Kotawaringin Timur, Badan Pengawas Pemilu – Pilkada di Kotawaringin Timur yang digelar serentak dengan Pilkada yang lain pada 9 Desember mendatang, harus menjadi perhatian khusus. Pasalnya, Kotawaringin Timur punya sejarah tidak bagus terutama dalam Pemilu.
“Pada pelaksanaan Pileg dan Pilpres lalu, Kotawaringin Timur termasuk dalam Kabupaten yang paling banyak terjadi pelanggaran, baik administrasi, pidana, maupun kode etik. Bahkan, salah satu Anggota KPU Kotim sudah diberhentikan karena melanggar kode etik,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Theopilus Y Anggen, dalam Sosialisi Tatap Muka Pengawasan Pilkada, di Sampit, Rabu (20/5).
Selain itu, Kotawaringin Timur juga punya sejarah kelam dengan adanya konflik horisontal beberapa waktu silam. Walaupun potensi tersebut kemungkinan kecil terjadi, tetapi semua pihak terutama stakeholders harus mengantisipasinya.
Sementara itu, Asisten II Kabupaten Kotawaringin Timur Halid Noor mengatakan bahwa pihaknya sudah membentuk beberapa tim untuk memonitoring persiapan pelaksanaan Pilkada. Tujuannya adalah memantau stabilitas keamanan dan politik jelang Pilkada.
“Tim tersebut dipimpin oleh Kesbangpolinmas dan melaporkan perkembangannya kepada Bupati Kotim. Sampai saat ini stabilitas keamanan dan politik masih kondusif. Kebanyakan masalah terjadi adalah sengketa lahan perkebunan,” tambahnya.
Untuk Pilkada di Kotim mendatang, Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar 31 miliar rupiah dengan rincian, 22 miliar rupiah dialokasikan bagi KPU Kotim, 1,9 miliar rupiah dialokasikan untuk Panwaslu Kotim, dan 4 miliar rupiah dialokasikan untuk Polres Kotim.
“Pemda juga membantu penyelenggara pemilu dalam hal sosialisasi dalam rencana Pilkada ke depan,” tambahnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Bawaslu dalam kesempatan yang sama mengatakan, seluruh Stakeholders wajib mewaspadai langkah politis perusahaan-perusahaan swasta yang berinvestasi di Kotim. Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut bisa menjadi sumber masalah nantinya.
“Pengusaha dekat dengan penguasa. Menjelang pilkada itu fenomena yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, antisipasi dari stakeholders wajib dilakukan,” ungkapnya.
Sementara itu, Pimpinan Bawaslu menghimbau kepada para bakal calon kepala daerah yang akan maju dalam pilkada Kotim. Ia meminta agar siapapun yang menang nanti agar dapat memimpin Kotim dengan baik dan memberikan kesehjateraan bagi penduduk Kotim.
“Semua calon juga harus paham terhadap aturan dan menerima hasil-hasil dalam pelaksanaan Pilkada. Akan sulit bagi calon yang menang dalam melaksanakan tugasnya, jika pasangan calon yang kalah tidak menerima hasil dan menciptakan stabilitas yang kurang baik,” ujarnya.
Penulis : Falcao Silaban
 |
 |
Webmail
