• English
  • Bahasa Indonesia

Relawan Pengawas Pemilu : Mulai Dari KPPS Tidak Netral, Hingga TPS Dibuka Kembali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) tingkat nasional mengumumkan hasil sementara hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, di Jakarta, Rabu (9/7)

Dari beberapa temuan tersebut, kasus yang cukup mencolok yakni adanya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak netral dan menggunakan atribut pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Selain itu, ada juga TPS yang dibuka kembali setelah pukul 13.00, karena ada puluhan orang yang belum memilih.

Anggota Pokjanas GSRPP Toto Sugiarto mengatakan bahwa, relawannya menemukan indikasi keterlibatan pendukung capres dan cawapres nomor urut 1 terkait dengan dibukanya kembali TPS tersebut.

“TPS tersebut berada di sekolah Pelita Alam, Jatibening, Bekasi. Pada saat itu, ada sekitar puluhan orang yang belum mencoblos, hingga akhirnya TPS dibuka kembali. Diduga para pemilih ini merupakan pendukung pasangan calon nomor urut 1,” ujar Toto.

Selain itu, GSRPP juga menemukan KPPS yang terindikasi tidak netral karena menggunakan atribut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Beksi, Jawa barat. Dalam waktu dekat, bukti foto, dan saksi akan segera disampaikan kepada Pengawas Pemilu untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, praktik politik uang juga masih banyak terjadi di beberapa daerah. Dua pasangan capres dan cawapres sama-sama memiliki kontribusi terhadap praktik money politics yang terjadi.

“Di provinsi Kepulauan Riau, ada laporan tim sukses pasangan nomor 2 melakukan bagi-bagi uang dan kampanye di rumah ibadah. Sementara itu, di Bali, tim sukses pasangan nomor 1 bagi-bagi uang Rp. 20 ribu kepada ibu-ibu PKK,” pungkas Toto.

 Koordinator Pokjanas GSRPP, Yusfitriadi mengungkapkan dalam waktu dekat laporan-laporan yang diberikan oleh relawan-relawan ini akan disampaikan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti.

“Kami hanya sekedar mengumpulkan informas terkait dugaan pelanggaran dalam pungut hitung. Selanjutnya, Bawaslu yang memiliki otoritas untuk menanganinya,” jelasnya.

 

Penulis        : Falcao Silaban

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu