 12:06 WIB
Dilihat : 136 kali

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta peserta sekolah kader berani mengawasi dan memantau praktik kecurangan yang dilakukan peserta pemilu. Sebab sebagai alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Angkatan Kedua Tahun 2019, peserta harus berani melaksanakan tanggung jawab moril dalam melakukan pengawasan partisipatif.

Penulis : nurisman
pada : Rabu, 9 Oktober 2019 - 11:46 WIB
Dilihat : 133 kali

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, sekolah kader pengawasan partisipatif sebagai salah satu pilot project dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang akan terus dilakukan Bawaslu. Menurutnya, dalam setiap gelombang bakal ada kenaikan jumlah peserta.

Penulis : Bhakti Satrio
pada : Rabu, 9 Oktober 2019 - 11:02 WIB
Dilihat : 144 kali

Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menekankan pentingnya melakukan riset terkait UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dia melihat perlu adanya kajian terkait pasal-pasal yang dianggap perlu pembaruan misalnya dalam aturan berkampanye dan waktu penanganan pelanggaran pidana pemilu.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Jumat, 22 November 2019 WIB
To event remaining 38 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 21 November 2019 WIB
To event remaining 37 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Rabu, 20 November 2019 WIB
To event remaining 36 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 15 Oktober 2019 WIB
The upcoming date less then 1 day.
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 14 November 2019 WIB
To event remaining 30 days
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text